Joko Anwar Ajak Masyarakat Tanda Tangani Petisi Dukung KPK

Reporter:
Editor:

Istiqomatul Hayati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sutradara Joko Anwar berpose menirukan lakon Gundala saat perilisan poster film Gundala di Jakarta, 28 Mei 2019. Film Gundala akan tayang serentak di bioskop pada 29 Agustus 2019 mendatang. Tempo/Nurdiansah

    Sutradara Joko Anwar berpose menirukan lakon Gundala saat perilisan poster film Gundala di Jakarta, 28 Mei 2019. Film Gundala akan tayang serentak di bioskop pada 29 Agustus 2019 mendatang. Tempo/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Joko Anwar membuat petisi dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Ajakan ini diungkapkannya melalui surat petisi di Change.org. Setelah mengirim surat ajakan menandatangani petisi ini, sutradara film Gundala ini mengabarkannya di akun Twitternya pada Selasa, 17 September 2019.

    "Terima kasih teman-teman yang udah tanda tangan petisi untuk dukung KPK," cuitnya di akun Twitternya, Selasa, 17 Seotember 2019.

    Pada petisi tersebUt, Joko Anwar menerangkan, masa depan KPK makin muram. Ia memulai ajakan petisi dengan menyatakan waktu semakin ketat setelah pemerintah dan DPR akan mengesahkan revisi UU KPK pada Selasa ini, sebelum masa jabatan mereka habis di akhir bulan ini. 

    Joko menuturkan bahayanya jika RUU KPK ini disahkan menjadi undang-undang, “Mulai dari penyadapan dibatasi, status penyidik dan penyelidik KPK, KPK bakal diawasi Dewan Pengawas harus koordinasi dengan lembaga lain, dan banyak kewenangan KPK lainnya yang dipangkas.”

    Ia menekankan, undang-undang ini akan mengebiri kewenangan lembaga anti rasuah sebagai lembaga pemberantas korupsi. “Pemerintah dan DPR kompak pengen jadiin KPK cuman sebagai Komisi Pencegahan Korupsi, nggak lagi PEMBERANTASAN, soalnya kewenangan KPK untuk tangkap koruptor kelas kakap bakalan dihilangkan,” ujarnya.

    Joko mengakui banyak yang sinis mempertanyakan apakah KPK menyamakan diri sebagai Tuhan sehingga menolai diawasi.  Menurut dia, mengawasi KPK bisa dengan cara lain. Mereka selama ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tersangka korupsi pun bisa melakukan praperadilan jika hendak protes.

    Tapi, kata Joko, kalau revisi UU KPK disahkan, KPK akan diawasi sama Dewan Pengawas yang orang-orangnya juga dipilih DPR. Padahal kebanyakan koruptor yang ditangkap KPK itu kebanyakan anggota DPR. “Jeruk makan jeruk dong brooo,” katanya.

    Joko Anwar juga menyorot soal isu Taliban di dalam tubuh KPK yang kerap digunakan untuk menghancurkan lembaga ini. “KPK tuh gak cuma dituduh Taliban, tapi juga komunis, atheis sampai anarkis,” katanya seraya mengatakan percaya bahwa netizen tidak gampang termakan isu.

    Para pengguna Twitter pun bereaksi atas ajakan Joko ini. “Sempat kaget pagi-pagi dapat email dari Bang Joko,” kata Geny Anggara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.