Dokter Tirta Nilai Kerumunan Sambut Jokowi di NTT: Hukum Tak Perlu Ditegakkan

Reporter:
Editor:

Istiqomatul Hayati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dokter Tirta Mandira Hudhi saat akan disuntik vaksin COVID-19 oleh petugas kesehatan di Puskesmas Ngemplak 2, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis, 14 Januari 2021. Dokter Tirta juga menanyangkan secara live di Instagram saat divaksinisai. Instagram/@dr.tirta

    Dokter Tirta Mandira Hudhi saat akan disuntik vaksin COVID-19 oleh petugas kesehatan di Puskesmas Ngemplak 2, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis, 14 Januari 2021. Dokter Tirta juga menanyangkan secara live di Instagram saat divaksinisai. Instagram/@dr.tirta

    TEMPO.CO, Jakarta - Dokter Tirta menjadi perbincangan hangat di Twitter gara-gara pernyataannya yang dianggap berat sebelah saat menanggapi kerumunan sambut Jokowi di NTT. Ia mencuitkan pendapatnya dalam video TikTok lalu diunggah akun Twitternya pada Rabu, 24 Februari 2021. 

     "Dokter Tirta bagaimana komentarnya mengenai kerumunan akibat antusiasme warga di NTT menemui Pak Presiden Joko Widodo. Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejatinya simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa," katanya pada kalimat pembuka. 

    Menurut Tirta, terlalu banyak kerumunan yang hadir, membuat Jokowi tidak bisa membubarkan kerumunan. Bahkan, kata dia, di salah satu video, sedannya dikerumuni orang banyak.

    Baca juga: Tuai Perdebatan, 3 Saran Dokter Tirta untuk Pelaku Sinetron

    "Kedua, Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka untuk datang," ucapnya. "Tapi antusias, nah hal ini seharusnya menjadi refleksi bagi tim protokoler untuk berhati-hati mengatur agenda bapak di lapangan. Jadi ya, kembali untuk penerapan sanksi kerumunan, menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan," katanya. 

    Dokter Tirta memberikan keterangan saat memperkenalkan kolaborasinya bersama Holywings, di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020. Dalam proses pembuatan merchandise, dokter Tirta dan Holywings turut menggandeng pekerja UMKM yang usahanya terdampak pandemi Covid-19. TEMPO/Nurdiansah

    Pendapat dokter, influencer, dan pengusaha inilah yang memancing keriuhan di linimasa di Twitter. Netizen menguraikan bahwa presiden bukan merupakan salah satu simbol negara. 

    "Menurut UU No. 24 Tahun 2009, presiden tidak termasuk simbol negara, Mas Bro, jadi gak valid pernyataanmu. Dan seyogyanya presiden sebagai pemimpin negara, memberikan contoh yang baik untuk warganegara. Dan Mas Bron sebagai public figure harus lebih adil dalam berpendapat," balas @DenyF9. Pengguna Twitter ini menjelaskan, empat simbol negara adalah bendara Merah Putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan Lagu Indonesia Raya. 

    Baca juga: Liverpool Kalah, Dokter Tirta Lampiaskan Kekesalan dengan Jawab Hater di TikTok

    "Tandanya, Dok, kampanye beliau yang jaga jarak gak berhasil, wong pas beliau datang aja gak pada jaga jarak jadinya. Itu fakta. Yang saya tahu ya, jalan presiden itu akan disterilkan oleh Paspampres bahkan beberapa jam sebelum tiba, itu kondisi normal, apalagi Covid," balas @rezarinaldy. 

    Ada juga yang mencoba menjelaskan kepada Tirta, bahwa hadiah yang dibagi Jokowi itu sudah dipersiapkan sebelumnya. "Dia sudah mempersiapkan hadian yang akan dilempar luar jendela. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa tidak ada undangan ke rakyat untuk berkumpul di tepi jalan. Pikir, Dok! Pikir," cuit @ichalaz. 

    Sebelumnya, Dokter Tirta menanggapi netizen lain bahwa Jokowi secara langsung mengundang rakyat. "Terus kenapa Bapak bagi-bagi bingkisan segala," tulis @HettyPraba. 

    Saat itulah, Dokter Tirta menyahut pertanyaa itu. "Pak Jokowi  ngajak nggak? Udah cek video sedan beliau dicegat? Coba dijawab dulu yang ini," katanya ballik menantang. Ia terus meyakinkan bahwa penegakan hukum tak perlu dilakukan untuk kasus kerumunan sambut Jokowi di NTT tersebut. 


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.