Deddy Mizwar: Vaksinasi Covid-19 Dulu, Baru Kampanye Nonton Bioskop Aman

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deddy Mizwar.  Dok. TEMPO/Aditya Herlambang

    Deddy Mizwar. Dok. TEMPO/Aditya Herlambang

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Perusahaan Film Indonesia atau PPFI, Deddy Mizwar mengapresiasi rencana pemerintah memasukkan insan perfilman dalam jadwal prioritas untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19. Menurut Deddy, upaya ini lebih realistis ketimbang berbagai program subsidi atau bantuan untuk insan keatif, seperti kalangan pembuat film hingga bioskop.

    Dari sisi perfilman, Deddy Mizwar menjelaskan, masyarakat bukannya tidak mau datang ke bioskop untuk menonton film. Yang terjadi, kata dia, masyarakat mematuhi imbauan pemerintah untuk mengurangi mobilitas demi mencegah penyebaran Covid-19.

    "Jadi, bagaimana pun tingginya tingkat keamanan bioskop serta kualitas film yang luar biasa, selama pandemi Covid-19 mengancam, maka mustahil masyarakat mau mengorbankan kesehatannya demi nonton film di bioskop," kata Deddy Mizwar dalam keterangan pers, Kamis 25 Maret 2021. Sebab untuk saat ini, Deddy melanjutkan, upaya yang manjur untuk menekan kasus Covid-19 adalah disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi.

    Ilustrasi Bioskop. shutterstock.com

    Setelah dua langkah tadi terlaksana, barulah pemerintah bersama insan perfilman mengkampanyekan nonton aman ke bioskop dengan protokol kesehatan. Sejalan dengan kampanye tadi, pemerintah juga dapat menerapkan insentif pajak untuk membantu industri film yang terdampak pandemi Covid-19.

    Deddy Mizwar menyampaikan pengurangan pajak tontonan film di beberapa daerah menjadi maksimum 10 persen atau selama kurun waktu tertentu ditanggung oleh pemerintah.

    Baca juga:
    Kembali ke Layar Lebar, Deddy Mizwar: Berpolitik Jalan Terus


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.