Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Dandhy Dwi Laksono, Sutradara Film Dirty Vote Setelah Sexy Killer dan Pulau Plastik

image-gnews
Dandhy Dwi Laksono. Foto : Instagram
Dandhy Dwi Laksono. Foto : Instagram
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDirty Vote menampilkan tiga ahli hukum yang menguraikan bagaimana kecurangan menjelang Pemilu 2024 dapat terjadi untuk melanggengkan dinasti politik Jokowi.

Presiden Jokowi diduga mengerahkan lembaga negara untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran. Berbagai kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif diungkapkan oleh ahli hukum tata negara independen, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Adapun, sutradara film ini adalah Dandhy Dwi Laksono

Selain kecurangan, Dandhy pun membongkar upaya penggunaan kekuasaan yang kuat melalui film ini. Dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu, penyalahgunaan kekuasaan dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo

Profil Dandhy Dwi Laksono

Dandhy Dwi Laksono merupakan jurnalis di beberapa media cetak, radio, media online, dan televisi. Selain itu, ia juga pernah menulis beberapa buku, seperti Indonesia for Sale dan Jurnalisme Investigasi

Nama Dandy lebih dikenal sebagai pendiri Watchdoc, rumah produksi audio visual yang didirikan bersama Andhy Panca Kurniawan pada 2011. Watchdoc cukup dikenal, terutama bagi penikmat video dokumenter. Dikutip dari laman resmi Watchdoc, sebanyak 125 episode dokumenter dan 540 feature televisi telah diproduksi oleh rumah produksi ini. Sebanyak 40 karya video komersial dan non-komersial yang diproduksinya pun memperoleh berbagai penghargaan.

Salah satu penghargaan yang diterima Watchdoc adalah Ramon Magsaysay Award 2021 kategori Emergent Leadership in Organisation. Watchdoc menjadi satu-satunya pemenang sebagai organisasi pada tahun tersebut dan satu-satunya organisasi dari yang selama ini pernah menerima kategori sama.

Pada film garapan Watchdoc, Dandy kerap mengangkat tema-tema lingkungan. Salah satunya berjudul Sexy Killers. Sama seperti Dirty Vote, Sexy Killers tayang ketika masa tenang Pemilu 2019. Film ini mengungkap keberadaan elite politik dan jenderal TNI di balik kepemilikan tambang batu bara dan operasional PLTU di tanah air.

Selain itu, dalam video dokumenter Watchdoc, Dandy juga sering mengangkat tema sosial. Salah satunya berjudul Jakarta Unfair yang bercerita tentang penggusuran oleh Pemerintah Jakarta tanpa solusi sepadan untuk korban gusuran.

Selain dikenal sebagai seorang jurnalis dan produser video, pemilik akun X @Dandy_Laksono ini juga dikenal sebagai aktivis yang cukup vokal pada isu-isu sosial. Melalui akun X pribadinya, ia sering mencuit tentang penyelesaian kasus aktivis HAM Munir yang tak kunjung tuntas. Bahkan, ia juga mengkritik sikap pemerintah Jokowi yang tidak responsif terhadap nasib petani Kendeng, Jawa Timur.

Sutradara Dirty Vote ini juga terlibat dalam Ekspedisi Indonesia Baru bersama rekan lintas generasi lain, yaitu Farid Gaban, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu.

Dandy bersama tim ini pernah melakukan ekspedisi dengan jarak 11 ribu kilometer, melintasi 26 provinsi dan 120 kota, serta melakukan 16 penyeberangan antar pulau. Tujuan ekspedisi ini untuk merekam imajinasi dan harapan warga tentang Indonesia, meneliti dan mencatat keragaman hayati, serta merangkai simpul komunitas sepanjang perjalanan. 

RACHEL FARAHDIBA R  | FAJAR PEBRIANTO | ANWAR SISWADI | ZACHARIAS WURAGIL |  ADIL AL HASAN

Pilihan Editor: Apresiasi Dirty Vote, TPN Ganjar-Mahfud Bilang Baik untuk Pendidikan Politik dan Jangan Baper

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

2 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

4 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

7 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

9 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

11 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

12 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

12 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

13 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

13 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?