Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Buru Pajak Artis di Media Sosial  

Editor

Kurniawan

image-gnews
Natasha Farani, Hijaber Cantik yang Terkenal Lewat YouTube. TEMPO/Ryan Maulana
Natasha Farani, Hijaber Cantik yang Terkenal Lewat YouTube. TEMPO/Ryan Maulana
Iklan

TEMPO.COJakarta - Aparat pajak Tanah Air bakal memburu para selebritas media sosial yang mendapat pemasukan dari aktivitasnya di dunia maya. Selama ini, transaksi para selebritas di media sosial, seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan media daring lain, lolos dari kewajiban membayar pajak. "Semua itu termasuk wajib pajak, tanpa terkecuali," ujar Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, akhir pekan lalu. 

Menurut dia, para selebritas media sosial harus membayar pajak jika memiliki penghasilan lebih dari Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun. "Kalau penghasilannya setiap bulan Rp 5 juta, pajak yang ditarik Rp 500 ribu saja," tuturnya.

Baca Juga
Ini Dia 20 Artis Instagram dan YouTube Top Incaran Pajak
Setelah Google dan Facebook, Selebgram Juga Diincar Pajak
5 Fakta Vajiralongkorn, Pengganti Raja Thailand Bhumibol

Direktorat Pajak memperkirakan ada potensi Rp 15 triliun yang bisa didapatkan dari para artis dadakan di media sosial tersebut. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak ini, Direktorat akan mengecek para pengiklan di media sosial. Menurut Ken, seharusnya para pengiklan bisa memotong pajak langsung sebelum memberikan imbalan kepada artis yang memberikan rekomendasi produk tersebut kepada pengikutnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Khusus Jakarta Muhammad Haniv optimistis bisa menarik pajak dari para artis media sosial dan pengiklan dunia maya lantaran mendapat sokongan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan akan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penarikan pajak ini. "Intinya, tetap self-assessment (penilaian sendiri), sekarang masih proses pemanggilan mereka untuk pekan depan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menyatakan kesadaran para artis media sosial membayar pajak masih rendah. "Masalah mereka itu malas melapor atau kesulitan menghitung," ucapnya. 

Video blogger atawa biasa disebut vloggerNatasha Farani, tak khawatir soal rencana pemerintah itu. Menurut dia, selama ini pendapatannya langsung dipotong agensi iklan atau pemegang merek saat melakukan kerja sama. Natasha selama ini dikenal sebagai salah satu artis YouTube Indonesia. Videonya di YouTube tentang tutorial memakai jilbab telah ditonton 29,4 juta kali dan memiliki pengikut setia 150 ribu orang. Natasha berharap Direktorat Pajak tidak memotong pajak yang besar. "Agar tidak menghambat perkembangan industri kreatif seperti ini," tuturnya.

ALI NY | ANDI IBNU | PUTRI ADITYOWATI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

1 hari lalu

Ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI.
TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

Wacana penghapusan larangan berbisnis bagi TNI ini muncul melalui surat dari Panglima TNI kepada Menkopolhukam.


Tiket Pesawat Domestik Mahal tapi Maskapai Mengaku Merugi, Kenapa?

2 hari lalu

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja. Tempo / Joniansyah Hardjono
Tiket Pesawat Domestik Mahal tapi Maskapai Mengaku Merugi, Kenapa?

Mengapa maskapai penerbangan mengaku merugi padahal harga tiket pesawat domestik di Indonesia lebih mahal dibanding negara lain?


BRI Raih Apresiasi atas Kepatuhan Pajak Tinggi

3 hari lalu

Aktivitas layanan perbankan di kantor cabang BRI. Dok BRI
BRI Raih Apresiasi atas Kepatuhan Pajak Tinggi

Banjk BRI menerima penghargaan atas kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2022 secara tepat waktu dan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak 2023


Pengamat Penerbangan Uraikan Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

3 hari lalu

Calon penumpang memperlihatkan tiket sebelum menaiki pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 8 Agustus 2022. Kenaikan tiket pesawat berkisar 15 persen hingga 25 persen tergantung jenis pesawat karena adanya fluktuasi harga bahan bakar pesawat (Avtur). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Pengamat Penerbangan Uraikan Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

Menko Luhut dalam unggahan di media sosialnya menyebut harga tiket penerbangan sedang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini.


Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta melapor ke Presiden Jokowi usai bertemu tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

Ekonom INDEF mengatakan pemerintah bisa menggenjot penerimaan pajak dengan penghiliran dan penerapan cukai MBDK


Kadin akan Pelajari Dampak Positif dan Negatif Family Office

4 hari lalu

Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM di acara peluncuran Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia, Rabu, 8 Mei 2024. Dok. Kadin
Kadin akan Pelajari Dampak Positif dan Negatif Family Office

Kadin Indonesia akan pelajari dampak positif dan negatif family office. Dukung Indonesia berkompetisi dengan negara-negara tetangga.


Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Penuh Tantangan, Pengamat CITA: Risiko Politik

4 hari lalu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri rapat kerja lanjutan bersama Badan Anggaran DPR, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Penuh Tantangan, Pengamat CITA: Risiko Politik

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut penerimaan pajak menghadapi banyak tantangan. Pengamat CITA sebut itu risiko kebijakan politik.


Sebut Pajak Tiang Utama Pembangunan Indonesia, Sri Mulyani: Mau Melihat Indonesia Bagus, Pajak Harus Bagus

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani turut merayakan peringatan Hari Pajak dengan jalan santai bertajuk
Sebut Pajak Tiang Utama Pembangunan Indonesia, Sri Mulyani: Mau Melihat Indonesia Bagus, Pajak Harus Bagus

Sri Mulyani mengatakan pajak menjadi tiang utama pembangunan Indonesia.


DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

6 hari lalu

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

INTACT Australia adalah satu-satunya pusat pajak Indonesia di Australia dan salah satu dari dua pusat internasional di dunia


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

6 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan