TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau akrab dipanggil Cak Imin menanggapi pelaporan dirinya dan Jusuf Kalla ke Bawaslu oleh Advokat Lingkar Nusantara (Lisan) pada Selasa, 13 Februari 2024. Ia dilaporkan lantaran meng-upload trailer film besutan sutradara Dandhy Laksono itu di Twitter.
Melalui cuitan di Twitter/X, Cak Imin mengunggah ulang berita pelaporan terhadap dirinya dan JK dan memberikan tanggapannya. Pada berita di salah satu media online, disebutkan ia dan JK dilaporkan sebagai imbas mengomentari film Dirty Vote.
Begini Tanggapan Cak Imin
Baca Juga:
"Masak gak boleh komentar, bro...," tulisnya memberikan tanggapannya, satu jam lalu.
Cuitan pendek ini langsung di-retweet hampir 3.000 kali dan mendapat balasan hampir 1.500 dari pengguna Twitter. "HAHAHAHA, Cak Imin bener-bener bapak-bapak yang gacor dan ga peduli omongan orang," tulis @prin***. "Bayangin, komentar aja dilaporin. Gimana mereka berk*asa coba," tulis @bukanb***. "Gak ada tukat-tukatnya ni orang," tulis @wim***.
Lisan yang melaporkan Cak Imin berpendapat, pelaporan ke Bawaslu itu karena ada unsur kampanye terselubung. Menurut mereka, unggahan Cak Imin atas trailer film itu dilakukan saat masa tenang.
Permintaan Ponsel Cak Imin Diubah ke Bahasa Thailand
Yang lucu, pengguna Twitter yang merupakan pendukungnya justru meminta Cak Imin berhati-hati selama masa tenang. "Serem banget anjaaaayyy, hati-hati cak," tulis @after***. Ada yang meminta agar ponsel Cak Imin diubah bahasanya agar dia tidak mengerti dan berhenti main gawai. "Bang @imanlagi belum disampein juga ini ke Rara? Please ganti bahasa hpnya Cak Imin ke Bahasa Thailand atau India juga boleh, cuma dua hari doang kok," tulis @we**.
Sinopsis Film Dirty Vote
Dalam dua hari rilis, film Dirty Vote yang dibintangi tiga pakar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari sudah dilihat lebih dari 13 juta kali. Film ini mengungkap desain kecurangan Pemilu 2024. Film berdurasi 1 jam 57 menit ini mengungkap praktik-praktik kecurangan yang terorkestrasi, yang tidak didesain dalam waktu singkat.
Kecurangan pemilu mengungkapkan tidak netralnya pejabat publik, potensi kecurangan kepala desa, penyaluran bansos, hingga pelanggaran etik yang dilakukan lembaga negara. Salah satu yang diungkap adalah beda perlakuan saat memverifikasi partai baru.
Pilihan Editor: Film Dirty Vote Tembus 13 Juta Penonton, Dandhy Laksono Jawab Pertanyaan Publik
