Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Jancuker Sujiwo Tejo Protes Pencalonan Anak - Mantu Jokowi ke Mahfud MD

image-gnews
Budayawan Sujiwo Tejo saat silaturahmi dengan Menkopolhukam Mahfud MD di Yogya Sabtu petang (29/8). (Tempo/Pribadi Wicaksono)
Budayawan Sujiwo Tejo saat silaturahmi dengan Menkopolhukam Mahfud MD di Yogya Sabtu petang (29/8). (Tempo/Pribadi Wicaksono)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Seniman dan budayawan Sujiwo Tejo mengeluarkan unek-uneknya terkait pencalonan anak dan mantu Presiden Joko Widodo yang maju dalam pilkada 2020.  Seperti diketahui, anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan mantunya, Bobby Nasution, kini sedang mencalonkan diri maju sebagai kepala daerah di Solo dan Medan.

Sujiwo pun mengungkapkan keprihatinan atas pencalonan kerabat Jokowi itu kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ketika silaturahmi di warung makan milik seniman Butet Kartaradjesa, Bu Ageng di Yogyakarta pada Sabtu petang, 29 Agustus 2020.

"Kalau mau masyarakat kompak lagi, mbok anak sama mantunya (Presiden Jokowi) mundur dari pencalonan pilkada, Pak," kata pria berjuluk Presiden Jancuker itu kepada Mahfud MD.

Sujiwo Tejo menilai pencalonan dua keluarga Jokowi itu bisa memicu perpecahan di masyarakat. Terlebih ajang pilkada, menurutnya, juga tak bisa dipungkiri adalah ajang pertarungan modal. Siapa yang bermodal kuat maka akan menang.

Sujiwo mengatakan saat ini masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 yang makin rentan menyuburkan praktik politik uang dalam kontestasi itu. "Karena dengan (langkah mundur dari anak dan mantu Jokowi dari pilkada) itu, kita akan percaya lagi," ujar Sujiwo.

Sujiwo mengaku sebenarnya dia merasa sungkan untuk mengkritik Presiden Jokowi yang sudah dianggapnya sebagai sahabat baik. Apalagi Jokowi juga sempat hadir dan memberi selamat saat Sujiwo menikahkan anaknya.

"Makanya saya di periode kedua beliau ini juga tak pernah mengkritik, apa pernah saya mengkritik beliau?" tanya Sujiwo kepada Butet dan sejumlah seniman lain yang hadir dalam silaturahmi itu.Menkopolhukam Mahfud MD saat berdialog dengan sejumlah seniman di warung makan Bu Ageng milik seniman Butet Kartaradjesa saat di Yogyakarta, Sabtu (29/8). Tempo/Pribadi Wicaksono

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sujiwo mengaku sempat pula berdialog dengan mantan Menteri Kalautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, yang merupakan menteri periode pertama pemerintahan Jokowi belum lama ini lewat aplikasi perpesanan. Ia mendapatkan jawaban serupa.

"Lima kali pesan dalam dua hari dari Bu Susi, katanya 'Mas Tejo, tolong you punya sahabat itu, kasih tahu bapak, itu yang Solo suruh mundur'," ujar Sujiwo menirukan pesan dari Susi Pudjiastuti.

Walau demikian, Sujiwo Tejo tak mempermasalahkan jika Gibran dan Bobby memang tak bisa menerima masukan mundur dari pilkada. Ia paham benar mencalonkan diri adalah hak tiap warga negara dan hak politik itu dilindungi hukum perundang-undangan. "Tapi kan, kalau nggak salah di atas hukum ada etika," ujar Sujiwo.

Sujiwo menuturkan ia kini prihatin saat ini dalam masyarakat kembali muncul rasa curiga lagi usai Presiden Jokowi menapaki periode kedua jabatannya. Padahal di awal tiga bulan pemerintahan periode kedua ini, Sujiwo melihat masyarakat masih cukup kompak dan saling bantu. Namun lama kelamaan menjadi saling curiga.

Mahfud MD pun hanya sedikit bersuara atas unek-unek Sujiwo Tejo itu. Menurutnya surat keputusan (SK) pencalonan anak dan mantu Jokowi sudah turun semua dari partai partai pengusungnya. Mahfud mengisyaratkan bakal susah untuk anak dan mantu Jokowi mundur dari kontestasi pilkada saat ini. "SK nya sudah turun," ujar Mahfud MD.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

11 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

13 jam lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.