Angga Dwimas Sasongko dan Joko Anwar Sentil Kemenparekraf, Ada Apa?

Reporter:
Editor:

Istiqomatul Hayati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Angga Dwimas Sasongko, sutradara film Cahaya Dari Timur : Beta Maluku. TEMPO/FRANNOTO

    Angga Dwimas Sasongko, sutradara film Cahaya Dari Timur : Beta Maluku. TEMPO/FRANNOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua sutradara Indonesia Angga Dwimas Sasongko dan Joko Anwar secara kompak mengkritik tindakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam mempromosikan pertunjukan karya anak bangsa. 

    Salah satunya ketika Instagram resmi Kemenparekraf mengunggah poster teater musikal persembahan dari Galeri Indonesia Kaya dan Boow Live yang mengangkat enam cerita rakyat tradisional Indonesia secara modern. Seharusnya teater musikal tersebut berjudul Malin Kundang namun entah mengapa Instagram @kemenparekraf.ri mengubah judulnya menjadi Musikal Dirumah Aja.

    "Kemarin Menteri, sekarang Kementerian. Ngambil project sama program orang lain lalu di-rebranding sendiri tanpa izin. Dan ini KEMENPAREKRAF!
    @Kemenparekraf yang mustinya jadi garda paling depan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)," tulis Angga di Twitter pada Selasa, 18 Agustus 2020.

    Angga juga sempat meralat penulisan judul yang kurang tepat. Seperti kata "Dirumah" diralat olehnya menjadi "di Rumah". "Teman-teman di @kemenparekraf.ri sepertinya perlu tengok lagi Perpres No. 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia deh," tulisnya di Instagram Story.

    Angga Dwimas Sasongko dan Joko Anwar mengkritik Kemenparekraf yang merebranding Malin Kundang yang diproduseri Indonesia Kaya dan Boow Live menjadi Musikal Dirumah Saja. foto/instagram

    Sebagai pegiat seni yang sudah berkecimpung selama belasan tahun, Angga tidak terima dengan cara yang dilakukan oleh Kemenparekraf. "Judul diganti, di-rebranding, tanpa menyertakan pemegang HAKI-nya. Tanpa dipromoin, tiap program seperti ini udah punya strategi promosinya kok. Kalo @Kemenparekraf mau support, ya pakai cara - cara yang menghormati HAKI dong," tulisnya.

    Serupa dengan Angga, Joko Anwar pun buka suara terkait kejadian ini. Sutradara Gundala itu merasa tindakan Kemenparekraf itu tidak bisa dibenarkan bahkan ia sampai mengatakan hal tersebut sangat memalukan untuk dilakukan oleh salah satu lembaga pemerintahan.

    "Galeri Indonesia Kaya dan Boow Live bikin teater musikal. Lalu materi promonya dicomot, dimodifikasi, diposting di akun Instagram Kemenparekraf (sudah dihapus setelah diprotes pemilik acara). Logo penyelenggara dihapus, diganti logo Kemenparekraf. Ada apa ini? Memalukan sekali," tulis Joko di Twitter pada Selasa, 18 Agustus 2020.

    Pembuat film Indonesia, Joko Anwar, merislis empat film di 2019; Orang Kaya Baru, Gundala, Perempuan Tanah Jahanam (Impetigore) dan Ratu Ilmu Hitam.

    Beberapa hari sebelumnya, Joko Anwar juga menegur aksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo yang membagikan sejumlah tautan film perjuangan dalam rangka menyambut Kemerdekaan RI ke-75. Sejumlah warganet, termasuk para sineas, mengkritik cuitan Tjahjo tersebut karena dianggap menyebarluaskan film bajakan atau ilegal.

    "Banyak tautan yang dibagikan di sini diunggah secara ilegal tanpa ijin pemilik hak cipta filmnya. Gak ada gunanya kita merayakan 75 tahun merdeka kalau mengambil hak orang lain, apapun alasannya. Gak mungkin juga mengedukasi rakyat tentang HAKI kalau pemerintahnya aja gak paham," tulis Joko Anwar di Twitter pada Senin, 17 Agustus 2020.

    Tidak lama berselang, Tjahjo mengklarifikasi dan meminta maaf soal cuitannya itu. Ia mengaku mendapatkan tautan film tersebut dari WhatsApp. Ia pun berniat berbagi tautan tersebut kepada warganet untuk mengingat Hari Kemerdekaan RI. “Mohon maaf kalau saya salah dan khilaf. Kalau saya harus membayar karena saya berbagi saya siap semampu saya,” tulis Tjahjo di Twitter.

    MARVELA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapolri Keluarkan 11 Langkah dalam Pedoman Penerapan UU ITE

    Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE.