Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Orasi Lengkap Komika Mamat Alkatiri dalam Aksi Unjuk Rasa Kawal Putusan MK

image-gnews
Mamat Alkatiri berorasi saat aksi di depan gedung DPR, Jakarta, 22 Agustus 2024. Tangkapan Layar Media Sosial
Mamat Alkatiri berorasi saat aksi di depan gedung DPR, Jakarta, 22 Agustus 2024. Tangkapan Layar Media Sosial
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa, aktivis, akademisi, ilmuwan, artis, komika, dan elemen masyarakat lain memenuhi depan Gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa protes terhadap langkah Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menganulir putusan MK, pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Unjuk rasa dilakukan lantaran Baleg DPR berencana mendorong agar draf rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada untuk disahkan tanpa memasukkan putusan MK. 

Pada 20 Agustus 2024, MK mengeluarkan putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas Pilkada sesuai perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di setiap daerah. Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen, dan 6,5 persen. Selain itu, MK juga mengeluarkan putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menetapkan batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun saat penetapan calon oleh KPU.

Kendati demikian, pada 21 Agustus 2024, Baleg DPR menggelar rapat untuk membahas RUU Pilkada. Pada rapat tersebut, Baleg DPR menganulir dua putusan MK tersebut. Sebagai bentuk penolakan terhadap sikap DPR, masyarakat melawannya dengan melakukan unjuk rasa di jalan, termasuk para komika. 

Berdasarkan Antara, aksi unjuk rasa tersebut juga diramaikan oleh komika Indonesia, seperti Arie Kriting, Abdel, Bintang Emon, dan Mamat Alkatiri. Bahkan, beberapa komika juga mengungkapkan pendapatnya dalam orasi depan ribuan massa di Gedung DPR. Salah satu komika yang melakukan orasi adalah Mamat Alkatiri. 

Sebelum memulai orasi, komika asal Papua ini membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk melawan langkah DPR yang tidak sesuai konstitusi. Mamat juga menyuarakan agar rakyat jangan sampai mau dipecah belah oleh para wakil rakyat di DPR.

“Saya cuma minta kita jangan lagi mau dipecah belah oleh mereka (anggota DPR). Kita tinggalkan goa yang ada pada diri kita. Kita bersatu karena mereka takut kita bersatu. Jadi, teman-teman datang ke sini atas inspirasi sendiri, atas dasar konten, atau apa pun, mari (melawan). Mereka takut kita jadi banyak,” jelas Mamat, pada 22 Agustus 2024, seperti dilansir dalam video yang diunggah di X melalui akun @GeryFrachman.

Lebih lanjut, Mamat melihat, sampai sekarang anggota DPR memecah persatuan rakyat melalui agenda yang hanya berpihak kepada golongan tertentu. Akibatnya, Mamat menyerukan agar rakyat bersatu untuk melawan sikap DPR tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Selama ini mereka pecah belah kita dan memasukan agenda mereka dan gol-gol saja, iya kan? Jadi, setuju tidak kalau kita harus bersatu?” ujar Mamat yang disambut teriakan “Setuju” dari massa.

Sebelum menutup orasinya, Mamat juga kembali menyerukan agar rakyat Indonesia selalu bersatu. 

“Bersatu rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia,” kata Mamat, berteriak. 

Orasi komika Mamat Alkatiri yang disambut tepuk tangan dan teriakkan “Setuju” dari massa aki membuktikan rakyat penuh kemarahan dan kekecewaan terhadap anggota DPR dalam membuat keputusan. Dengan demikian, Mamat dan massa aksi sepakat untuk selalu melawan langkah-langkah DPR yang tidak berpihak kepada rakyat.

RACHEL FARAHDIBA R  | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Pilihan Editor: Mamat Alkatiri Reza Rahadian dan Komika Lain Turun ke Jalan, Apa Alasan Mereka?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

8 jam lalu

Kementerian Luar Negeri melaksanakan rapat kerja tentang anggaran infrastruktur diplomasi dan situasi terkini di Palestina dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

Sebelumnya Retno meminta agar DPR memasukkan usulan penambahan anggaran dari Kemlu untuk pagu akhir anggaran 2025.


DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian Investasi Rp681,88 Miliar, Rosan: Skala Prioritas yang Akan Dikerjakan

12 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM baru Rosan Perkasa Roeslani usai Sertijab di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan pada Senin, 19 Agustus 2024. Tempo/Annisa Febiola.
DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian Investasi Rp681,88 Miliar, Rosan: Skala Prioritas yang Akan Dikerjakan

Kementerian Investasi mengajukan tambahan anggaran Rp889,3 miliar ke DPR.


4 Eks Pegawai Korban TWK Tak Lolos Seleksi Capim KPK, IM57+ Masih Berharap Pada Putusan MK

16 jam lalu

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
4 Eks Pegawai Korban TWK Tak Lolos Seleksi Capim KPK, IM57+ Masih Berharap Pada Putusan MK

IM57 + berharap putusan MK memberik kesempatan 12 mantan pegawai KPK di bawah usia 50 bisa mendaftar capim KPK tahun ini.


Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Mencapai Rp 10 Miliar, Budi Arie: Untuk Penyadaran Masyarakat

18 jam lalu

Sejumlah siswa mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SDN Manggarai 01, Jakarta, Senin 9 September 2024. Makan bergizi gratis berupa nasi uduk dengan lauk telor bulat dan tempe orek serta buah pisang dan potongan timun. TEMPO/Subekti.
Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Mencapai Rp 10 Miliar, Budi Arie: Untuk Penyadaran Masyarakat

Menteri Komunikasi Budi Arie mengatakan bahwa anggaran sosialisasi untuk program makan bergizi gratis Rp 10 miliar. Untuk penyadaran masyarakat.


Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

20 jam lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.  Setiap peningkatan harga minyak 1 dollar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan 70 persen subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran.


Pekerja Rumah Tangga Gelar Aksi di 14 Wilayah, Tuntut DPR Sahkan RUU PPRT

1 hari lalu

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT melakukan aksi unjuk rasa mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Sudah 20 tahun sudah RUU PPRT disodorkan, disusun, bahkan dijadikan RUU inisiatif DPR RI, namun tak kunjung juga disahkan. Mulai periode masa keanggotaan DPR 2004-2009 sampai periode 2019-2024. TEMPO/Subekti.
Pekerja Rumah Tangga Gelar Aksi di 14 Wilayah, Tuntut DPR Sahkan RUU PPRT

Koalisi sipil menuntut DPR segera mengesahkan RUU PPRT.


Soal Temuan Pansus Haji DPR, Begini Respons Menag Yaqut dan KPK

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Haji DPR dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Soal Temuan Pansus Haji DPR, Begini Respons Menag Yaqut dan KPK

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mempersilakan Pansus Haji mengungkapkan temuan-temuannya.


DPR Restui Kemenhub Tambah Alokasi Anggaran Rp 6,69 Triliun pada 2025

1 hari lalu

Suasana rapat kerja dan dengar pendapat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengenai evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2024, di Senayan, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Ikhsan Reliubun
DPR Restui Kemenhub Tambah Alokasi Anggaran Rp 6,69 Triliun pada 2025

Kemenhub mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025


Peneliti Kebijakan Publik Soroti RUU Wantimpres: Tidak Memiliki Urgensi

1 hari lalu

Baleg DPR mengusulkan nama Wantimpres diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung dan jumlah anggotanya tanpa batas.
Peneliti Kebijakan Publik Soroti RUU Wantimpres: Tidak Memiliki Urgensi

Pemerintah dan DPR disebut tidak mengakomodasi masukan ahli dan masyarakat umum soal ketentuan jumlah anggota Wantimpres.


PRT Akan Gelar Aksi Serentak Tuntut Pengesahan RUU PPRT

1 hari lalu

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT melakukan aksi unjuk rasa mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 10 September 2024.  Setelah mengendap tanpa kejelasan hampir tiga tahun, RUU ini kemudian dijadikan RUU Inisiatif DPR pada rapat paripurna tanggal 21 Maret 2023. TEMPO/Subekti.
PRT Akan Gelar Aksi Serentak Tuntut Pengesahan RUU PPRT

PRT dan aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil akan menggelar aksi serentak menuntut pengesahan RUU PPRT, pada 17 September 2024.