TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah buku penting yang merekam sejarah sinema pada era Presiden Sukarno terbit. Koran Tempo Akhir Pekan edisi Sabtu, 21 Januari 2017 menurunkan tulisan resensi terhadap isi buku tersebut. Berikut kutipan lengkapnya.

Dalam literatur perfilman di Indonesia, barangkali inilah salah satu buku yang paling ambisius membahas perfilman, selain karya (katalog) J.B. Kristanto. Buku disertasi doktoral Tanete Pong Masak ini tidak hanya menganalisis perfilman pada zaman yang sangat menentukan di Indonesia, tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia semasa Sukarno menjadi presiden sampai kemunculan Orde Baru, dengan epilog peristiwa 1965. Tanete Pong Masak juga berambisi menjadikan film sebagai “fakta sosial total”.

Baca juga: Sejarah Musik Indonesia dalam Bingkai Almanak

Untuk memasuki film sebagai fakta sosial total itu, Tanete Pong Masak menonton dan meneliti sekitar 146 film serta 30-an film dokumenter dan film fiksi yang masih bisa ditonton di Sinematek Jakarta, Belanda, Prancis, serta berbagai negara dan lembaga. Selain menggunakan pendekatan yang biasa dipakai dalam mengkaji film, Tanete Pong Masak menjelajah dunia historis film dalam arsip dokumen resmi, skenario film yang tidak diterbitkan, iklan film di/dan majalah lama, brosur, wawancara tokoh, dan media lainnya.

Dalam pengembaraan penelitian itu, Tanete Pong Masak menemukan bahwa pada 1932-1982, telah diproduksi 181 film fiksi Indonesia. Yang perlu dicatat, pada rentang waktu dari 1932 sampai 1967 yang menjadi fokus penelitiannya, tanpa mengabaikan zaman Belanda dan Jepang, memang telah diproduksi 115 film. Namun sebanyak 103 film ternyata diproduksi pada masa Sukarno. Padahal, pada masa kolonial (1926-1949), kaum sineas Belanda, Tionghoa, dan pribumi hanya berhasil memproduksi 12 film fiksi.

Kalangan pribumi termasuk sangat terlambat memasuki dunia produksi film, terutama akibat hambatan keagamaan (Islam), sama seperti kalangan sineas Belanda, yakni akibat kalvinisme Protestan, selain akibat sistem pendidikan film yang telat dan modal produksi film yang terbilang mahal. Tentu saja, kalangan Tionghoa jauh lebih cepat memasuki dunia perfilman, baik berkat kuasa jaringan modal keuangan, kultur hiburan yang sudah terbentuk lama, literatur sastra yang sangat mendukung perfilman, maupun pendidikan (film) modern yang lebih adaptif dan maju. Selama masa kolonial, diaspora Tionghoa telah memproduksi 87 film dari 21 rumah produksi. Praktis, seperti dikatakan Armijn Pane, sinema (fiksi) Indonesia sebelum pendudukan Jepang merupakan “perfilman Tionghoa”, bukan Belanda, apalagi pribumi.

Saat Indonesia merdeka, terjadilah gebrakan perkembangan rumah produksi di kalangan pribumi dan Tionghoa pada masa Demokrasi Liberal (1950-1957). Rasa nasionalisme dan hasrat membuat Indonesia sebagai negara maju menjadi penggerak utama dunia perfilman. Ada 76 perusahaan yang memproduksi 317 film. Ini sungguh suatu peristiwa luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah film Nusantara. Gegap-gempita ini memunculkan impian muluk dalam sebutan Djakartawood, yang sungguh begitu optimistis tapi juga naif.

Impian itu banyak disebarkan di berbagai media massa. Majalah Sinema edisi perdana pada 1955 memberitakan gemuruh itu: “Kami bangga memiliki Djakartawood, yang bagi kami seperti Hollywood bagi orang Amerika. Djakartawood adalah dunia film yang tumbuh bersama para produser, penulis skenario, dan bintang film yang andal. Pertumbuhan Djakartawood tidak hanya berpengaruh bagi orang Indonesia dan dunia perfilman Asia, tapi juga akan menjadi bagian penting dari perfilman dunia.” Ini adalah impian yang sungguh muluk-fantastik, yang bahkan kaum perfilman mutakhir Indonesia tidak berani untuk sekadar memimpikannya.

Tentu saja, Hollywood tidak hanya menjadi mitos dan model, tapi juga menjadi masalah besar dalam dunia perfilman Indonesia, terutama sejak periode Perfilman Terpimpin (1957-1966), bahkan sejak zaman Hindia-Belanda. Dominasi impor film Hollywood, terutama di biokop kelas atas, yang lalu dilungsurkan ke bioskop kelas kambing di daerah-daerah (up countries), menjadi arena pertarungan ideologis di kalangan penggerak perfilman, khususnya di kubu PPFI (Persatuan Pengusaha Film Indonesia) yang mendukung kapitalisme film (pribumi) versus kelompok Sarbufis (Serikat Artis Buruh Film dan Sandiwara) serta Lekra yang mendukung nasionalisasi (total) film dengan organisasi pendukung masing-masing.

Perseteruan itu akhirnya mengarahkan politik perfilman menuju kebijakan nasionalisasi produksi dan impor film yang sebisa mungkin dikomandoi pemerintah. Menurut para pembelanya, termasuk dari Usmar Ismail soal impor film di kubu PPFI, kebijakan ini konon bakal bisa menaikkan produksi film dan menghalau “musuh film nasional” sekaligus menggayang “film-film imperialis Amerika”, lalu menyulut pemboikotan secara total di Indonesia. Namun, secara jujur, harus diakui bahwa masalah film Indonesia bukan hanya dominasi impor film Hollywood, tapi juga kekacauan politik film, mahalnya bahan baku produksi film, krisis ekonomi, mahalnya biaya distribusi, jeleknya kualitas film Indonesia, dan hal-hal lain.

Yang perlu dicatat, perusahaan bioskop pada masa itu “membutuhkan 425 film impor atau kira-kira 1.200 kopi per tahun”. Permintaan ini hanya bisa diisi oleh film Hollywood. Apalagi sejak 1955, produksi film Indonesia terus menurun drastis. Filipina, yang tak punya kebijakan proteksi, tetap mampu memproduksi 170 film pada 1969, sedangkan Indonesia hanya 8 film. Tanpa impor film, khususnya dari Hollywood, bioskop-bioskop, khususnya di daerah-daerah, bisa tutup dan mati. Pada 1967, tercatat hanya ada 350 bioskop. Padahal pada 1950-an ada 750 bioskop. Saat terjadi pemboikotan film Hollywood, banyak juga pengusaha bioskop yang terpaksa memutarnya demi kelangsungan hidup bioskop mereka. Bahkan, sempat terjadi skandal, bahwa ternyata Presiden Sukarno tetap menonton film Hollywood Sodom and Gomorah di Istana Kepresidenan pada 18 Februari 1964.

Akhirnya, secara umum, seluruh politik film itu tidak begitu berhasil menyelamatkan impian Djakartawood. Film Indonesia memang terus bangkit dibanding pada 1970-an, tapi sudah kehilangan élan vital. Selama Orde Baru berkuasa, gemuruh impian Djakartawood terpendam. Kita sedikit mendapatkan aura kebangkitan film Indonesia pada 2000-an, tapi tetap tidak berani sesumbar menciptakan Djakartawood. Maka, buku ini pantas dibaca sebagai pengingat masa lalu politik film Indonesia dan sekaligus bisa menjadi penerang arah (literasi) masa depan film Indonesia. *

M. Fauzi Sukri, Koordinator Tadarus Buku di Bilik Literasi Solo

+++

SINEMA PADA MASA SOEKARNO

Penulis : Tanete Pong Masak

Penerjemah : Jimmy Ph. Paat

Penyunting : Ninus D. Andarnuswari, J.B. Kristanto, Seno Gumira Ajidarma

Penerbit : Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta, Juni, 2016

Halaman : xvi + 468

ISBN : 978-979-1260-62-6