Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pesohor Turut Aksi Kawal Putusan MK, Siapa Lagi Selain Reza Rahadian?

image-gnews
Aktor Reza Rahadian di atas mobil komando ikut demonstrasi soal revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Senayan, pada Kamis 2 Agustus  2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian.
Aktor Reza Rahadian di atas mobil komando ikut demonstrasi soal revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Senayan, pada Kamis 2 Agustus 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK mengenai ambang batas Pilkada dan syarat usia calon kandidat Pilkada diikuti oleh sejumlah tokoh masyarakat Indonesia. Sejak pagi Kamis, 21 Agustus 2024, jalan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, dipadati oleh para pesohor tanah air dan berbagai elemen masyarakat.

Seniman dan aktor Reza Rahadian mengungkapkan kekecewaannya terhadap politik dinasti yang dibangun oleh Joko Widodo. Pandangannya berubah 180 derajat setelah mengetahui bahwa Jokowi, di awal masa kepresidenannya, mengaku keluarganya sangat jauh dari politik dan hanya fokus pada bisnis, dengan setiap anaknya berusaha sendiri-sendiri.

“Keluarganya yang sangat digambarkan benar-benar jauh dari politik, bisnis saja gitu, masing-masing anak-anaknya juga berusaha sendiri-sendiri. Kan itu yang kita terima gitu,” ujar Reza. di podcast Bocor Alus Politik yang tayang pada saluran YouTube Tempodotco, Kamis, 22 Agustus 2024.

Kekecewaan Reza Rahadian semakin memuncak karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga pembuat undang-undang, berusaha memuluskan jalan bagi Kaesang untuk ikut kontestasi politik. Hal ini disebabkan oleh pengabaian DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PUU-XXII/2024.

Pada Kamis pagi, 22 Agustus 2024, Adjis Doaibu mengonfirmasi partisipasi sejumlah komika dalam aksi Kawal Putusan MK. Melalui unggahan video di akun media sosial X-nya, Presiden Stand Up Indo tersebut menunjukkan beberapa komika yang mengenakan pakaian serba hitam, bersiap untuk mengikuti aksi tersebut. “Sudah ready ‘tamasya’ di Senayan,” kata Adjis dalam video unggahannya.

Komika Yudha Keling, Ananta Rispo, Muhadkly Acho dan Sammy Notaslimboy saat mengikuti aksi demonstrasi di Depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Aksi unjuk rasa massal ini dilakukan sebagai bentuk protes hasil rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang dinilai melangkahi konstitusi. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Komika yang hadir termasuk Abdur Arsyad, Bintang Emon, Arie Kriting, 'Cing' Abdel Achrian, Yudha Keling, Arif Brata, dan Rigen Rakelna, serta Mamat Alkatiri, Ananta Rispo, Muhadkly Acho, Sammy Notaslimboy, Ebel Cobra, dan Yono Bakrie.

Selain bergabung dalam barisan massa, mereka juga berorasi di atas mobil komando, dengan potongan orasi mereka beredar di media sosial Indonesia. Abdur Arsyad, misalnya, dengan blak-blakan menyebut bahwa orang yang lebih lucu dari para komika adalah para wakil rakyat di Gedung DPR, “Jangan berharap kami lucu, karena lebih lucu yang di dalam sana,” ujarnya.

Mamat Alkatiri juga menyampaikan pesan agar masyarakat Indonesia tidak terpecah-belah oleh sekelompok orang, “Jangan mau dipecah-belah sama mereka. Kita tinggalkan segala ego yang ada pada diri kita, kita bersatu karena mereka takut kita bersatu,” ujarnya.

Setelah orasi, Adjis Doaibu memimpin pendemo menyanyikan lagu ‘Agak Laen’ yang populer bersama film berjudul sama. “Agak laen kau, agak laen bapak kau, agak laen kau sekeluarga,” nyanyian tersebut dipimpin oleh Adjis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dua mantan menteri Jokowi, Lukman Hakim Saifuddin dan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, turut serta dalam aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 22 Agustus 2024. Aksi ini merupakan bentuk pengawalan masyarakat terhadap putusan MK yang berusaha dianulir oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lukman, yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama di Kabinet Kerja Jokowi, berpartisipasi di Gedung MK. Sementara itu, Tom Lembong, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di Kabinet Kerja Jokowi, berorasi di depan Gedung DPR.

Adapun Lukman mengatakan, demokrasi harus benar-benar dijaga dan tidak disabotase. Sebab, menurutnya, lewat demokrasi suatu bangsa yang beragam itu bisa tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.

Sementara itu, Tom Lembong yang muncul di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR hari ini sempat berorasi dari atas mobil komando.

Dalam orasinya, Tom menyebut dirinya hadir mewakili istri, anak, dan keluarganya. Bukan mewakili tim 01 atau pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024. Diketahui, Tom merupakan Co-Captain Tim AMIN.

Menurut Tom, Indonesia kini tengah berada di persimpangan. "Ini momen historis, kritis, kita di sebuah persimpangan, negara kita di persimpangan, kita menentukan masa depan bukan hanya untuk kita, tapi anak cucu dan generasi berikutnya," kata dia.

MYESHA FATINA RACHMAN  I MAULANI MULIANINGSIH I RADEN PUTRI A G 

Pilihan Editor: Pandji Pragiwaksono dan Andovi da Lopez Diteror Pesan Dipanggil  Bareskrim Polri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

7 jam lalu

Kementerian Luar Negeri melaksanakan rapat kerja tentang anggaran infrastruktur diplomasi dan situasi terkini di Palestina dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

Sebelumnya Retno meminta agar DPR memasukkan usulan penambahan anggaran dari Kemlu untuk pagu akhir anggaran 2025.


DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian Investasi Rp681,88 Miliar, Rosan: Skala Prioritas yang Akan Dikerjakan

11 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM baru Rosan Perkasa Roeslani usai Sertijab di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan pada Senin, 19 Agustus 2024. Tempo/Annisa Febiola.
DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian Investasi Rp681,88 Miliar, Rosan: Skala Prioritas yang Akan Dikerjakan

Kementerian Investasi mengajukan tambahan anggaran Rp889,3 miliar ke DPR.


4 Eks Pegawai Korban TWK Tak Lolos Seleksi Capim KPK, IM57+ Masih Berharap Pada Putusan MK

15 jam lalu

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
4 Eks Pegawai Korban TWK Tak Lolos Seleksi Capim KPK, IM57+ Masih Berharap Pada Putusan MK

IM57 + berharap putusan MK memberik kesempatan 12 mantan pegawai KPK di bawah usia 50 bisa mendaftar capim KPK tahun ini.


Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Mencapai Rp 10 Miliar, Budi Arie: Untuk Penyadaran Masyarakat

17 jam lalu

Sejumlah siswa mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SDN Manggarai 01, Jakarta, Senin 9 September 2024. Makan bergizi gratis berupa nasi uduk dengan lauk telor bulat dan tempe orek serta buah pisang dan potongan timun. TEMPO/Subekti.
Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Mencapai Rp 10 Miliar, Budi Arie: Untuk Penyadaran Masyarakat

Menteri Komunikasi Budi Arie mengatakan bahwa anggaran sosialisasi untuk program makan bergizi gratis Rp 10 miliar. Untuk penyadaran masyarakat.


Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

19 jam lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.  Setiap peningkatan harga minyak 1 dollar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan 70 persen subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran.


Pekerja Rumah Tangga Gelar Aksi di 14 Wilayah, Tuntut DPR Sahkan RUU PPRT

1 hari lalu

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT melakukan aksi unjuk rasa mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Sudah 20 tahun sudah RUU PPRT disodorkan, disusun, bahkan dijadikan RUU inisiatif DPR RI, namun tak kunjung juga disahkan. Mulai periode masa keanggotaan DPR 2004-2009 sampai periode 2019-2024. TEMPO/Subekti.
Pekerja Rumah Tangga Gelar Aksi di 14 Wilayah, Tuntut DPR Sahkan RUU PPRT

Koalisi sipil menuntut DPR segera mengesahkan RUU PPRT.


Soal Temuan Pansus Haji DPR, Begini Respons Menag Yaqut dan KPK

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Haji DPR dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Soal Temuan Pansus Haji DPR, Begini Respons Menag Yaqut dan KPK

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mempersilakan Pansus Haji mengungkapkan temuan-temuannya.


DPR Restui Kemenhub Tambah Alokasi Anggaran Rp 6,69 Triliun pada 2025

1 hari lalu

Suasana rapat kerja dan dengar pendapat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengenai evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2024, di Senayan, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Ikhsan Reliubun
DPR Restui Kemenhub Tambah Alokasi Anggaran Rp 6,69 Triliun pada 2025

Kemenhub mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025


Peneliti Kebijakan Publik Soroti RUU Wantimpres: Tidak Memiliki Urgensi

1 hari lalu

Baleg DPR mengusulkan nama Wantimpres diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung dan jumlah anggotanya tanpa batas.
Peneliti Kebijakan Publik Soroti RUU Wantimpres: Tidak Memiliki Urgensi

Pemerintah dan DPR disebut tidak mengakomodasi masukan ahli dan masyarakat umum soal ketentuan jumlah anggota Wantimpres.


PRT Akan Gelar Aksi Serentak Tuntut Pengesahan RUU PPRT

1 hari lalu

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT melakukan aksi unjuk rasa mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 10 September 2024.  Setelah mengendap tanpa kejelasan hampir tiga tahun, RUU ini kemudian dijadikan RUU Inisiatif DPR pada rapat paripurna tanggal 21 Maret 2023. TEMPO/Subekti.
PRT Akan Gelar Aksi Serentak Tuntut Pengesahan RUU PPRT

PRT dan aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil akan menggelar aksi serentak menuntut pengesahan RUU PPRT, pada 17 September 2024.