TEMPO.CO, Jakarta - Band Usman and The Blackstones merilis single Perempuan Gembala. Peluncuran lagu yang menceritakan perempuan penggembala kerbau di masyarakat adat Sasak yang tergusur proyek pembangunan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat ini dilakukan untuk mendukung Hari Perempuan Internasional yang diperingati tiap 8 Maret dan Hari Musik Nasional pada 9 Maret.

Perempuan Gembala mulai bisa didengarkan lewat layanan streaming musik, Spotify dan Apple Music pada Sabtu, 9 Maret 2024. Video musik dilengkapi lirik juga sudah bisa ditonton di kanal Youtube @UsmanHAM_ID, sejak dua jam lalu.

“Semula kami memilih genre musik rock dan blues seperti karya-karya sebelumnya. Tapi rasa kesedihan mereka mendorong kami lalu mencoba corak musik yang berbeda,” kata Usman Hamid, pentolan grup Usman and The Blackstones dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Sabtu, 9 Maret 2024.

Usman and The Blackstones Jelaskan Tradisi Perempuan Sasak

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia itu menjelaskan, selama ini kegiatan perempuan menggembala kerbau adalah tradisi turun temurun. Mereka menggembala melalui jalur pantai hingga danau-danau tempat para kerbau menikmati kubangan. Selain untuk membajak sawah, kerbau melambangkan kesejahteraan hidup. "Kini tradisi itu ternodai oleh pembangunan," ujar aktivis HAM itu.

Menurut Usman, proses pengerjaan lagu berlangsung selama setahun. Usman merasa durasi waktu terasa lama karena pilihan corak musik mengalami perombakan beberapa kali. "Yang pasti, lagu ini adalah solidaritas untuk perjuangan masyarakat adat Sasak di pulau indah Lombok."

Penggambaran Video

Video menampilkan sosok-sosok perempuan penggembala kerbau yang secara visual dibantu Artificial Intelligence (AI) oleh Fiqie Nur Anbiya. Lagu ini juga diberi artwork yang melukiskan sosok gembala yang menatap sirkuit balapan Mandalika.

“Semoga dengan lagu ini pemerintah masih mau tergerak memberikan akses pemulihan yang efektif bagi para korban, termasuk penggembala kerbau yang hak-haknya terlanggar” kata dia.

Jika menengok ke belakang, tutur Usman, tepat setahun lalu, para ahli PBB mengungkapkan prihatin atas peningkatan militerisasi dan pelanggaran hak asasi di sekitar Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Mereka mengkhawatirkan tindakan aparat yang mengusir dan menekan Masyarakat Adat Sasak agar menyerahkan tanahnya untuk Proyek Mandalika. Harta benda rakyat ini mencakup taman, resor, hotel dan lintasan balap motor bertaraf internasional.

Proyek ini dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia Tourism and Development Corporation (ITDC), sebagian besar didanai oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Para ahli PBB, Usman melanjutkan, meminta Indonesia dan AIIB agar mematuhi standar HAM, sesuai Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta Prinsip dan Pedoman Dasar Penggusuran dan Pengungsi Berbasis Pembangunan.

Pilihan Editor: Usman Hamid hingga Once Mekel Desak Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 98 Lewat Lagu