Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ingin 2024 Adem, Butet Kartaredjasa dan Seniman Yogya Bikin Panggung Bersatu dalam Guyonan

image-gnews
Sejumlah seniman Yogya membuat Panggung Bersatu Dalam Guyonan di Taman Budaya Yogyakarta Kamis (10/8). Tempo/Pribadi Wicaksono
Sejumlah seniman Yogya membuat Panggung Bersatu Dalam Guyonan di Taman Budaya Yogyakarta Kamis (10/8). Tempo/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Butet Kartaredjasa dan sejumlah seniman Yogyakarta membuat panggung kebangsaan bertajuk 'Bersatu dalam Guyonan' yang akan digelar di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta Kamis, 10 Agustus 2023. Pertunjukan yang dikemas dalam bentuk kolaborasi musik dan teater itu akan diramaikan penampilan dari Orkes Sinten Remen, Mlenuk Voice & String Reketek, Sri Krishna Encik and friends, pelawak Marwoto Kawer, Susilo Nugroho, Alit Jabang Bayi, dan Gundhi. 

"Panggung ini kami buat dengan semangat agar Pemilu 2024 bisa berjalan lebih adem, penuh guyonan, tanpa perpecahan dan suasana tidak menegangkan," kata Butet di Yogyakarta Rabu petang, 9 Agustus 2023.

Butet Kartaredjasa Tak Ingin Pemilu Seperti di Pilkada DKI dan Pemilu 2019

Butet mengungkapkan, sebagai bagian masyarakat, ia tak ingin terulang lagi pemilu yang menegangkan seperti Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 atau Pemilu Presiden 2019 silam. Dua pemilu itu, menurut dia, telah membuat masyarakat seolah terpolarisasi dalam dua kutub.

"Kita boleh ada pemilu, boleh ada Pilpres, tapi tidak boleh meretakkan keutuhan kita dalam bersatu," kata dia. "Dari panggung ini, kami ingin masyarakat ketika melihat peristiwa politik itu dengan hati yang dingin dan bercanda, ya seperti menonton teater," kata dia.

Dari kacamata Butet, peristiwa politik itu ibarat panggung pertunjukan. Ia mengibaratkan pada bulan ini, proses Pemilu 2024 masih tahap eksposisi jika dalam dunia teater. Berikutnya, di antara bulan Oktober-November 2023 baru masuk ke tanjakan-tanjakan dramatik menuju klimaksnya sampai Februari 2024.

Butet Kartaradjesa dan Marwoto Kawer. Tempo/Pribadi Wicaksono

Butet Kartaredjasa Sebut Pertunjukan Seniman Beda dengan Teater Gandrik

"Proses di bulan-bulan ke depan menuju Februari 2024 ini yang potensi ketegangan itu harus kita hindari," kata dia. Butet menuturkan, dalam pertunjukan yang akan digelar itu ia memastikan akan berbeda dengan model pertunjukan seperti yang biasa ia bawakan dengan kelompoknya, Teater Gandrik. 

"Pertunjukkan besok fragmen- fragmennya lebih ke unsur dagelan, berbeda dengan pertunjukan pertunjukan Teater Gandrik yang sudah terseleksi ketat," kata dia. "Pertunjukkan ini gojek- gojek (bercanda) dan nyanyi-nyanyi saja karena ini tahun politik, kami  ingin semua adem, tak ada unsur politik, wong aku yo raiso dadi politikus (orang saya juga tidak bisa jadi politikus)," Butet menambahkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pertunjukkan yang diproduksi Rosan Production dan ARS Management itu, Butet akan menampilkan lagu buatannya, 'Pancasila Jiwa Bangsa' yang musiknya dibuat seniman Yogya
Sri Krishna Encik. "Lagu 'Pancasila Jiwa Bangsa' itu saya buat karena hari ini kita hanya punya sedikit sekali lagu bertema tentang Pancasila," kata dia.

Lagu itu, kata Butet, dibuat dengan cara pandang baru soal Pancasila yang berbeda dengan lagu 'Garuda Pancasila' atau lagu Pancasila-nya almarhum musisi Franky Sahilatua. Dari lagu itu, Butet ingin publik memiliki referensi lagu tentang Pancasila yang nuansanya lebih soft, bukan indoktrinatif dan sarat politik.

Seniman Yogya dan juga pelawak Marwoto Kawer menuturkan, Agustus merupakan bulan yang penuh dengan suka cita. "Agustus menjadi momen mengenang lagi sejarah perjuangan bangsa dan bulan pengingat bagi kita untuk merawat hasil perjuangan sesuai dengan perkembangan zaman," kata dia. 

Dari panggung 'Bersatu Dalam Guyonan' ini, kata Marwoto, mengingatkan semua bahwa adanya perbedaan dalam pendapat atau pilihan adalah hal yang lumrah dan menjadi bagian dari nilai-nilai kebangsaan. "Marilah bersatu dalam perbedaan," kata dia. 


Pilihan Editor:  Makna Lukisan Macan Butet Kartaredjasa yang Khusus Diberikan kepada Ganjar Pranowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

2 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.


KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg


MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

3 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.


Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

5 hari lalu

Gubernur Ridwan Kamil dan Atalia Praratya berpose saat acara menari Ketuk Tilu massal di panggung depan  Gedung Sate, Bandung, Jumat, 19 Agustus 2022. TEMPO/Prima mulia
Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

Kabar Atalia Praratya mundur dari pemilihan Wali Kota Bandung dibantah Waketum Golkar. Ini profil istri Ridwan Kamil tersebut.


Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

5 hari lalu

Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono saat bersalaman dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di DPP PKB di Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Pantauan Tempo, Mardiono tiba pada pukul 16.02 WIB didampingi jajaran petinggi PPP lainnya. TEMPO/Adinda Jasmine
Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.


Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

5 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (batik hijau tengah) bersama jajaran PKB dan PPP dalam konferensi pers usai pertemuan keduanya di DPP PKB di Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.