Ernest Prakasa Lebih Suka Dibilang Cina Dibanding Tionghoa

Reporter:
Editor:

Mitra Tarigan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Acara Temu Toleran Vol 6 Edisi IMLEK: Merayakan Toleransi, Merawat Tradisi di Jakarta pada 24 Januari 2020. SabangMerauke/Suci Robiatus

    Acara Temu Toleran Vol 6 Edisi IMLEK: Merayakan Toleransi, Merawat Tradisi di Jakarta pada 24 Januari 2020. SabangMerauke/Suci Robiatus

    TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Ernest Prakasa mengatakan lebih suka menggunakan kata Cina dibanding kata Tionghoa untuk menyebut masyarakat Indonesia yang keturunan Tionghoa. "Kalau memang dia benar keturunan Cina, kenapa kata 'Cina' harus disensor sih?," katanya pada acara Temu Toleran Vol 6 Edisi IMLEK: Merayakan Toleransi, Merawat Tradisi pada Jumat 24 Januari 2020 di Jakarta.

    Ia membandingkan dengan teman-teman dan koleganya yang memiliki keturunan Arab atau keturunan Jawa. "Keturunan Cina kan sebenarnya sama saja dengan keturunan Arab atau Jawa, dan suku lain di Indonesia," katanya.

    Sebelumnya Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Melalui keputusan presiden itu, ia mengganti istilah 'Cina' menjadi 'Tionghoa'. Alasannya pencabutan diksi itu adalah karena istilah "Tjina" sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera, yang pada pokoknya merupakan pengganti istilah "Tionghoa/Tiongkok" telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa.

    Komika sekaligus Sutradara Ernest Prakasa dalam acara Temu Toleran Vol 6 Edisi IMLEK: Merayakan Toleransi, Merawat Tradisi di Jakarta pada 24 Januari 2020. SabangMerauke/Suci Robiatus

    Dalam keppres yang ditandatangani pada 14 Maret 2014 itu, SBY menilai, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai atau prinsip perlindungan hak asasi manusia. "Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," bunyi poin b pada keppres itu.

    Ernest mengatakan kata 'Cina' sebenarnya bukan bentuk diskriminasi seseorang. Konteks penggunaan kata 'Cina' lah yang perlu dilihat apakah hal itu adalah hinaan atau kalimat biasa. "Semua kan tergantung konteks. Bila saya bilang 'Lelaki Cina memang paling ganteng deh'. Masa itu dibilang menghina," katanya.

    Ia pun menilai bahwa kata Cina memiliki beban sejarah yang berat di Indonesia. Ia mengingatkan keturunan Tionghoa pada zaman Presiden kedua Soeharto, mendapatkan beberapa diskriminasi. Hal itu yang membuat orang takut menggunakan kata Cina. "Mau (takut) sampai kapan? Harusnya dinetralisir makna Cina. Salah satunya dengan tidak takut menyebutnya," kata Ernest.

    Dalam berbagai karya filmnya, Ernest sering sekali mengutamakan kebhinekaan. Tak jarang pula ia menggunakan lelucon yang membawa ras Cina dalam berbagai filmnya. Hal itu karena ia menilai bahwa keberagaman yang ada di Indonesia sangat menarik. Melalui film ia ingin menunjukkan bahwa semua ras itu sama. Misalnya pada film Cek Toko Sebelah, film yang menceritakan tentang dirinya, ia menceritakan bagaimana orang tua lebih mengutamakan sang kakak, dibanding sang adik. "Sebenarnya bukan hanya keluarga Cina saja yang mengalami hal itu. Semua suku banyak juga yang tradisinya seperti itu. Mereka itu sama dengan kita," katanya.

    Saat masih kecil, ia memang merasakan menjadi orang minoritas. Saat di sekolah, ia pun sering dibully karena berwajah sipit dan keturunan Tionghoa. Ia sampai memilih menikah dengan orang pribumi agar anaknya tidak dibully seperti dirinya. Walau mengalami masa lalu itu, ia tetap tidak masalah menggunakan kata Cina dalam bertutur, dibanding Tionghoa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.