Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrasi Indonesia sedang Tidak Baik, Reza Rahadian Ajak Semua Pihak Bersuara

image-gnews
Reza Rahadian. Foto: Instagram.
Reza Rahadian. Foto: Instagram.
Iklan

TEMPO.CO, Malang - Aktor Reza Rahadian mengajak semua pihak yang resah untuk bergerak dan bersuara. Seperti yang dilakukannya dalam aksi kawal putusan MK dan Darurat Demokrasi. “Semoga yang resah dan tidak bicara, sekarang mau bicara. Saya yakin degan kekuatan masyarakat sipil,” kata Reza di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Rabu, 28 Agustus 2024.

Namun, Reza menghormati pihak yang tidak bersedia turun ke jalan. Ia menghormati setiap orang yang memiliki  ekspresi berbeda. “Saya datang atas keresahan sendiri. Gara-gara kemarin, ada yang lihat sebagai sesuatu yang tiba-tiba,” kata Reza yang juga Goodwill Ambassador Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat (YAPPIKA).

Reza Rahadian Bicara Soal Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia tidak baik-baik saja. Semoga, kata Reza, tidak semakin memburuk. Sehingga dibutuhkan multistake holder untuk menghadapi berbagai tantangan besar. “Kita akan hadapi dan jinjing bersama,” katanya.

Reza mengaku ikut turun ke jalan bukan untuk konten dan bertemu masyarakat luas bukan untuk pamer. Usai aksi turun ke jalan, Reza menyadari jika bicara tidak salah. “Menghadapi risiko, ada buzzer. I don’t care,” katanya.

Reza mengaku jika mahasiswa lah yang menginspirasinya turun ke jalan. Menurutnya, mahasiswa dan masyarakat sipil. 

Aktor Reza Rahadian di atas mobil komando ikut demonstrasi soal revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Senayan, pada Kamis 2 Agustus 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian.

Orasi Reza Rahadian di Depan Gedung DPR RI

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat berorasi di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024, aktor berusia 37 tahun ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang membuatnya tidak bisa lagi berdiam diri. "Selama ini, saya mengekspresikan keresahan dan kritik sosial melalui seni, tetapi sekarang saya merasa harus berbicara," kata Reza.

Dalam orasinya, Reza menegaskan bahwa kehadirannya bukan karena keterlibatan politik, melainkan karena kepedulian terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. “Saya hadir hari ini karena sesederhana saya selalu cenderung berhati-hati dalam mengambil sebuah sikap, saya tidak pernah mau ikut dalam kontestasi politik, saya tidak ikut campur dalam urusan pemilihan dan lain-lain atau jadi kubunya siapa adalah hal yang paling saya hindari,” katanya.

Aksi demonstrasi meluas usai Badan Legislasi DPR mencoba menganulir putusan MK tentang syarat pencalonan kepala daerah yang diputus sehari sebelumnya pada Selasa, 20 Agustus 2024. Hanya dalam tujuh jam, Baleg DPR merevisi UU Pilkada untuk melicinkan jalan Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi berlaga di Pilkada Jawa Tengah. Sehari kemudian, Kamis, 22 Agustus 2024, DPR sedianya akan menggelar Paripurna untuk mengesahkan UU yang dikebut tak sampai semalam itu, tapi batal. 

TEMPO| MARVELA| S. DIAN ANDRYANTO berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

Pilihan Editor: Orasi Lengkap Reza Rahadian Saat Unjuk Rasa Kawal Putusan MK: Di Dalam Itu Wakil Siapa?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sejumlah Catatan KontraS pada HUT TNI 2024: Reformasi TNI Tak Berjalan, Soroti Bisnis Militer

1 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Sejumlah Catatan KontraS pada HUT TNI 2024: Reformasi TNI Tak Berjalan, Soroti Bisnis Militer

KontraS merilis Catatan HUT TNI 2024, mengungkap 64 peristiwa kekerasan oleh TNI terhadap warga sipil dalam setahun terakhir.


Anggota DPR 2024-2029 Mulai Bekerja, Dosen HI Fisipol UGM: Respons Cepat Gerakan Peringatan Darurat

3 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah Anggota DPR RI dalam pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR 2024-2029 Mulai Bekerja, Dosen HI Fisipol UGM: Respons Cepat Gerakan Peringatan Darurat

Peran anggota DPR yang responsif, transparan, dan berorientasi pada rakyat sangat krusial. Dosen HI Fisipol UGM minta DPR merespons Peringatan Darurat


Profil dan Harta Annisa Mahesa, Anggota DPR Termuda yang Berusia 23 Tahun

5 hari lalu

Anggota DPR termuda, Annisa Maharani Alzahra Mahesa, dilantik dalam usia 23 tahun. Foto: tangkap layar YouTube DPR.
Profil dan Harta Annisa Mahesa, Anggota DPR Termuda yang Berusia 23 Tahun

Mengenal Annisa Mahesa, anggota DPR RI termuda berusia 23 tahun yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp 5,8 miliar.


Perludem Menilai Tindakan PKB Ganti Caleg Terpilih Mencederai Demokrasi

5 hari lalu

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar memberikan arahan kepada 68 orang calon anggota DPR RI periode 2024-2029 di Kantor DPP PKB di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin 30 September 2024. ANTARA/Walda Marison
Perludem Menilai Tindakan PKB Ganti Caleg Terpilih Mencederai Demokrasi

Perludem menilai PKB tidak berhak mengganti caleg terpilih karena mereka adalah pilihan rakyat.


Ketua MPR: Buku Karya Ketua DPD Jadi Refleksi Performa Demokrasi

8 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat peluncuran buku 'Green Democracy' di Jakarta, Jumat malam 27 September 2024. Dok. MPR
Ketua MPR: Buku Karya Ketua DPD Jadi Refleksi Performa Demokrasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi peluncuran buku karya Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin berjudul "Green Democracy". Buku ini dapat menjadi refleksi atas performa demokrasi serta kebijakan pembangunan berkelanjutan.


Anies Baswedan Minta Diaspora di Jepang Terlibat Aktif Kawal Demokrasi

15 hari lalu

Anies Baswedan. Foto/youtube
Anies Baswedan Minta Diaspora di Jepang Terlibat Aktif Kawal Demokrasi

Anies Baswedan berpesan agar diaspora Indonesia di Jepang tetap aktif berpartisipasi dalam mengawal demokrasi di Indonesia


Maraknya Represifitas Aparat, Tim Advokasi Untuk Demokrasi Serukan Penegakan Hukum yang Lebih Inklusif

15 hari lalu

Polisi menangkap seorang mahasiswa saat ratusan mahasiswa dari elemen mahasiswa gabungan menggelar demonstrasi Sembilan Tahun Pemerintahan Jokowi, di kawasan Patung Kuda, Monas, Jumat 20 Oktober 2023. Aksi ini bertepatan dengan momentum 9 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Mahasiswa berpandangan bahwa Jokowi telah mengkhianati reformasi. Terbukti dari berbagai kemunduran dan kebobrokan dari segi Hukum, HAM, Komersialisasi Pendidikan, Represifitas Aparat, Konflik Agraria, dan Investasi Yang Membelakangi hak-hak rakyat. TEMPO/Subekti.
Maraknya Represifitas Aparat, Tim Advokasi Untuk Demokrasi Serukan Penegakan Hukum yang Lebih Inklusif

Tim Advokasi Untuk Demokrasi menyelenggarakan diskusi untuk pemantauan dan pendampingan terhadap kekerasan yang dilakukan aparat keamanan.


UU Kementerian Disahkan, Longgarkan Batasan Menteri Kabinet Prabowo

15 hari lalu

Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo tampak berbincang di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September 2024. Foto Tim Media Prabowo
UU Kementerian Disahkan, Longgarkan Batasan Menteri Kabinet Prabowo

Fakta-fakta penting di UU Kementerian yang baru disahkan


Mahasiswa Unimal Mengaku Diinjak, Polres Banda Aceh Bantah Lakukan Kekerasan

16 hari lalu

Polresta Banda Aceh saat melaksanakan konferensi pers terkait penangkapan mahasiswa yang melakukan aksi di DPR Aceh, di Banda Aceh, Jumat, 30 Agustus 2024: Foto: ANTARA/Rahmat Fajri
Mahasiswa Unimal Mengaku Diinjak, Polres Banda Aceh Bantah Lakukan Kekerasan

Polres Banda Aceh membantah tuduhan melakukan kekerasan saat memeriksa mahasiswa Universitas Malikussaleh terkait aksi Kawal Putusan MK


Baleg DPR Bantah Revisi UU Wantimpres hingga UU Kementerian Negara Tak Libatkan Partisipasi Publik

16 hari lalu

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
Baleg DPR Bantah Revisi UU Wantimpres hingga UU Kementerian Negara Tak Libatkan Partisipasi Publik

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi membantah ketiadaan partisipasi publik dalam proses revisi Undang-Undang Wantimpres, UU Kementerian Negara dan UU Keimigrasian.