Ubud Writers Festival Batal Bahas G30S, Ini Alasan Polisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penonton padati sebuah auditorium saat menyaksikan pemutaran film `The Look of Silence` di IFI Bandung, Jawa Barat, 10 Desember 2014. Film karya Joshua Oppenheimer tersebut untuk memperingati Hari HAM. TEMPO/Prima Mulia

    Penonton padati sebuah auditorium saat menyaksikan pemutaran film `The Look of Silence` di IFI Bandung, Jawa Barat, 10 Desember 2014. Film karya Joshua Oppenheimer tersebut untuk memperingati Hari HAM. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Gianyar - Panitia penyelenggara Ubud Writers and Readers Festival melalui www.ubudwritersfestival.com, Jumat, 23 Oktober 2015 secara resmi mengumumkan pernyataan pembatalan tiga acara mengenai peristiwa G30S/1965.

    Tiga diskusi panel terkait dengan rekonsiliasi dan pemulihan, pemutaran film The Look of Silence karya Joshua Oppenheimer dan pameran, serta peluncuran buku The Act of Living tidak dapat dilaksanakan.

    Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Gianyar AKBP Farman mengimbau untuk tidak menjalankan beberapa program Ubud Writers and Readers Festival, yang membahas tentang peristiwa G30S/1965 karena dapat mengganggu keamanan.

    “Kami mengimbau supaya itu tidak dilakukan, yang jelas itu memang masih ada larangan tentang ajaran-ajaran PKI (Partai Komunis Indonesia). Sesuai TAP MPRS 1966 itu masih berlaku,” kata Farman saat dihubungi lewat sambungan telepon selulernya, Jumat, 23 Oktober 2015.

    Farman menuturkan imbauan itu penting karena jika acara itu sampai jadi dilaksanakan, dikhawatirkan akan bermasalah pada keamanan. “Kemudian masalah keamanan jangan sampai napasnya festival itu justru malah tercemar karena adanya pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan PKI,” tuturnya.

    Selain itu, kata Farman, yang menjadi pertimbangan, pihaknya mengimbau agar tidak meneruskan program kegiatan yang membahas tentang peristiwa 1965,  yakni pemutaran film The Look of Silence karya Joshua Oppenheimer.

    “Kami mendapat tembusan bahwa film itu tidak lolos sensor sehingga itu tidak boleh diputar. Apalagi film itu juga mengandung materi yang berkaitan dengan PKI. Pemutaran film kan harus ada uji sensornya,” ujar Farman.

    Menurut Farman, pihaknya mengacu kepada TAP MPRS 1966. "Dan, masih ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara,” ujarnya.

    Farman menjelaskan, pertemuan yang membahas soal agenda kegiatan tentang 1965 melibatkan sejumlah instansi pemerintah.

    “Semua lengkap, ada pemerintah daerah (Pemda), Kejari, dan Kodim. Yang kami lakukan merupakan tindakan terakhir tadi. Sebelumnya sudah dilakukan koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk yang dimotori oleh panitia sendiri,” kata Farman.


    BRAM SETIAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.