Konflik TIM, Suara Seniman Beragam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para seniman membacakan petisi protes terhadap keberadaan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Taman Ismail Marzuki (TIM) di TIM, Jakarta, 13 Januari 2015.  TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Para seniman membacakan petisi protes terhadap keberadaan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Taman Ismail Marzuki (TIM) di TIM, Jakarta, 13 Januari 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Selama lima hari, sejak 9 Januari lalu, seniman-seniman di Jakarta menggelar aksi di pelataran Taman Ismail Marzuki (TIM). Mereka melakukan penolakan atas pendirian Unit Pengelola Teknis (UPT) Taman Ismail Marzuki, menggantikan Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta TIM.

    "Menolak dengan tegas pengaturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta yang menempatkan PKJ TIM di bawah satu unit pelaksana teknis," ujar salah satu perwakilan seniman dalam Petisi Cikini 2015 yang ditanda tangani atas nama Seniman Jakarta.

    Di hari kelima, Selasa, 13 Januari 2015, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mendatangi TIM untuk bertemu dengan seniman. 

    Dalam pertemuan ini, Djarot menyebutkan kekhawatiran seniman bahwa birokrasi dalam UPT dapat menghalangi kebebasan berkreasi, tak akan terjadi. "Silahkan kalau nanti ada persoalan birokrasi mengerdilkan seniman, tuntut saya," ujarnya.

    Kalangan seniman sendiri mengeluarkan sura yang beragam tentang konflik ini.Bambang Prihadi, Pimpinan dari Lab Teater Ciputat, mengungkapkan, bahwa penolakan atas Unit Pengelola TIM sebenarnya merupakan akumulasi dari kekecewaan seniman atas masalah yang dibiarkan berlarut-larut di tempat ini sejak lama. Beberapa masalah di antaranya adalah koordinasi antara-lembaga dalam TIM yang tak berjalan baik, juga tingginya retribusi yan dibebankan pada seniman yang ingin menggunakan fasilitas gedung TIM.

    Bambang juga merasa pesimis dengan pendirian UPT yang dikepalai seorang PNS. “Karena PNS yang ditempatkan kesini kan hanya demi kepentingan rotasi saja, tanpa melihat latar belakangnya,” ujarnya. Birokrasi, ujarnya, juga dikhawatirkan membuat kerja pengelola TIM nantinya akan tidak fleksibel. 

    Adapun pengamat teater Arie Batubara menyebutkan, bahwa sejak tujuh tahun lalu ia sebenarnya telah mengeluarkan wacana bahwa Badan Pengelola adalah lembaga yang 'haram'. Pasalnya, hibah yang diberikan oleh Pemerintah DKI Jakarta dan menjadi sumber dana operasional Badan Pengelola TIM, dalam aturannya tidak bisa diberikan secara terus menerus. 

    Hanya saja, ia menyangsikan UPT yang nantinya akan dipimpin oleh PNS golongan eselon 3, memiliki kapasitas untuk memimpin TIM. "Karena TIM adalah pusat kesenian ibukota negara dan bertaraf internasional," ujarnya.

    Sementara itu Nungki Kusumastuti, menilai langkah pemerintah untuk membentuk UPT sebenarnya adalah suatu niat yang baik. "Saya percaya pemerintah nggak punya maksud apa-apa seperti menekan seniman atau segala macam. Tapi bahwa aset pemerintah ini harus dikelola dengan benar, itu memang betul," ujarnya.

    Nungki menilai, dialog pada Selasa malam lalu belum cukup untuk mempertemukan persepsi antara Pemda dan sebagian kalangan seniman. "Sebaiknya dilakukan dialog sekali lagi untuk membahas hal-hal  yang lebih mendetail," ujarnya. 

    RATNANING ASIH


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.