Empat Hal, Pemerintah Harus Lindungi Perfilman Nasional  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hanung Bramantyo. TEMPO/Novi Kartika

    Hanung Bramantyo. TEMPO/Novi Kartika

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Sutradara Hanung Bramantyo berpendapat pemerintah seharusnya melindungi industri perfilman nasional dengan cara mengalokasikan hasil pajak perfilman untuk kepentingan industri tersebut. “Ini kan hiburan rakyat, harusnya dilindungi,” katanya. Ada empat hal yang ia sebutkan harus dibantu pemerintah.

    Pertama, bantuan dana untuk bahan baku film yaitu pita seluloid. “Harganya mahal sekali, satu rol 35 milimeter untuk empat menit harganya Rp 1,3 juta, padahal satu film bisa sampai 700 rol,” ujarnya.

    Kedua, pendirian dan pemeliharaan laboratorium film. Tempat ini, dijelaskan Hanung, digunakan untuk mencuci film setelah syuting. Karena hanya ada dua laboratorium film di Indonesia, para sineas kerap mencuci film ke luar negeri. Hal ini menyebabkan biaya produksi membengkak.

    Ketiga, penambahan jumlah bioskop. “Kita punya 200 juta penduduk, sementara cuma ada 640 layar bioskop di seluruh Indonesia, itupun di kota-kota besar saja,” kata Hanung.

    Keempat, pembangunan sekolah film. “Sekarang kita cuma punya satu sekolah film, Institut Kesenian Jakarta,” ujar Hanung.

    PUTI NOVIYANDA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Setahun Pandemi Covid-19, Kelakar Luhut Binsar Pandjaitan hingga Mahfud Md

    Berikut rangkuman sejumlah pernyataan para pejabat perihal Covid-19. Publik menafsirkan deretan ucapan itu sebagai ungkapan yang menganggap enteng.