Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gibran Analogikan Kebun Binatang untuk Wajib Pajak, Abdurrahim Arsyad Kesal

image-gnews
Komika, Abdurrahim Arsyad. Foto: Instagram.
Komika, Abdurrahim Arsyad. Foto: Instagram.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membuat pernyataan yang bikin komika, Abdurrahim Arsyad Tersinggung. Gibran menganalogikan upaya meningkatkan rasio pajak dan penerimaan pajak seperti memperluas kebun binatang. 

Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menjawab pertanyaan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam acara Debat Cawapres di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada Jumat, 22 Desember 2023. Jawab putra sulung Presiden Jokowi saat Mahfud MD bertanya mengenai strategi Gibran meningkatkan rasio dan penerimaan pajak itu jadi sorotan publik.

"Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru," tutur Gibran. 

Abdurrahman Arsyad Tak Mau Disamakan dengan Binatang

Menanggapi debat cawapres itu, komedian yang kerap disapa Abdur mengungkapkan keresahannya lewat beberapa cuitan di Twitter (X) pribadinya. Menurutnya, Gibran kurang etis karena menyamakan masyarakat yang wajib pajak sebagai binatang. "Capek-capek bayar pajak baru disamakan dengan binatang," tulis Abdurrahim Arsyad dikutip dari akun X pada Sabtu malam, 23 Desember 2023. 

"Yang sudah sangat lazim di kalangan orang perpajakan ini terasa kasar bagi saya sebagai wajib pajak. Orang pajak kan pintar-pintar, carilah analogi lain yang lebih enak," tulisnya lagi melanjutkan opini lain yang membela Gibran.

Meski analogi atau istilah yang dipakai oleh Gibran itu sudah umum digunakan di dunia perpajakan, Abdur mengaku tersinggung atas pemilihan analogi tersebut. Ia membalas komentar netizen yang sebut bahwa permasalahan alanogi itu normatif, yang penting adalah mengawal kebijakan pemerintah soal pajak negara.

"Dari dulu saya tidak pernah menolak kebijakan pemerintah terkait pajak. Justru karena saya dukung dan taat pajak, maka jangan anggap saya binatang dong. Kalian paham gak sih rasanya? Bayar pajak gede banget trus dibilang analogi binatang itu hal yang sudah sangat lazim," tulisnya.

Menurut Abdurrahim Arsyad, Analogi Gibran Buruk

Meski ia hanya menyuarakan keresahannya, para pendukung cawapres nomor urut 2 justru membela Gibran dengan rangkaian fakta-fakta lain. Misalnya, kutipan dari media lain yang menyebut bahwa Anies dan Ganjar juga pernah sebut analogi yang sama soal wajib pajak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi gimana apa? Ya tetap salah. Penjelasan internal kalian (dengan analogi apapun), silakan. Tapi jangan pake analogi yang tidak enak ketika di masyarakat umum," tulisnya. 

Dituduh sebagai buzzer, pemain film Susah Sinyal itu semakin membela pendapatnya bahwa bahasa tersebut kurang etis."Justru karena saya paham analogi makanya saya sadar itu adalah cara analogi yang buruk," tulisnya.

"Bahasa itu ada rasa. Gak “cuma”. Penonton war tiket, keluar uang banyak, effort ke venue, terus saya bawa materi samain penonton dengan binatang. Di mana etika saya sebagai orang yang terima uang dari penonton?," cuit komika dengan akun @abdurarsyad.

Meski begitu, ia akhirnya merasa bahwa perdebatan di linimasa Twitter-nya hanya melelahkan. Dia pun menyudahi komentar-komentar netizen dengan meminta maaf dan menutup opininya.

"Sudah ya. Ternyata memang capek. Saya takut makin lama, makin tidak ada faedah. Toh, yang saya maksudkan, teman-teman sudah paham. Selamat berhari libur. Semoga dijaga selalu dalam kebaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak pantas," tulis Abdurrahim Arsyad.

Pilihan Editor: Ini Tanggapan Abdur Arsyad - Arie Kriting atas Komentar Megawati Soal Tukang Bakso dan Orang Papua

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PBNU Pastikan Kerja Sama dengan Pemerintah Prabowo-Gibran, Yahya Staquf: Ini Soal Politik

39 menit lalu

Gibran Rakabuming Raka tiba di kegiatan halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Ahad 28 April 2024. TEMPO/Hendrik
PBNU Pastikan Kerja Sama dengan Pemerintah Prabowo-Gibran, Yahya Staquf: Ini Soal Politik

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, memastikan, PBNU akan bekerja sama dengan pemerintah Prabowo-Gibran.


Prabowo Tiba di Kantor PBNU, Karpet Merah Digelar

2 jam lalu

Prabowo Subianto, tiba di kegiatan halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Ahad 28 April 2024. Foto: TEMPO/Hendrik
Prabowo Tiba di Kantor PBNU, Karpet Merah Digelar

Prabowo disambut oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.


Gibran Tiba di PBNU, Disambut Yahya Cholil dengan Karpet Merah

3 jam lalu

Gibran Rakabuming Raka tiba di kegiatan halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Ahad 28 April 2024. TEMPO/Hendrik
Gibran Tiba di PBNU, Disambut Yahya Cholil dengan Karpet Merah

Gibran lalu disambut Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.


Yusril dan Gibran Saksikan Wayang Kulit, Angkat Lakon Semar Kembar Sembodro Larung

9 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui Tempo di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024. Dia memberikan komentar soal keterangan empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa pilpres. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Yusril dan Gibran Saksikan Wayang Kulit, Angkat Lakon Semar Kembar Sembodro Larung

Pertunjukan wayang dengan lakon Semar Kembar Sembodro Larung itu dibawakan Dalang Ki Warseno Slenk. Mengangkat kisah Prabowo-Gibran.


Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

10 jam lalu

Wapres terpilih yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara pembagian sepatu gratis untuk anak-anak sekolah tak mampu di SMKN 8 Solo, Jawa Tengah, Jumat, 26 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.


Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

1 hari lalu

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Sejumlah pimpinan partai politik hadir dan lembaga negara hadir dalam acara ini. Tempo/Yohanes Maharso
Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

PKS menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024.


Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap partai berlambang beringin ini mendapat tempat dalam kabinet Prabowo-Gibran


Proyek IKN Tetap Jadi Prioritas Prabowo-Gibran, TKN Pastikan 8 Program Unggulan Masuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Proyek IKN Tetap Jadi Prioritas Prabowo-Gibran, TKN Pastikan 8 Program Unggulan Masuk RAPBN 2025

Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap menjadi prioritas dalam RAPBN 2025 ketika pemerintahan Prabowo-Gibran resmi berjalan.