Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kawal Aksi 22 Agustus, Humanies Project Galang Dana Rp 185 Juta dalam 1 Jam

image-gnews
Persiapan BEM UI dan mahasiswa di pelataran parkir seberang FISIP UI sebelum bertolak ke DPR RI, Kamis, 22 Agustus 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Persiapan BEM UI dan mahasiswa di pelataran parkir seberang FISIP UI sebelum bertolak ke DPR RI, Kamis, 22 Agustus 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Humanies Project berhasil menggalang dana sebesar Rp 185 juta dalam waktu satu jam untuk memfasilitasi aksi massa bertajuk ‘Demokrasi Dikebiri’ yang digelar Kamis, 22 Agustus 2024, di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penggalangan dana yang dilakukan oleh Humanies Project itu ditutup pada Rabu malam, 21 Agustus 2024, setelah mencapai target dalam waktu yang singkat.

“Postingan kami hapus dikarenakan donasi sudah ditutup, dalam waktu 1 Jam Total Donasi: Rp 185.940.308. Sampai jumpa besok di Senayan!,” tulis akun tersebut di media sosial X.

Humanies Project sebelumnya merupakan nama fandom tak resmi pendukung mantan calon presiden (capres) Anies Baswedan yang bergaya Kpopfication, dan diinisiasi generasi muda, khususnya Gen-Z dan milenial. Saat masa kampanye Pilpres 2024, gerakan ini kerap mengumpulkan donasi dengan cara saweran dari mereka sendiri untuk menyewa videotron, menyediakan food truck, hingga menyediakan merchandise tentang Anies. 

Seruan Aksi untuk Mengawal Putusan MK

Sebelumnya, Humanies Project juga sempat mengunggah seruan di media sosial untuk ikut mengawal putusan MK dan meramaikan aksi demonstrasi. Seruan ini disambut antusias oleh para pengikutnya, yang didominasi oleh anak muda.

Aksi demonstrasi besar-besaran pada 22 Agustus 2024 ini dipicu oleh keputusan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon kepala daerah. Banyak pihak menilai keputusan Baleg DPR ini sebagai langkah yang tidak demokratis dan bertentangan dengan semangat reformasi.

Tak hanya Humanies Project, kelompok pendukung Anies lainnya dengan gaya ‘Kpopfication’ yaitu Olppaemi Project, untuk menyediakan fasilitas bagi para demonstran. Olppaemi Project juga ikut serta dalam penggalangan dana untuk mendukung aksi 22 Agustus 2024. Meskipun demikian, nominal dana yang terkumpul dari Olppaemi Project tidak disebutkan.

"Karena sudah memenuhi nominal target, kami putuskan untuk menutup donasi. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk masih bersama kami, mencari keadilan reformasi. Salam Demokrasi," tulis akun X mereka.

Kerjasama Humanies dan Olppaemi Project

Humanies Project dan Olppaemi Project juga berkolaborasi untuk menyediakan berbagai fasilitas selama aksi berlangsung. Mereka berhasil menyiapkan enam ambulans dan empat posko logistik serta medis di beberapa titik strategis sekitar lokasi aksi. Berikut rinciannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ambulans:

  1. Di bawah fly over
  2. Gatsu, sebelah utara
  3. Di depan Senayan Park
  4. Persimpangan Slipi/Palmerah, sisi DPR
  5. Dekat TVRI
  6. Dekat Hotel Mulia

Spot makanan dan minuman:

  1.  Pulau Dua
  2. Persimpangan Senayan Park
  3. TVRI

Olppaemi Project, yang juga mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01 Anies-Cak Imin dalam Pilpres 2024 sebelumnya telah menarik perhatian publik melalui berbagai kampanye kreatif. Salah satunya adalah pemasangan videotron Anies Baswedan yang viral di media sosial. 

Dengan penggalangan dana dan fasilitas yang telah disiapkan, Humanies Project dan Olppaemi Project berharap aksi ini dapat berjalan lancar dan membawa pesan untuk ikut menjaga demokrasi dan keadilan reformasi. Meskipun demikian, keduanya telah menegaskan bahwa mereka tidak terafiliasi dengan idol K-Pop manapun ataupun Tim Nasional Anies-Cak Imin (AMIN) dalam Pilpres 2024.

X | INTAN SETIAWANTY

Pilihan Editor: Selebritas Ramai-ramai Ajak Melawan, Pandji Pragiwaksono: Rakyat Bersatu Tak Bisa DIkalahkan

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

3 jam lalu

Kementerian Luar Negeri melaksanakan rapat kerja tentang anggaran infrastruktur diplomasi dan situasi terkini di Palestina dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

Sebelumnya Retno meminta agar DPR memasukkan usulan penambahan anggaran dari Kemlu untuk pagu akhir anggaran 2025.


MK Tolak Ubah Syarat Usia Capim KPK, Novel Baswedan: Saya Hormati

3 jam lalu

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap Tempo/Bagus Pribadi
MK Tolak Ubah Syarat Usia Capim KPK, Novel Baswedan: Saya Hormati

Novel Baswedan menyoroti beberapa poin yang disampaikan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tentang syarat usia capim KPK.


Respons Novel Baswedan Setelah MK Menolak Gugatan Batas Usia Calon Pimpinan KPK

3 jam lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Respons Novel Baswedan Setelah MK Menolak Gugatan Batas Usia Calon Pimpinan KPK

MK menolak gugatan batas usia calon pimpinan KPK. Menutup peluang Novel Baswedan dkk menjadi calon pimpinan KPK.


MK Tolak Gugatan Novel Baswedan Soal Syarat Usia Capim KPK, Ini Alasannya

4 jam lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
MK Tolak Gugatan Novel Baswedan Soal Syarat Usia Capim KPK, Ini Alasannya

Dengan putusan MK tersebut, syarat usia capim KPK tidak berubah.


DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian Investasi Rp681,88 Miliar, Rosan: Skala Prioritas yang Akan Dikerjakan

7 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM baru Rosan Perkasa Roeslani usai Sertijab di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan pada Senin, 19 Agustus 2024. Tempo/Annisa Febiola.
DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian Investasi Rp681,88 Miliar, Rosan: Skala Prioritas yang Akan Dikerjakan

Kementerian Investasi mengajukan tambahan anggaran Rp889,3 miliar ke DPR.


MK Tolak Uji Materi Syarat Usia Minimum Capim KPK dari Novel Baswedan dkk

8 jam lalu

Petugas kepolisian menjaga saat rapat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2023. Rapat dengan  agenda klarifikasi kepada pihak-pihak terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Dugaan pelanggaran kode etik tersebut berkaitan dengan penanganan gugatan yang dilakukan hakim konstitusi terkait batas usia capres-cawapres. TEMPO/Subekti.
MK Tolak Uji Materi Syarat Usia Minimum Capim KPK dari Novel Baswedan dkk

Syarat usia capim KPK dipastikan tidak berubah. UU KPK tetap mengatur syarat usia capim adalah paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun.


Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Mencapai Rp 10 Miliar, Budi Arie: Untuk Penyadaran Masyarakat

13 jam lalu

Sejumlah siswa mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SDN Manggarai 01, Jakarta, Senin 9 September 2024. Makan bergizi gratis berupa nasi uduk dengan lauk telor bulat dan tempe orek serta buah pisang dan potongan timun. TEMPO/Subekti.
Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Mencapai Rp 10 Miliar, Budi Arie: Untuk Penyadaran Masyarakat

Menteri Komunikasi Budi Arie mengatakan bahwa anggaran sosialisasi untuk program makan bergizi gratis Rp 10 miliar. Untuk penyadaran masyarakat.


Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

15 jam lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.  Setiap peningkatan harga minyak 1 dollar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan 70 persen subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran.


Pekerja Rumah Tangga Gelar Aksi di 14 Wilayah, Tuntut DPR Sahkan RUU PPRT

1 hari lalu

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT melakukan aksi unjuk rasa mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Sudah 20 tahun sudah RUU PPRT disodorkan, disusun, bahkan dijadikan RUU inisiatif DPR RI, namun tak kunjung juga disahkan. Mulai periode masa keanggotaan DPR 2004-2009 sampai periode 2019-2024. TEMPO/Subekti.
Pekerja Rumah Tangga Gelar Aksi di 14 Wilayah, Tuntut DPR Sahkan RUU PPRT

Koalisi sipil menuntut DPR segera mengesahkan RUU PPRT.


Soal Temuan Pansus Haji DPR, Begini Respons Menag Yaqut dan KPK

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Haji DPR dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Soal Temuan Pansus Haji DPR, Begini Respons Menag Yaqut dan KPK

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mempersilakan Pansus Haji mengungkapkan temuan-temuannya.