Pemerintah Buru Pajak Artis di Media Sosial  

Reporter

Editor

Kurniawan

Natasha Farani, Hijaber Cantik yang Terkenal Lewat YouTube. TEMPO/Ryan Maulana

TEMPO.COJakarta - Aparat pajak Tanah Air bakal memburu para selebritas media sosial yang mendapat pemasukan dari aktivitasnya di dunia maya. Selama ini, transaksi para selebritas di media sosial, seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan media daring lain, lolos dari kewajiban membayar pajak. "Semua itu termasuk wajib pajak, tanpa terkecuali," ujar Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, akhir pekan lalu. 

Menurut dia, para selebritas media sosial harus membayar pajak jika memiliki penghasilan lebih dari Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun. "Kalau penghasilannya setiap bulan Rp 5 juta, pajak yang ditarik Rp 500 ribu saja," tuturnya.

Baca Juga
Ini Dia 20 Artis Instagram dan YouTube Top Incaran Pajak
Setelah Google dan Facebook, Selebgram Juga Diincar Pajak
5 Fakta Vajiralongkorn, Pengganti Raja Thailand Bhumibol

Direktorat Pajak memperkirakan ada potensi Rp 15 triliun yang bisa didapatkan dari para artis dadakan di media sosial tersebut. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak ini, Direktorat akan mengecek para pengiklan di media sosial. Menurut Ken, seharusnya para pengiklan bisa memotong pajak langsung sebelum memberikan imbalan kepada artis yang memberikan rekomendasi produk tersebut kepada pengikutnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Khusus Jakarta Muhammad Haniv optimistis bisa menarik pajak dari para artis media sosial dan pengiklan dunia maya lantaran mendapat sokongan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan akan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penarikan pajak ini. "Intinya, tetap self-assessment (penilaian sendiri), sekarang masih proses pemanggilan mereka untuk pekan depan," ujarnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menyatakan kesadaran para artis media sosial membayar pajak masih rendah. "Masalah mereka itu malas melapor atau kesulitan menghitung," ucapnya. 

Video blogger atawa biasa disebut vloggerNatasha Farani, tak khawatir soal rencana pemerintah itu. Menurut dia, selama ini pendapatannya langsung dipotong agensi iklan atau pemegang merek saat melakukan kerja sama. Natasha selama ini dikenal sebagai salah satu artis YouTube Indonesia. Videonya di YouTube tentang tutorial memakai jilbab telah ditonton 29,4 juta kali dan memiliki pengikut setia 150 ribu orang. Natasha berharap Direktorat Pajak tidak memotong pajak yang besar. "Agar tidak menghambat perkembangan industri kreatif seperti ini," tuturnya.

ALI NY | ANDI IBNU | PUTRI ADITYOWATI






Gibran Janji Ada Restitusi untuk Warga yang Telanjur Bayar PBB dengan Tarif 2023

1 hari lalu

Gibran Janji Ada Restitusi untuk Warga yang Telanjur Bayar PBB dengan Tarif 2023

Gibran Rakabuming Raka memastikan akan melakukan restitusi atau mengembalikan pajak bagi warga yang telanjur membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan tarif PBB 2023.


43 Persen Kendaraan di Indonesia Nunggak Pajak, Sanksi Terberat Kendaraan Bisa Bodong

2 hari lalu

43 Persen Kendaraan di Indonesia Nunggak Pajak, Sanksi Terberat Kendaraan Bisa Bodong

Kendaraan yang nunggak 2 tahun pajak STNK setelah masa berlaku 5 tahunnya habis, data kendaraan tersebut akan dihapus.


Hampir 50 Persen Kendaraan di Indonesia Belum Bayar Pajak, Apa Penyebabnya?

2 hari lalu

Hampir 50 Persen Kendaraan di Indonesia Belum Bayar Pajak, Apa Penyebabnya?

Berdasarkan data milik Jasa Raharja, per Desember 2022, sebanyak 43,76 persen kendaraan yang beroperasi di Indonesia masih belum membayar pajak.


PAD Solo 2023 Dipatok Tinggi, Warga Mengeluh Pajak PBB Naik Drastis, Gibran: Mumet

5 hari lalu

PAD Solo 2023 Dipatok Tinggi, Warga Mengeluh Pajak PBB Naik Drastis, Gibran: Mumet

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka secara blak-blakan mengaku pusing dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo tahun 2023 yang dipatok tinggi.


Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

6 hari lalu

Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

Menurut Bamsoet jalan tol akan aman dilintasi sepeda motor apabila dibuatkan jalur khusus. Usulan izin moge masuk tol memancing kontroversi.


Diduga Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Direktur PT EP Ditahan Kejari Tangsel

7 hari lalu

Diduga Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Direktur PT EP Ditahan Kejari Tangsel

Penangkapan tersangka pengemplang pajak itu menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

8 hari lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


Insentif Pajak untuk Energi Hijau

9 hari lalu

Insentif Pajak untuk Energi Hijau

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil untuk menanggulangi perubahan iklim.


Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

9 hari lalu

Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Auliyansyah Lubis, mengaku belum mengetahui dugaan korupsi di Jakpro.


Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

10 hari lalu

Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan audit internal soal penggelembungan bayar pajak dari seharusnya Rp 4 miliar menjadi Rp 18 miliar.