Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Joko Anwar Ajak Masyarakat Tanda Tangani Petisi Dukung KPK

Reporter

image-gnews
Sutradara Joko Anwar berpose menirukan lakon Gundala saat perilisan poster film Gundala di Jakarta, 28 Mei 2019. Film Gundala akan tayang serentak di bioskop pada 29 Agustus 2019 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Sutradara Joko Anwar berpose menirukan lakon Gundala saat perilisan poster film Gundala di Jakarta, 28 Mei 2019. Film Gundala akan tayang serentak di bioskop pada 29 Agustus 2019 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Joko Anwar membuat petisi dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Ajakan ini diungkapkannya melalui surat petisi di Change.org. Setelah mengirim surat ajakan menandatangani petisi ini, sutradara film Gundala ini mengabarkannya di akun Twitternya pada Selasa, 17 September 2019.

"Terima kasih teman-teman yang udah tanda tangan petisi untuk dukung KPK," cuitnya di akun Twitternya, Selasa, 17 Seotember 2019.

Pada petisi tersebUt, Joko Anwar menerangkan, masa depan KPK makin muram. Ia memulai ajakan petisi dengan menyatakan waktu semakin ketat setelah pemerintah dan DPR akan mengesahkan revisi UU KPK pada Selasa ini, sebelum masa jabatan mereka habis di akhir bulan ini. 

Joko menuturkan bahayanya jika RUU KPK ini disahkan menjadi undang-undang, “Mulai dari penyadapan dibatasi, status penyidik dan penyelidik KPK, KPK bakal diawasi Dewan Pengawas harus koordinasi dengan lembaga lain, dan banyak kewenangan KPK lainnya yang dipangkas.”

Ia menekankan, undang-undang ini akan mengebiri kewenangan lembaga anti rasuah sebagai lembaga pemberantas korupsi. “Pemerintah dan DPR kompak pengen jadiin KPK cuman sebagai Komisi Pencegahan Korupsi, nggak lagi PEMBERANTASAN, soalnya kewenangan KPK untuk tangkap koruptor kelas kakap bakalan dihilangkan,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Joko mengakui banyak yang sinis mempertanyakan apakah KPK menyamakan diri sebagai Tuhan sehingga menolai diawasi.  Menurut dia, mengawasi KPK bisa dengan cara lain. Mereka selama ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tersangka korupsi pun bisa melakukan praperadilan jika hendak protes.

Tapi, kata Joko, kalau revisi UU KPK disahkan, KPK akan diawasi sama Dewan Pengawas yang orang-orangnya juga dipilih DPR. Padahal kebanyakan koruptor yang ditangkap KPK itu kebanyakan anggota DPR. “Jeruk makan jeruk dong brooo,” katanya.

Joko Anwar juga menyorot soal isu Taliban di dalam tubuh KPK yang kerap digunakan untuk menghancurkan lembaga ini. “KPK tuh gak cuma dituduh Taliban, tapi juga komunis, atheis sampai anarkis,” katanya seraya mengatakan percaya bahwa netizen tidak gampang termakan isu.

Para pengguna Twitter pun bereaksi atas ajakan Joko ini. “Sempat kaget pagi-pagi dapat email dari Bang Joko,” kata Geny Anggara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.


Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

13 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan netralitas Pemilu di gedung KPK pada Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.


Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

13 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.


Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

16 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.


KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

16 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.


KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

17 jam lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.


Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

19 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Saksi mengungkapkan kerap dimintai uang untuk kebutuhan pribadi SYL ataupun keluarganya, seperti kacamata hingga parfum. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.


Sutradara Film Parasyte: The Grey, Yeon Sang Ho Puji Serial Besutan Joko Anwar

22 jam lalu

Serial Joko Anwar's Nightmares and Daydreams tayang di Netflix pada 14 Juni 2024. Foto: Netflix
Sutradara Film Parasyte: The Grey, Yeon Sang Ho Puji Serial Besutan Joko Anwar

Sutradara film Train to Busan itu juga mengatakan, besutan Joko Anwar itu memiliki format yang belum pernah ia lihat sebelumnya.


Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

23 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan netralitas Pemilu di gedung KPK pada Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.


Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.