Istri Ridwan Kamil: jadi istri Walikota tidak mudah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Bandung Ridwan Kamil bersama istri Atalia Praratya saat menjadi supir angkot jurusan Dago-Kebon Kelapa ketika berlangsungnya

    Walikota Bandung Ridwan Kamil bersama istri Atalia Praratya saat menjadi supir angkot jurusan Dago-Kebon Kelapa ketika berlangsungnya "Angkot Day" di Terminal Dago, Bandung, Jabar, (20/9). ANTARA FOTO/Agus Bebeng

    TEMPO.CO, Jakarta - Istri Walikota Bandung Ridwan Kamil, Atalia Praratya Kamil, mengatakan bahwa menjadi istri Walikota tidaklah mudah.

    Pasalnya, seorang istri Walikota juga memiliki peran penting dalam memberdayakan warga, terutama kaum hawa.

    "Menjadi istri Walikota dalam perjalanannya tidak mudah, tidak hanya sekedar berfoto cantik, peranan kita sangat dibutuhkan," ujar Atalia dalam acara "Wardah: Ibu Inspirasi Duniaku" di Jakarta, Rabu 14 Desember 2016.

    Namun, menjadi seorang istri Walikota membuat Atalia yang telah lama aktif di LSM dapat merangkul lebih banyak perempuan.

    Berbagai program mengenai pemberdayaan perempuan di kota Bandung telah dijalankan. Mulai dari tata cara berdandan dan berpenampilan, peningkatan ekonomi dengan menjahit, hingga program bagi penyandang disabilitas.

    "Pemberdayaan sangat penting sekali," kata dia.

    Lebih jauh, Atalia bermimpi untuk dapat memiliki rumah disabilitas untuk mendorong orang-orang dengan keterbatasan diri agar lebih mandiri.

    Untuk mencapai mimpi, dalam kesempatan tersebut Atalia berpesan kepada perempuan untuk tetap membuka wawasan dan menetapkan langkah serta strategi untuk meraih mimpi tersebut.

    Dengan demikian dia berharap agar perempuan dapat lebih mandiri, namun tetap sesuai dengan kodratnya.

    "Perempuan mandiri tidak boleh melewati kodrat. Tetap harus menjunjung tinggi suami dan ayah, namun dapat berdiri sendiri," ujar dia.

    ANTARA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.