Begini Komentar Deddy Mizwar tentang PARFI dan Kasus Gatot

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Deddy Mizwar memaparkan pandangannya dalam diskusi bertema bincang-bincang banjir Bandun Selatan di Aula Barat ITB, Bandung, Jawa Barat, 26 Mei 2016. Pihak pemerintah yang diwakili Wakil Gubernur Deddy Mizwar mewacanakan penegakan hukum yang lebih keras karena permasalahan DAS Citarum melibatkan beberapa kabupaten. TEMPO/Prima Mulia

    Wakil Gubernur Deddy Mizwar memaparkan pandangannya dalam diskusi bertema bincang-bincang banjir Bandun Selatan di Aula Barat ITB, Bandung, Jawa Barat, 26 Mei 2016. Pihak pemerintah yang diwakili Wakil Gubernur Deddy Mizwar mewacanakan penegakan hukum yang lebih keras karena permasalahan DAS Citarum melibatkan beberapa kabupaten. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung -Artis film yang kini menjadi wakil gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan tidak ada yang istimewa dengan kasus narkotika yang menjerat Gatot Barjamusti yang tertangkap setelah beberapa jam terpilih sebagai Ketua Umum PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) di Hotel Golden Tulip, Mataram.

    “Ada artis film kena narkoba, polisi kena narkoba, dokter, pejabat, PNS, apa anehnya artis film kena narkoba? Gak ada yang aneh menurut saya karena narkoba itu sudah masuk disemua lini,” kata dia di Bandung, Rabu, 1 September 2016.

    Deddy mengatakan, sudah banyak sejawatnya sesama artis yang terjerat kasus hukum karena penyalahgunaan narkotika. “Silahkan saja diproses dengan wajar. Banyak juga teman-teman kita yang terkena sebetulnya, bukan saja Gatot Brajamusti, mudah-mudahan ada hikmah buat yang bersangkutan,” kata dia.

    Deddy mengaku, sudah lama tidak berkomunikasi dengan Gatot. “Sudah lama, beberapa bulan,” kata Deddy. “

    Saat Kongres PARFI yang digelar di Mataram, yang berujung pada penangkapan Gatot itu, dirinya mengaku sengaja tidak datang. Deddy sempat kembali bergabung dengan organisasi itu setelah lama keluar. “Sudah gak teregistrasi lagi. Saya jadi Wagub kemarin, jadi harus mundur. Mengundurkan diri juga dari PARFI,” kata dia.

    Deddy mengatakan, dengan adanya kasus hukum yang menjerat Gatot, PARFI  tinggal berbenah mengurus organisasi mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi itu. “Tinggal milih pengurus yang betul, jalankan AD/ART yang baik. Komitmen saja. Sekarang ini, bagaimana mengembalikan PARFI  kembali menjadi organisasi profesi. Beratnya itu saja,” kata dia.

    Menurut Deddy, masalah keanggotaan PARFI ini yang menjadi akar pecahnya organisasi profesi yang menaungi artis film. “Sebetulnya dari dulu ada momentumnya, cuma enggak ada yang berani satu tokoh pun yang menjadi ketua yang mengembalikan PARFI menjadi satu organisasi profesi,” kata dia.

    Deddy masih ingat, perpecahan di tubuh Parfi terjadi saat organisasi profesi itu terseret menjadi organisasi massa onderbouw Partai Golkar di zaman orrde baru. “Makanya waktu itu saya keluar dari anggota PARFI, saya bikin GAN (Gabungan Artis Nusantara), karena PARFI sudah menjadi organisasi politik, dikuasai oleh satu partai politik. Padahal di AD/ART jelas harus independen, tidak berafiliasi pada satu partai poilitik apapun karena organisasi profesi. Zaman orde baru apa sih yang gak di caplok Golkar?” kata dia.

    Deddy mengatakan, momen itu yang menjadi titik kritis artis film zaman itu untuk mengoreksi PARFI. “Tapi karena tidak terkoreksi terus, pergatian ketua tidak mengembalikan lagi ke organisasi profesi, kadung orang yang di dalam masuk gak tahu dari mana itu, banyak juga preman-preman gak jelas, macem-macem gak jelas. Karena itu tadi, keanggotaannya sudah tidak bertitik tolak dari profesi, artis film,” kata dia.

    Selepas itu, Deddy mengaku, akhirnya memilih kembali bergabung kembali menjadi anggota PARFI saat organisasi itu dipimpin oleh Yenny Rachman. “Sempat balik lagi, waktu Yenny Rachman,” kata dia. Tapi dia tidak merinci alasannya.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.