Promotor Gelar Konser Judas Priest, Hadiah untuk Jokowi

Reporter:
Editor:

Aisha Shaidra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Judas Priest. pledgemusic.com

    Judas Priest. pledgemusic.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Grup band heavy metal Judas Priest bakal menggelar konser di Eco Park Ancol, Jakarta Utara pada 7 Desember 2018 mendatang. Kehadiran band asal Inggris itu sekaligus hadiah untuk Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

    Baca: Judas Priest Konser di Jakarta, Cek Harga Tiketnya

    Pasalnya, Judas Priest adalah salah satu band yang diidolakan Jokowi. Bahkan kabarnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah menonton konser Judast Priest di luar negeri pada 2012 lalu. Saat menonton konser Metallica di Gelora Bung Karno beberapa tahun silam, Jokowi sempat meminta promotor mendatangkan Judas Priest.

    (ki-ka) Direktur PT Melon Indonesia Dedi Suherman, CEO Rajawali Indonesia Communication Anas Syahrul Alimi, dan Project Director konser Judas Priest di Jakarta, Bakkar Wibowo dalam konferensi pers di Hard Rock Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. Konferensi pers tersebut terkait konser band cadas asal Inggris, Judas Priest di Jakarta pada Desember 2018. TEMPO/Dian Yuliastuti

    "Boleh dong rakyat kasih kado buat presidennya. Kami terbuka, kalau beliau mau datang, dengan senang hati. Kita tahu waktu beliau sangat padat," ungkap Anas Syahrul Alimi, promotor dari Rajawali Communication, saat ditemui di Hard Rock Cafe, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.

    Anas menambahkan, konser Judas Priest diharapkan membawa harmoni kebersamaan di saat suhu politik di negara ini sedang memanas. "Mudah-mudahan konser ini akan memberikan harmoni di masyarakat, juga para pemimpin di negeri ini yang sama-sama merayakan pesta demokrasi. Kita berharap tahun politik 2018 dan 2019 seperti musik rock, dan berakhir bahagia," ucap Anas.

    TABLOIDBINTANG.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.