TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah seniman bersolidaritas dengan menciptakan karya seni pasca-pembubaran rencana aksi damai mahasiswa Papua dan aktivis pro-demokrasi mendukung Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Seniman Anti-Tank, Andrew Lumban Gaol menciptakan karya seni grafis menggunakan citraan burung bertubuh hitam dan putih. Burung itu memiliki sayap berwarna merah. Tangan warna putih hitam mengepal. Rantai tertambat pada paruh burung dan melingkari tangan mengepal.

Andrew menyebarkan karya seninya melalui jejaring media sosial, di antaranya facebook. Semula Andrewhendak menggambar di Asrama Papua, Kamasan I di Jalan Kusumanegara. Tapi, karena suasana belum memungkinkan, Andrew menunda rencana itu. Dia akan membicarakan rencana itu dengan mahasiswa Asrama Papua soal rencana bila situasinya sudah membaik.

Andrew menjelaskan karya itu diciptakan untuk Papua yang terus memperjuangkan suaranya agar dihormati kemerdekaannya sebagai manusia bebas. Andrew percaya kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. "Kekayaan alam Papua paling banyak dirusak," kata Andrew, Jumat, 22 Juli 2016.

Dia berharap Papua bebas dari kepentingan elit politik, tekanan militer, dan menentukan nasibnya sendiri. Kemerdekaan itu penting untuk orang yang meyakini kemanusiaan melebihi batas ras, negara, agama, dan perbedaan lainnya.

Tema tentang Papua juga diangkat oleh seniman Prihatmoko Moki dalam komik strip yang ia ciptakan. Komik strip itu menggunakan karakter orang bernama Panjul. Dia
berceloteh dengan gaya khas wong Yogya. "Panjul menyindir dan nyinyir pada rasisme yang menimpa mahasiswa Papua," kata Prihatmoko.

Komik itu menggambarkan orang yang sedang berkumpul di angkringan. Muncul narasi kalau jadi orang jangan galak-galak. Jangan dikit-dikit misuh. Orang Yogya itu seharusnya sopan, halus tutur katanya. Gak rasis. Gak ngatai-ngatain orang dengan umpatan.

Sebelumnya, pada Jumat, 15 Juli ratusan personil gabungan dari Polda DIY, Brimob, dan ormas menghadang mahasiswa Papua untuk menggelar aksi demonstrasi tentang pembebasan Papua Barat. Aksi mereka rencananya digelar dari Asrama Papua menuju titik nol kilometer Yogyakarta di ujung Jalan Malioboro.

Tapi, demonstrasi itu urung digelar karena polisi dan organisasi kemasyarakatan datang mengepung mereka. Jalanan di sekitar asrama ditutup. Setidaknya ada puluhan truk polisi yang diparkir di sekitar asrama. Ada pula mobil penyemprot demonstran.

Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia, Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja ikut membubarkan rencana aksi damai itu. Mereka membawa senjata semacam bambu dan pentungan.

Mereka juga meneriaki sejumlah warga Papua yang keluar dari asrama dengan kata-kata kotor dan nama-nama hewan. Ada pula yang melemparkan batu ke halaman Asrama Papua.

Para anggota ormas memasang spanduk bertulisan “Warga Jogja Tolak OPM”, “NKRI Harga Mati”, dan “Separatis Keluar dari Jogja”, di depan gerbang asrama dan di pinggir jalan depan asrama.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai menyatakan ada tujuh dugaan pelanggaran HAM atas insiden di Asrama Papua. Di antaranya dugaan pelanggaran kebebasan berekspresi yang diatur dalam UU No 12 tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan politik. Polisi diduga membatasi kedaulatan orang untuk berpikir dan menyatakan pendapatnya.

Komnas HAM juga menemukan fakta terjadi penganiayaan dan penyiksaan terhadap mahasiswa Papua. Polisi terindikasi melakukan penyiksaan. Tujuh mahasiswa Papua yang ditangkap polisi dan satu orang ditetapkan sebagai tersangka.

SHINTA MAHARANI