Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dokter Tirta Nilai Kerumunan Sambut Jokowi di NTT: Hukum Tak Perlu Ditegakkan

Reporter

image-gnews
Dokter Tirta Mandira Hudhi saat akan disuntik vaksin COVID-19 oleh petugas kesehatan di Puskesmas Ngemplak 2, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis, 14 Januari 2021. Dokter Tirta juga menanyangkan secara live di Instagram saat divaksinisai. Instagram/@dr.tirta
Dokter Tirta Mandira Hudhi saat akan disuntik vaksin COVID-19 oleh petugas kesehatan di Puskesmas Ngemplak 2, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis, 14 Januari 2021. Dokter Tirta juga menanyangkan secara live di Instagram saat divaksinisai. Instagram/@dr.tirta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dokter Tirta menjadi perbincangan hangat di Twitter gara-gara pernyataannya yang dianggap berat sebelah saat menanggapi kerumunan sambut Jokowi di NTT. Ia mencuitkan pendapatnya dalam video TikTok lalu diunggah akun Twitternya pada Rabu, 24 Februari 2021. 

 "Dokter Tirta bagaimana komentarnya mengenai kerumunan akibat antusiasme warga di NTT menemui Pak Presiden Joko Widodo. Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejatinya simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa," katanya pada kalimat pembuka. 

Menurut Tirta, terlalu banyak kerumunan yang hadir, membuat Jokowi tidak bisa membubarkan kerumunan. Bahkan, kata dia, di salah satu video, sedannya dikerumuni orang banyak.

Baca juga: Tuai Perdebatan, 3 Saran Dokter Tirta untuk Pelaku Sinetron

"Kedua, Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka untuk datang," ucapnya. "Tapi antusias, nah hal ini seharusnya menjadi refleksi bagi tim protokoler untuk berhati-hati mengatur agenda bapak di lapangan. Jadi ya, kembali untuk penerapan sanksi kerumunan, menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan," katanya. 

Dokter Tirta memberikan keterangan saat memperkenalkan kolaborasinya bersama Holywings, di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020. Dalam proses pembuatan merchandise, dokter Tirta dan Holywings turut menggandeng pekerja UMKM yang usahanya terdampak pandemi Covid-19. TEMPO/Nurdiansah

Pendapat dokter, influencer, dan pengusaha inilah yang memancing keriuhan di linimasa di Twitter. Netizen menguraikan bahwa presiden bukan merupakan salah satu simbol negara. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Menurut UU No. 24 Tahun 2009, presiden tidak termasuk simbol negara, Mas Bro, jadi gak valid pernyataanmu. Dan seyogyanya presiden sebagai pemimpin negara, memberikan contoh yang baik untuk warganegara. Dan Mas Bron sebagai public figure harus lebih adil dalam berpendapat," balas @DenyF9. Pengguna Twitter ini menjelaskan, empat simbol negara adalah bendara Merah Putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan Lagu Indonesia Raya. 

Baca juga: Liverpool Kalah, Dokter Tirta Lampiaskan Kekesalan dengan Jawab Hater di TikTok

"Tandanya, Dok, kampanye beliau yang jaga jarak gak berhasil, wong pas beliau datang aja gak pada jaga jarak jadinya. Itu fakta. Yang saya tahu ya, jalan presiden itu akan disterilkan oleh Paspampres bahkan beberapa jam sebelum tiba, itu kondisi normal, apalagi Covid," balas @rezarinaldy. 

Ada juga yang mencoba menjelaskan kepada Tirta, bahwa hadiah yang dibagi Jokowi itu sudah dipersiapkan sebelumnya. "Dia sudah mempersiapkan hadian yang akan dilempar luar jendela. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa tidak ada undangan ke rakyat untuk berkumpul di tepi jalan. Pikir, Dok! Pikir," cuit @ichalaz. 

Sebelumnya, Dokter Tirta menanggapi netizen lain bahwa Jokowi secara langsung mengundang rakyat. "Terus kenapa Bapak bagi-bagi bingkisan segala," tulis @HettyPraba. 

Saat itulah, Dokter Tirta menyahut pertanyaa itu. "Pak Jokowi  ngajak nggak? Udah cek video sedan beliau dicegat? Coba dijawab dulu yang ini," katanya ballik menantang. Ia terus meyakinkan bahwa penegakan hukum tak perlu dilakukan untuk kasus kerumunan sambut Jokowi di NTT tersebut. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Buntut Pemecatan Budi Santoso dari Dekan FK Unair, Muncul Petisi Tuntut Rektor hingga Jokowi

19 menit lalu

Sejumlah sivitas akademika membentangkan poster saat aksi di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 4 Juli 2024. Aksi yang dilakukan sivitas akademika FK Unair, guru besar dan sejumlah dokter itu menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya mendesak pihak rektorat agar jabatan Prof. Dr. dr. Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dikembalikan sampai masa jabatannya berakhir. ANTARA/Didik Suhartono
Buntut Pemecatan Budi Santoso dari Dekan FK Unair, Muncul Petisi Tuntut Rektor hingga Jokowi

Media sosial menggaungkan penolakan atas pemecatan Budi Santoso dari Dekan FK Kedokteran melalui petisi.


Jokowi Tertawa Ditanya Peluang Kaesang Maju Pilgub Jakarta

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Tertawa Ditanya Peluang Kaesang Maju Pilgub Jakarta

Kaesang masuk radar sejumlah partai politik Koalisi Indonesia Maju, pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto, untuk Pilgub Jakarta.


Kaesang Pangarep Bakal Maju Pilgub 2024, Ini Daftar 17 Bisnis Miliknya

11 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kantor Muhammadiyah DKI Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dirinya tidak akan berduet dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kaesang Pangarep Bakal Maju Pilgub 2024, Ini Daftar 17 Bisnis Miliknya

Bisnis yang dijalankan Kaesang Pangarep bergerak di sejumlah bidang, di antaranya adalah kuliner, fesyen hingga aplikasi digital.


Jokowi Hormati Putusan DKPP soal Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

12 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersiap memberikan keterangan pers terkait pemberhentian dirinya dalam sidang putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) oleh DKPP di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya terkait kasus dugaan asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Jokowi Hormati Putusan DKPP soal Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

DKPP menyatakan bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu berinisial CAT.


Dampingi Presiden Jokowi, Iriana Bagikan Tas saat Blusukan di Pasar Palakka Bone

14 jam lalu

Ibu Negara Iriana membagi-bagikan tas saat mendampingi Presiden Jokowi blusukan ke Pasar Sentral Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 4 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden
Dampingi Presiden Jokowi, Iriana Bagikan Tas saat Blusukan di Pasar Palakka Bone

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana berkeliling pasar di Kabupaten Bone untuk berdialog langsung dengan para pedagang dan mengecek harga bahan pokok.


Pernah Khotbah Iduladha di Hadapan Jokowi, Apa Pesan yang Disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari?

16 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersiap meninggalkan ruangan usai memberikan keterangan pers terkait putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap di Gedung KPU, Jakarta, 3 Juli 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya terkait kasus dugaan asusila terhadap salah seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk wilayah Eropa.    ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Pernah Khotbah Iduladha di Hadapan Jokowi, Apa Pesan yang Disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari?

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat khotbah Iduladha di hadapan Presiden Jokwoi berpesan agar manusia menyembelih sifat binatang.


ESDM Kejar Target Rampungkan RUU EBET sebelum Masa Jabatan Jokowi Habis

16 jam lalu

Pekerja melakukan perawatan rutin pada panel surya di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta Selatan, Selasa 5 Maret 2024. Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon sesuai Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) sebesar 358 juta ton CO2 pada 2030 dan bebas emisi karbon di tahun 2060. Knight Frank Indonesia mencatat sepanjang 2023, luas gedung perkantoran hijau di Jakarta mencapai 1 juta meter persegi (m) atau bertambah 15% setahun. TEMPO/Tony Hartawan
ESDM Kejar Target Rampungkan RUU EBET sebelum Masa Jabatan Jokowi Habis

Kementerian ESDM menargetkan RUU EBET bisa beres sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi habis pada Oktober 2024.


Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

17 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

Pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.938 kilometer dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam satu dekade.


Jokowi Bantah Cawe-cawe Pilkada 2024, Bagaimana dengan Pilpres 2024?

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meresmikan PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Bantah Cawe-cawe Pilkada 2024, Bagaimana dengan Pilpres 2024?

Presiden Jokowi membantah tudingan melakukan cawe-cawe di Pilkada 2024. Saat disebut cawe-cawe Pilpres 2024, lalu Jokowi juga menyangkalnya.


Perintah Jokowi Back Up Data Nasional Usai Kasus Peretasan PDN

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meresmikan PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Perintah Jokowi Back Up Data Nasional Usai Kasus Peretasan PDN

Presiden Jokowi memerintahkan lembaga/kementerian menyediakan back up atau rekam cadang data nasional.