"

Jalan Panjang 60 Tahun TVRI, Apa Acara yang Masih dalam Kenangan?

Ilustrasi Si Unyil. Wikipedia.org
Ilustrasi Si Unyil. Wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak 24 Agustus 1962 di Jakarta. Mengudaranya stasiun televisi ini ditandai dengan siaran perdana Asian Games ke IV di Jakarta.

Mengutip laman resmi TVRI, awal mula berdirinya TVRI pada 24 Agustus 1962 disebabkan adanya SK Menpen RI No.20/SK/VII/61. Pendirian TVRI ini dipersiapkan dalam waktu kurang dari 10 bulan. Kantor awal dari stasiun televisi ini bertempat di gedung yang awalnya adalah Kampus Akademi Penerangan milik Departemen Penerangan RI, di Gerbang Pemuda – Senayan Jakarta.

Dilansir dari laman ditpolkom.bappenas.go.id, latar belakang dibentuknya TVRI karena pada 1961 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan Asian Games IV di bawah koordinasi urusan proyek Asian Games IV.

Lalu, pada 25 Juli 1961, Menteri Penerangan mengeluarkan SK Menpen No.20/SK/M/1961 tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T). Kemudian pada 23 Oktober 1961, Presiden Soekarno yang sedang berada di Wina mengirimkan perintah kepada Menteri Penerangan saat itu, Maladi untuk segera menyiapkan proyek stasiun televisi dengan jadwal sebagai berikut:

  • Membangun studio di eks AKPEN di Senayan (TVRI sekarang).
  • Membangun dua pemancar: 100 watt dan 10 Kw dengan tower 80 meter.
  • Mempersiapkan software dengan program dan tenaga.

Kemudian pada 17 Agustus 1962, TVRI mulai mengadakan siaran percobaan pada acara HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia XVII dari halaman Istana Merdeka Jakarta, dengan menggunakan pemancar cadangan berkekuatan 100 watt. Akhirnya, pada 24 Agustus 1962, TVRI mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games IV dari Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Menurut laman ditpolkom.bappenas.go.id, pada 20 Oktober 1963, dikeluarkan Keppres No. 215/1963 tentang pembentukan Yayasan TVRI dengan Pimpinan Umum Presiden RI. Lalu, pada 1964 mulailah perintisan pembangunan Stasiun Penyiaran Daerah dimulai dari TVRI Stasiun Yogyakarta, yang secara berturut-turut diikuti dengan Stasiun Medan, Surabaya, Ujung Pandang, Manado, Denpasar dan Balikpapan berkat bantuan dari Pertamina.

Pada masa orde baru, tugas dari TVRI adalah sebagai alat komunikasi Pemerintahan Soeharto, yang memiliki tugas untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan Pemerintah kepada masyarakat dan pada waktu yang bersamaan menciptakan two-way traffic dari rakyat untuk pemerintah selama tidak mendiskreditkan upaya dari pemerintah.

Pada 1974, pemerintah Indonesia membuat kebijakan dimana TVRI menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan, dengan diberikan status Direktorat yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Radio, TV, dan Film dari Departemen Penerangan Republik Indonesia. Kemudian pada 1975, Departemen Penerangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 55 yang menyatakan bahwa TVRI memiliki status ganda yaitu sebagai Yayasan Televisi RI dan juga sebagai Direktorat Televisi.

Memasuki era Reformasi, kepastian TVRI mengambang seiring likuiditas dari Departemen Penerangan, sebelum akhirnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Kepmen No.101/KEP/m.pan/1/2000 pada 5 Januari 2000 menugaskan pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Televisi serta Unit Pelaksana Teknis di Jakarta dan Daerah untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu.

Setelahnya, status TVRI berubah menjadi PERJAN (Perusahaan Jawatan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia pada 7 Juni 2000.

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah ini, TVRI memperoleh kejelasan status hukum yakni sebagai perusahaan jawatan yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi sesuai dengan prinsip-prinsip televisi publik, independen, netral, mandiri dan program siarannya senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta tidak semata-mata mencari keuntungan, dan menyelenggarakan kegiatan usaha jasa penyiaran publik dalam bidang informasi, pendidikan, dan hiburan serta usaha-usaha terkait lainnya yang dilakukan dengan standar yang tinggi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2005, sejak 2005 hingga kini, status dari TVRI menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Dalam hal ini, TVRI memiliki tugas untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TVRI pun sepanjang perjalanannya telah melahirkan berbagai acara yang lekat dalam ingatan masyarakat antara lain Dunia Dalam Berita, Cakrawala Budaya Nusantara, Aneka Ria Safari, Kamera Ria, Selekta Pop, Ria Jenaka, Boneka Si Unyil, dan film legendaris Little House on the Praire.

MUHAMMAD SYAIFULLOH 

Baca: Kelahiran TVRI dan 24 Agustus sebagai Hari Televisi Nasional

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.








Posisi Terhormat Disiapkan PAN Jika Wiranto Bergabung, Ini profil Eks Ketua Umum Hanura

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi ucapan selamat kepada Wiranto yang baru dilantik sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara, Jakarta, 13 Desember 2019. Tempo/Subekti
Posisi Terhormat Disiapkan PAN Jika Wiranto Bergabung, Ini profil Eks Ketua Umum Hanura

Wiranto disebut akan bergabung dengan PAN, posisi strategis pun sudah disiapkan. Ini profil eks Panglima TNI dan mantan Ketua Umum Hanura.


Julukan untuk Presiden RI dari Sukarno hingga SBY, APDESI Siapkan Jokowi Bapak Pembangunan Desa

2 hari lalu

Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri hadir dan bersalaman hangat Presiden ke 6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), usai prosesi pemakaman Ani Yudhoyono di Tempat Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pada Ahad, 2 Juni 2019.  Tempo/Dewi Nurita
Julukan untuk Presiden RI dari Sukarno hingga SBY, APDESI Siapkan Jokowi Bapak Pembangunan Desa

Selama ini Jokowi belum memiliki gelar atau julukan. Padahal keenam Presiden Indonesia lainnya memiliki sebutan masing-masing sesuai jasanya.


Rencana APDESI Beri Gelar Jokowi Bapak Pembangunan Desa, Mirip Julukan Soeharto

3 hari lalu

Presiden Jokowi membagikan kaos dan paket sembako untuk warga dan pedagang di Pasar Baleendah, Kabupaten Bandung, Ahad, 5 Maret 2023. Selain paket sembako, Presiden Jokowi juga membagikan bantuan kemasyarakatan berupa amplop modal usaha sebesar Rp 1,2 juta pada sejumlah pedagang pasar saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung. TEMPO/Prima mulia
Rencana APDESI Beri Gelar Jokowi Bapak Pembangunan Desa, Mirip Julukan Soeharto

Perangkat desa yang tergabung dalam Apdesi sejak 2019 berencana beri gelar Jokowi Bapak Pembangunan Desa. Julukan itu mirip dengan julukan Soeharto.


Profil Kiswadi Agus, Sosok yang Getol Inginkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dari Tahun ke Tahun

8 hari lalu

Yayasan Keluarga Besar Soeharto (YKBS), Kiswadi Agus. Dok. JogloSemarNews
Profil Kiswadi Agus, Sosok yang Getol Inginkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dari Tahun ke Tahun

Presiden Soeharto beberapa kali diajukan sebagai pahlawan nasional, banyak pula penolakannya. Kiswadi Agus terus berusaha untuk itu. Ini alasannya.


Pencetus Terbitnya Supersemar, Pintu Masuk Pemerintahan Orde Baru, Begini Kronologinya

12 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
Pencetus Terbitnya Supersemar, Pintu Masuk Pemerintahan Orde Baru, Begini Kronologinya

Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memberikan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar kepada Pangkopkamtib Soeharto. Begini isinya.


62 Tahun Kostrad: Ini Tiga Pangkostrad yang Paling Berpengaruh

16 hari lalu

Ajudan presiden Kolonel Wiranto (kanan belakang) mendampingi Presiden Soeharto di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, 1991. Wiranto pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto pada 1987 hingga 1991. Dok. TEMPO/Rini P.W.I
62 Tahun Kostrad: Ini Tiga Pangkostrad yang Paling Berpengaruh

Dari 44 Pangkostrad selama 62 tahun perjalanan, terdapat beberapa nama yang berhasil menapaki karier cemerlang, baik di dunia militer maupun politik.


Mengenal Sejarah Berdirinya Kostrad: Cikal Bakal Dibidani Jenderal AH Nasution

17 hari lalu

Pangkostrad Mayjen Soeharto saat briefing dengan staf Kostrad terkait peristiwa Gestapu. Foto: Buku Kostrad, Sejarah dan Pengabdiannya
Mengenal Sejarah Berdirinya Kostrad: Cikal Bakal Dibidani Jenderal AH Nasution

Kostrad pertama kali dibentuk pada 6 Maret 1961. Berdirinya Kostrad tak dapat dilepaskan dari keluarnya Skep Men/Pangad No.MK/Kpts.54/3/1961.


Kilas Balik Serangan Umum 1 Maret: Peran Jenderal Soedirman, Sultan HB IX dan Soeharto

22 hari lalu

Monumen Serangan Oemom Satu Maret, DI Yogyakarta. ANTARA/ Wahyu Putro A
Kilas Balik Serangan Umum 1 Maret: Peran Jenderal Soedirman, Sultan HB IX dan Soeharto

Peristiwa Jogja kembali atau 5 jam di Yogyakarta menjadi tonggak sejarah Serangan Umum 1 Maret. Peran Jenderal Sudirman, Sultan HB IX, Soeharto.


Peristiwa Sejarah Sepanjang Maret: Serangan Umum 1 Maret sampai Bandung Lautan Api

22 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
Peristiwa Sejarah Sepanjang Maret: Serangan Umum 1 Maret sampai Bandung Lautan Api

Beberapa peristiwa sejarah bulan Maret antara lain Serangan Umum 1 Maret, Supersemar hingga Bandung Lautan Api.


Polda Metro Jaya Turunkan 3.598 Personel Jaga Demo Tolak Perpu Cipta Kerja

23 hari lalu

Arak-arakan anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI menuju Gedung DPR RI untuk demo menolak Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022, Senin, 6 Februari 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Polda Metro Jaya Turunkan 3.598 Personel Jaga Demo Tolak Perpu Cipta Kerja

Polda Metro Jaya menyiagakan 3.598 personel untuk menjaga demonstrasi menolak Perpu Cipta Kerja Selasa hari ini.