Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ramai Diboikot, Raffi Ahmad Beri Alasan Tak Unggah Peringatan Darurat dan Turun Demo di DPR

image-gnews
Gibran, Zulhas, dan Raffi Ahmad sedang di Bandung Barat. Foto: Instagram.
Gibran, Zulhas, dan Raffi Ahmad sedang di Bandung Barat. Foto: Instagram.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Raffi Ahmad akhirnya angkat bicara soal dirinya yang tak ikut dalam demonstrasi menolak revisi UU Pilkada dan tidak mengunggah 'Peringatan Darurat' berlambang Garuda Pancasila di media sosial. Langkah Raffi ini menimbulkan berbagai kritik dari publik terutama warganet, yang menudingnya tak pro-rakyat dan berpihak pada kekuasaan. Seruan kebencian untuk memboikot hingga ancaman merusak bisnisnya pun ramai dibicarakan.

Sejak rapat DPR untuk revisi UU Pilkada pekan lalu, netizen ramai-ramai mengunggah 'Peringatan Darurat' di media sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap revisi tersebut. Namun, absennya Raffi dalam gerakan ini membuatnya menjadi sasaran hujatan karena selebritas lain sampai turun aksi di depan Gedung DPR pada 22 Agustus lalu. Selain itu, kehadirannya bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming dalam kegiatan di Bandung justru memperkuat sentimen publik.

Raffi Ahmad Klaim Tetap Suarakan Kepentingan Rakyat dengan Cara Berbeda

Dalam program FYP di Trans TV pada Rabu, 28 Agustus 2024, aktor dan presenter berdarah Sunda itu menjelaskan alasan dirinya tidak ikut serta dalam aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan dukungan terhadap rakyat. 

"Semua orang kan punya cara yang berbeda-beda. Bukan masalah pendukung pilpres, bukan pendukungnya 01, 02, 03. Bukan berarti nggak ikut demo atau tidak memposting tandanya tidak menyuarakan rakyat," ujar Raffi.

Raffi mengungkapkan bahwa saat aksi tersebut berlangsung, ia sedang berada di Bandung untuk urusan keluarga, tepatnya membantu adik iparnya, Ritchie Ismail atau Jeje Govinda, yang akan maju di Pilkada Bandung Barat. Selain itu, ia juga tengah mendampingi Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming dan Menteri Perdangan Zulkifli Hasan, dalam kegiatan blusukan.

“Aku lagi di Bandung untuk urusan kebetulan adik aku kan juga nyalon, sebagai keluarga ya aku bantu di sana. Kebetulan di sana lagi ada Mas Gibran, Pak Zulkifli Hasan, memang kebetulan saja. Tapi orang mikirnya jadi aneh-aneh," kata suami Nagita Slavina itu.

Alasan Tidak Mengunggah Peringatan Darurat

Terkait ketidakikutsertaannya dalam mengunggah ‘Peringatan Darurat’ di media sosial, Raffi menjelaskan bahwa ia memilih untuk tidak terburu-buru dalam menyatakan sikapnya di media sosial. Bagi Raffi, dukungan kepada rakyat tidak harus ditunjukkan dengan cara yang sama. 

"Kenapa gak ikut posting? Semua orang kan punya cara yang berbeda," ungkapnya menegaskan. Raffi juga mengatak  bahwa kehadirannya di Bandung bukan berarti dirinya abai terhadap isu-isu yang berkembang. Ia mengaku akan tetap berada di sisi rakyat dan menyuarakan kepentingan mereka dengan caranya sendiri. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Di sini aku atas nama rakyat, berdiri bersama rakyat. Ini aku juga posting (dukung putusan MK). Setiap orang punya cara berbeda," tutur Raffi. Namun, meski sudah memberikan klarifikasi, sentimen publik terhadap Raffi Ahmad masih cukup negatif. Banyak yang menganggap klarifikasinya hanya sebatas sikap untuk meredam kritik yang bergejolak.

Gerakan Peringatan Darurat

Gerakan ‘Peringatan Darurat’ dan aksi Demo Darurat Indonesia yang berlangsung di depan Gedung DPR pada 23 Agustus menjadi momen penting bagi gerakan yang mendukung aspirasi rakyat. Tidak hanya mahasiswa dan aktivis yang hadir, namun sejumlah selebritas dan seniman yang turut serta dalam protes tersebut. Mereka bersatu menentang revisi UU Pilkada yang dianggap tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Revisi UU Pilkada yang telah disahkan oleh DPR RI dipandang sebagai langkah untuk memperkuat kekuasaan oligarki. Sementara delapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan revisi ini, publik merespons dengan keras, menganggap bahwa perubahan tersebut hanya akan menguntungkan partai-partai besar yang mendukung kepentingan penguasa.

YOUTUBE | INSTAGRAM

Pilihan Editor: Raffi Ahmad Dirisak Tak Kawal Putusan MK, Berikut Deretan Selebritas Pro Rezim dan Pro Rakyat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dilaporkan ke Bareskrim Soal Fufufafa, Roy Suryo Mengaku Belum Ada Panggilan

1 jam lalu

Pakar IT Roy Suryo hadir dalam kegiatan silaturahmi antar tokoh dan elemen perubahanan di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.  Dengan begitu, kejahatan politik yang dipraktikkan oleh penguasa saat ini tidak terjadi lagi. TEMPO/Subekti.
Dilaporkan ke Bareskrim Soal Fufufafa, Roy Suryo Mengaku Belum Ada Panggilan

Roy Suryo justru senang dilaporkan ke polisi karena tindakan itu bisa memperjelas siapa sesungguhnya pemilik akun Fufufafa.


Politik Sepekan: Pelantikan DPR-DPD, Penetapan Pimpinan MPR hingga Tema Debat Perdana Pilgub DKI

9 jam lalu

Suasana pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politik Sepekan: Pelantikan DPR-DPD, Penetapan Pimpinan MPR hingga Tema Debat Perdana Pilgub DKI

Berita politik sepekan ini diwarnai oleh momen pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih periode 2024-2029, pelantikan pimpinan MPR, penambahan komisi di DPR, rencana pertemuan Megawati-Prabowo, hingga pengumuman tema debat perdana Pilkada 2024.


Kontras Minta DPR 2024-2029 Tolak Pembahasan 4 RUU

21 jam lalu

Ketua DPR RI 2024-2029 Puan Maharani menyampaikan pidato usai ditetapkan menjadi Pimpinan DPR RI 2024-2029 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kontras Minta DPR 2024-2029 Tolak Pembahasan 4 RUU

Kontras meminta anggota DPR periode 2024-2029 menolak pembahasan empat RUU karena disusun terburu-buru dan jauh dari kepentingan publik.


Dasco Sebut DPR akan Terima Jumlah Kementerian Prabowo pada 13 Oktober

21 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Dasco Sebut DPR akan Terima Jumlah Kementerian Prabowo pada 13 Oktober

Dasco menyebutkan DPR akan menerima jumlah kementerian baru pada 13 Oktober. Dia tak bisa memastikan jumlah kementerian baru di pemerintahan Prabowo.


Pimpinan DPR Tidak akan Dapat Tunjangan Perumahan

22 jam lalu

Ketua DPR RI 2019-2024 Puan Maharani (ketiga kiri) bersama Wakil Ketua DPR RI 2019-2024 Sufmi Dasco Ahmad (ketiga kanan), Rachmad Gobel (kedua kiri), dan Muhaimin Iskandar (kanan) menyerahkan buku memori kepada pimpinan sementera DPR 2024-2029 Guntur Sasono (kedua kiri) dan Annisa  Mahesa (kiri) dalam pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Ia merupakan putri sulung dari mendiang Desmond Junaidi Mahesa, seorang aktivis dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR RI dari 2009 hingga 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pimpinan DPR Tidak akan Dapat Tunjangan Perumahan

Tunjangan perumahan hanya diberikan kepada para anggota DPR.


Berapa Tunjangan Perumahan Anggota DPR 2024-2029 yang Tak Dapat Rumah Dinas?

23 jam lalu

Penampakan rumah dinas DPR RI Kalibata dari balik pagar tembok pada Ahad, 10 Maret 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Berapa Tunjangan Perumahan Anggota DPR 2024-2029 yang Tak Dapat Rumah Dinas?

Memprediksi besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI 2024-2025 yang tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas.


Segini Gaji Anggota DPR Verrell Bramasta yang akan Disumbangkan ke Masyarakat

23 jam lalu

Pelantikan Verrell Bramasta sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Foto: Instagram/@bramastavrl
Segini Gaji Anggota DPR Verrell Bramasta yang akan Disumbangkan ke Masyarakat

Aktor Verrell Bramasta Fadilla Soedjoko mengatakan akan menyumbangkan gaji tahun pertamanya ke masyarakat. Berapa gaji anggota DPR?


Pimpinan DPR Minta Para Hakim Batalkan Rencana Mogok Kerja

23 jam lalu

Ketua Fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, meyakini penggeledahan rumah Mendes Abdul Halim Iskandar murni upaya penegakkan hukum. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kompleks gedung parlemen, Jumat, 13 September 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Minta Para Hakim Batalkan Rencana Mogok Kerja

DPR berjanji akan memperjuangkan kenaikan gaji hakim.


Setjen DPR: Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Berbeda Tiap Tahun

1 hari lalu

Gedung Sekretariat Jenderal DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Setjen DPR: Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Berbeda Tiap Tahun

Jumlah tunjangan perumahan untuk anggota DPR akan berbeda tiap tahunnya. Untuk tahun ini belum diputuskan besarannya.


Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPR Masih Dikaji

1 hari lalu

Penampakan rumah dinas DPR RI Kalibata dari balik pagar tembok pada Ahad, 10 Maret 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPR Masih Dikaji

Anggota DPR 2024-2029 tidak lagi menempati rumah dinas.