TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aksi massa digelar pada Kamis, 22 Agustus 2024 untuk mengawal Putusan MK mengenai UU Pilkada yang diduga hendak dianulir DPR RI. Salah satunya adalah aksi dari para aktivis bersama akademisi yang berkunjung ke Gedung MK, Jakarta. Bahkan politisi Wanda Hamidah pun turut serta menyampaikan pidato.
Sebelum aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan Jakarta bertumpah ruah, sebagian massa aksi dari berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, aktivis pro demokrasi, akademisi hingga tokoh-tokoh politik terlebih dahulu mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka nampak membawa karangan bunga mawar dan krisan berwarna merah dan putih. Dalam karangan bunga itu berisi pesan agar MK terus menjaga marwah konstitusi dan mengawal demokrasi Tanah Air.
Selain itu, sepucuk bunga mawar berwarna merah dan putih itu juga diberikan ke Juru Bicara MK Fajar Laksono dan anggota MKMK Yuliandri yang mewakili lembaga negara penegak konstitusi itu.
Setelah diterima, mereka beraudiensi di depan perwakilan MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK. Politisi dan artis Wanda Hamidah menyampaikan pidato sebagai perwakilan dari dua ratus lebih warga negara yang datang saat itu ke Gedung Mahkamah Konstitusi.
Ia mengawali pidatonya dengan mengucapkan syukur serta berterimakasih pada MK, "Para Hakim Konstitusi yang mulia. Kami datang ke mari, menemui Anda semua, untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Kurang-lebih setahun yang lalu, anda, anggota Mahkamah Konstitusi, dinistakan. Lembaga ini diperlakukan hanya sebagai juru stempel murahan. Mahkamah terhormat ini diinfiltrasi untuk membuka jalan bagi sebuah dinasti —justru di Indonesia yang ditegakkan sebagai sebuah republik dengan darah dan doa." kata Wanda Hamidah di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.
Lebih lanjut, Wanda juga mengutip perkataan salah satu penggagas kemerdekaan Indonesia, Soekarno atau Bung Karno. "Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekali pun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat.”
Ia kembali mengucapkan terima kasih pada MK karena menilai tak hanya mengembalikan martabat lembaga tersebut, namun juga hak-hak masyarakat khususnya hak demokratik dalam kompetisi politik.
Pada Selasa, 20 Agustus lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut membuat partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon kepala daerah.
Mantan politisi Partai Golkar itu menyebut hak-hak rakyat telah lama dilipat-lipat bahkan politik diubah jadi tempat permainan partai. Ia tak segan menyinggung rahasia umum partai yang melakukan jual beli suara, dukungan hingga integritas.
"Padahal telah jadi rahasia umum, di dalam dan di luar Parlemen, partai-partai telah jadi bunglon — berubah mirip kongsi jual beli: jual beli suara, jual beli dukungan, jual beli integritas," kata Wanda Hamidah.
Masih belum cukup, Wanda pun mengatakan bahwa politik saat ini tidak lagi memperjuangkan kehidupan rakyat namun dijadikan medan perdagangan. Kali ini ia menambahkan kutipan pernyataan dari Bung Hatta, "Betapa menyedihkan. Bung Hatta, guru bangsa dan guru kita semua, pernah berkata: Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.”
"Elite politik kita, para juragan parpol besar dan kecil, telah mempersulit perbaikan perilaku yang tidak jujur. Apalagi ketika mereka kian berkuasa. Apalagi ketika mereka bersekongkol dalam sebuah kartel politik keculasan," ujar Wanda.
Aktivisis 98 itu berujar bahwa para Hakim MK saat ini telah berdiri di depan untuk melawan serta mengembalikan demokrasi menjadi percaturan para demos. Hal itulah, ucap Wanda, yang mendasari kedatangannya bersama massa aksi ke Gedung MK untuk mengucapkan terima kasih. "Semoga demokrasi tidak ditipu lagi, Merdeka! Terima kasih," kata dia.
NI MADE SUKMASARI | NOVALI PANJI NUGROHO
Pilihan Editor: Tak Ingin Berada di Sisi Sejarah yang Salah, Wanda Hamidah Nyatakan hengkang dari Golkar
