Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Navicula Batal Tampil di World Water Forum Bali, Ungkapan Solidaritas Menolak Intimidasi

Reporter

Editor

Bram Setiawan

image-gnews
Band Navicula saat menjalankan tur ke enam negara di Eropa tahun 2018. Dok: Navicula
Band Navicula saat menjalankan tur ke enam negara di Eropa tahun 2018. Dok: Navicula
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Grup musik grunge Navicula batal tampil di panggung Water Vaganza, salah satu acara dari World Water Forum (WWF) ke-10. Jadwal tampil Navicula pada Jumat, 24 Mei 2024. Namun, band asal Bali ini batal naik panggung sebagai ungkapan solidaritas terhadap aksi arogan ormas yang membubarkan kegiatan Forum Air untuk Rakyat atau People's Water Forum.

Ungkapan Solidaritas dari Navicula

Melalui Instagram Navicula @naviculamusic, pada Rabu, 22 Mei 2024, band ini mengunggah video ungkapan mereka batal tampil di acara Water Vaganza.

“Kami memutuskan untuk batal sebagai bentuk solidaritas terhadap kawan-kawan akademisi, aktivis pemerhati air yang beberapa kegiatan diskusinya dihambat dan dibubarkan,” kata Gede Robi Supriyanto, vokalis Navicula dalam video tersebut.

Robi menjelaskan, Navicula berharap kegiatan internasional yang memusatkan isu air mengutamakan keterlibatan publik. “Seharusnya lebih banyak untuk melibatkan paritisipasi publik dalam mengambil keputusan-keputusan yang menentukan masa depan pemanfaatan air, di Bali Indonesia, dan dunia,” kata Robi. “Saya harap tidak ada lagi acara-acara pembubaran segala bentuk diskusi bersifat intelektual dan akademik.”

Menurut Robi, acara Forum Air untuk Rakyat seharusnya dirangsang sebagai ruang diskusi publik. Segala upaya pembubaran, kata dia, itu pembubaran demokrasi. “Itu melanggar Undang-Undang,” ucap Robi.

Kata Robi, Bali yang mendapat kesempatan sebagai tempat pertemuan internasional berbicara tentang air bisa mewujudkan amanat Undang-Undang. “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai dalam artian dipelihara dan dirawat oleh negara dan dipergunakan untuk kesehahteraan dan kemakmuran rakyat,” katanya.

Ormas Mengintimidasi

Penyelenggaraan People’s Water Forum 2024 mendapat serangan dari ormas Patriot Garuda Nusantara atau PGN, pada Senin, 20 Mei 2024. Kelompok ormas ini secara arogan mengintimidasi para peserta People’s Water Forum 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun dugaan peretasan ponsel terjadi menyusul intimidasi dan pembubaran paksa agenda acara People’s Water Forum. Dugaan peretasan setelah panitia People’s Water Forum membuat pernyataan terbuka mengkritik penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali yang dinilai tak memberi ruang untuk suara masyarakat sipil mengenai keadilan hak atas air. "Terjadi pada Senin malam (20 Mei 2024)," katanya kepada Tempo, Selasa, 21 Mei 2024.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air atau KRUHA Reza Sahib menuturkan, massa PGN beberapa kali mendatangi tempat penyelenggaraan acara sambil memaksa agar People’s Water Forum disetop. Ormas PGN, kata Reza, merampas banner, baliho, dan atribut agenda. "Bahkan melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2024.

Polda Bali menanggapi adanya intimidasi dan pembubaran kegiatan People's Water Forum. "Ada sekelompok aktivis sedang melaksanakan diskusi di ruangan Hotel Orange, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar. Tiba-tiba didatangani dan diminta menghentikan kegiatan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Jansen Avitus Panjaitan, dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2024.

Namun, dia tak menjawab saat ditanya soal ormas PGN melakukan pembubaran diskusi tersebut. "Kemungkinan masalah ini disebabkan oleh adanya cara-cara interaksi yang tidak dapat diadaptasi oleh masing-masing kelompok dalam diskusi tersebut," kata Jansen.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) telah mengirim surat ke Kapolri untuk memberi jaminan keamanan terhadap pelaksanaan dan peserta People's Water Forum di Bali.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan selain jaminan keamanan, surat kepada Kapolri itu juga meminta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Isi surat pun meminta adanya pemeriksaan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam aksi pembubaran acara People's Water Forum.

"Pemerintah harus tetap menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan berkumpul secara damai dan hak berekspresi yang dilindungi oleh undang-undang," kata Atnike dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Mei 2024.

BRAM SETIAWAN | DIVA SUUKYI LARASATI | HAN REVANDA PUTRA | IKHSAN RELIUBUN | IRSYAN HASYIM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Profil Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Dilaporkan ke Dewas KPK dan Komnas HAM Buntut Sita Ponsel Hasto Kasus Harun Masiku

22 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Profil Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Dilaporkan ke Dewas KPK dan Komnas HAM Buntut Sita Ponsel Hasto Kasus Harun Masiku

Profil AKBP Rossa Purbo Bekti, penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK dan Komnas HAM buntut penyitaan ponsel Sekjen PDIP Hasto kasus Harun Masiku.


Penyidik KPK Dilaporkan karena Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Bagaimana Regulasi Penyitaan Barang Elektronik Saksi?

23 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Hasto Kristiyanto, diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan dan pengetahuannya dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Dilaporkan karena Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Bagaimana Regulasi Penyitaan Barang Elektronik Saksi?

Penyitaan ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK menuai polemik. Bagaimana Aturan penyitaan ponsel untuk penyidikan?


Komnas HAM Papua Nilai Tindakan OPM Membakar Warga Paniai Tidak Manusiawi

1 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Komnas HAM Papua Nilai Tindakan OPM Membakar Warga Paniai Tidak Manusiawi

Komnas HAM Papua juga mendesak OPM di seluruh wilayah tanah Papua agar menghormati nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia.


Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

2 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

Komnas HAM memiliki sejumlah strategi dalam mengawal pembangunan IKN.


Terima Laporan Staf Hasto, Komnas HAM Pastikan Tidak Intervensi KPK

3 hari lalu

Kusnadi (tengah) dan tim kuasa hukumnya melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Komnas HAM perihal dugaan pemeriksaan dan penyitaan barang yang diduga menyalahi prosedur, Rabu, 12 Juni 2024. Tempo/Jihan
Terima Laporan Staf Hasto, Komnas HAM Pastikan Tidak Intervensi KPK

Pelapor meminta Komnas HAM memanggil pimpinan KPK, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, hingga Kapolri dan kuasa hukum Hasto yang mengetahui peristiwa itu.


Cerita Versi Kusnadi, 3 Jam Diperiksa oleh Penyidik KPK Ihwal Keberadaan Harun Masiku

3 hari lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menunjukkan foto saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Cerita Versi Kusnadi, 3 Jam Diperiksa oleh Penyidik KPK Ihwal Keberadaan Harun Masiku

Kusnadi Diperiksa 3 Jam, meski bukan saksi. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan penyidik KPK adalah perihal Harun Masiku.


Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Laporan ke Komnas HAM Soal Penyitaan Ponsel Oleh KPK

3 hari lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Laporan ke Komnas HAM Soal Penyitaan Ponsel Oleh KPK

Staf Hasto Kristiyanto mengajukan laporan ke Komnas HAM soal penyitaan oleh KPK.


Polri Jadi Lembaga Terbanyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM, Capai 771 Aduan di 2023

5 hari lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
Polri Jadi Lembaga Terbanyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM, Capai 771 Aduan di 2023

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meluncurkan Laporan Tahunan Tahun 2023 pada Senin, 10 Juni 2024. Polri dan korporasi menjadi dua pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM dalam laporan tersebut.


31 Tahun Komnas HAM, Pemilihan sampai Pemberhentian Anggotanya

8 hari lalu

Aktivis dan dan tokoh masyarakat Air Bangis menggelar aksi usai melakukan audiensi di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Audiensi tersebut membahas dugaan pelanggaran HAM dan intimidasi kepada warga Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat yang menentang proyek strategis nasional (PSN). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
31 Tahun Komnas HAM, Pemilihan sampai Pemberhentian Anggotanya

Anggota Komnas HAM harus mengikuti pemilihan, menjalankan tugas, dan melakukan pemberhentian sesuai aturan hukum. Ini aturan keanggotaan Komnas HAM?


31 Tahun Komnas HAM, Apa Alasan Pembentukannya?

9 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komnas HAM memeriksa kembali Prabowo Subianto dalam kasus kejahatan penghilangan paksa aktivis 97-98 di depan Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary No.4b, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
31 Tahun Komnas HAM, Apa Alasan Pembentukannya?

Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM) telah berdiri sejak 31 tahun. Begini alasan pembentukannya.