Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terlibat Film Dirty Vote, Dosen UGM Zainal Arifin Mochtar Terganggu Disebut Aktor

image-gnews
Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengaku agak terganggu dengan sebutan aktor. Zainal bersama kolega akademisi Feri Amsari dan Bivitri Susanti, merupakan tiga sosok yang tampil dalam film Dirty Vote besutan terbaru sutradara Dandhy Dwi Laksono. “Kata aktor itu ada bagusnya untuk tidak dipakai,” katanya di Bandung, Jumat, 23 Februari 2024.

Alasannya menurut Zainal, kata aktor mengesankan mereka berakting. Sehingga isi film yang berdurasi 1 jam 57 menit itu bisa dianggap tidak sepenuhnya benar. “Mungkin kalau (disebut) presentator lebih enak, atau apa pun, tapi saya merasa agak terganggu dengan kata aktor seakan-akan apa yang kita sampaikan itu akting,” ujarnya.

Dandhy Laksono, Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar datang ke Bandung untuk berdiskusi seputar film Dirty Vote yang mulai ditayangkan di YouTube saat masa tenang menjelang Pemilu 14 Februari 2024. Diskusi gelaran bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, Lembaga Bantuan Hukum Pangayoman dan Bandung Bergerak di kampus Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung itu melibatkan puluhan mahasiswa, dosen, dan kalangan umum. 

Tiga Alasan Zainal Arifin Mochtar Terlibat di Dirty Vote

Menurut Zainal, ada tiga alasan yang membuatnya terlibat dalam film Dirty Vote. Awalnya karena diajak Dandhy yang dinilainya punya garansi idealitas dalam menyampaikan sesuatu seperti lewat karya film. Alasan kedua karena mereka ingin menampilkan sesuatu yang baru lewat film sebagai sarana yang luar biasa.

“Walaupun sebenarnya film ini mengerjakan hal yang agak relatif mirip dengan kliping,menjahit berita-berita, realitas, data, yang dikompilasi disusun ulang untuk disajikan dengan baik,” ujarnya.

Kemudian dalih yang terpenting adalah untuk menegur rezim dengan cara apa pun, di antaranya lewat film. Menurutnya ada nuansa otoritarianisme yang diputar kembali. “Apakah sama di era Suharto mungkin tidak, mungkin neo otoritarianisme,” kata Zainal. Karena itu, menurutnya, perjuangan masih berumur panjang.

Penonton Penasaran Pemilu Curang

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara Feri Amsari mengatakan, yang membuat film ini menarik karena penonton penasaran apakah Pemilu curang atau tidak. Sebagian besar penonton menurutnya baru sadar dan menikmati ilmu potik dan hukum tata negara.

“Misalnya terminologi politik gentong babi yang disampaikan Mbak Bibip (Bivitri), selama ini sudah dikerjakan dengan politik ini atas nama misi sosial yang kemudian kita sadari semua itu didekatkan dengan tanggal Pemilu,” kata dosen dan pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.

Publik menyukai sikap welas asih yang kurang lebih seperti politik balas budi dalam bentuk kasar dalam perpolitikan. Feri menyebut politik gentong babi itu lewat perekrutan pegawai sipil negara, dan kenaikan gajinya, termasuk lembaga yang terkait menjelang Pemilu.

“Film ini cukup serius, membicarakan nasib kita, kesadaran politik dan apa yang terjadi jauh lebih penting,” ujarnya. Mereka tidak peduli dengan beragam fitnah setelah penayangan film. Seperti ada yang menyebut para akademisi itu sebagai artis seperti Arya Saloka juga Amanda Manopo.   

Pilihan Editor: Pemain Dirty Vote Dipolisikan, Zainal Arifin Mochtar: Yang Diam Saja Dilaporkan, Hadapi Saja

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pegiat Hukum Waswas RUU Polri Bakal Bungkam Suara Kritis

1 hari lalu

Polisi menghadang massa Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian yang tengah menggelar aksi damai, di kawasan CFD, Jakarta, Ahad, 30 Juni 2024. Ketika para massa aksi menyampaikan aspirasinya terhadap bahaya revisi UU Polri, aparat kepolisian mendatangi massa aksi. Tempo/Novali Panji
Pegiat Hukum Waswas RUU Polri Bakal Bungkam Suara Kritis

Pakar Hukum Tata Negara PSHK, Bivitri Susanti menilai RUU Polri menjadi alat politik yang membahayakan demokrasi.


Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

2 hari lalu

Pakar hukum dan tara negara Bivitri Susanti saat temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

Bivitri mengkritik soal RUU TNI. Menurut dia, pencabutan larangan bagi TNI untuk berbisnis sama dengan kembali mundur ke zaman sebelum reformasi.


Disebut Hasto PDIP Masuk Bursa Pilgub Jakarta, Bivitri Susanti Pilih Tetap Jadi Akademisi

3 hari lalu

Pakar hukum dan tara negara Bivitri Susanti saat temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Disebut Hasto PDIP Masuk Bursa Pilgub Jakarta, Bivitri Susanti Pilih Tetap Jadi Akademisi

Hasto menyebut nama Bivitri Susanti meroket usai membintangi film Dirty Vote besutan sutradara Dandhy Laksono pada Februari 2024.


Sosok Sudirman Said, Eks Menteri ESDM yang Disebut Ketua IM57 Institute Penuhi Kriteria Capim KPK

8 hari lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Sosok Sudirman Said, Eks Menteri ESDM yang Disebut Ketua IM57 Institute Penuhi Kriteria Capim KPK

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said didorong aktivis antikorupsi dan koalisi masyarakat sipil untuk maju capim KPK. Ini profilnya.


Aktivis Antikorupsi dan Masyarakat Sipil Dorong Sudirman Said Maju Capim KPK, Ini Alasannya

9 hari lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Aktivis Antikorupsi dan Masyarakat Sipil Dorong Sudirman Said Maju Capim KPK, Ini Alasannya

Sudirman Said didorong sejumlah pihak seperti aktivis antikorupsi dan masyarakat sipil maju capim KPK. Targetnya, benahi KPK.


Wantimpres Mau Diubah Jadi DPA, Pengamat: Buat Wadah Mantan Presiden

14 hari lalu

Bivitri Susanti. Foto : pshk
Wantimpres Mau Diubah Jadi DPA, Pengamat: Buat Wadah Mantan Presiden

Komentar pengamat soal bagi-bagi kue kekuasaan dalam pembentukan ulang DPA.


Novel Baswedan Cs Terhambat Maju Jadi Pimpinan KPK, Pakar Hukum: MK Harus Konsisten dengan Putusan Sebelumnya Soal Batas Usia

22 hari lalu

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Novel Baswedan Cs Terhambat Maju Jadi Pimpinan KPK, Pakar Hukum: MK Harus Konsisten dengan Putusan Sebelumnya Soal Batas Usia

Novel Baswedan dan eks penyidik KPK lainnya terhambat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Pakar hukum Feri Amsari menuntut konsistensi MK soal usia


Pakar Tata Negara Sebut Jokowi Bisa Batalkan Tapera kalau Dengar Suara Publik

55 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Pakar Tata Negara Sebut Jokowi Bisa Batalkan Tapera kalau Dengar Suara Publik

Jokowi bisa mengeluarkan perppu untuk membatalkan regulasi Tapera.


Jadi Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Feri Amsari Soroti Tahap Konversi Suara Jadi Kursi

56 hari lalu

Suasana sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Setelah sidang pengucapan/ketetapan ini, setidaknya akan ada 90 perkara yang akan dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian. TEMPO/Subekti.
Jadi Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Feri Amsari Soroti Tahap Konversi Suara Jadi Kursi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari hadir sebagai saksi ahli di sidang sengketa pileg.


Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

17 Mei 2024

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.