Terlibat Film Dirty Vote, Dosen UGM Zainal Arifin Mochtar Terganggu Disebut Aktor

Sabtu, 24 Februari 2024 13:03 WIB

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.

TEMPO.CO, Bandung - Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengaku agak terganggu dengan sebutan aktor. Zainal bersama kolega akademisi Feri Amsari dan Bivitri Susanti, merupakan tiga sosok yang tampil dalam film Dirty Vote besutan terbaru sutradara Dandhy Dwi Laksono. “Kata aktor itu ada bagusnya untuk tidak dipakai,” katanya di Bandung, Jumat, 23 Februari 2024.

Alasannya menurut Zainal, kata aktor mengesankan mereka berakting. Sehingga isi film yang berdurasi 1 jam 57 menit itu bisa dianggap tidak sepenuhnya benar. “Mungkin kalau (disebut) presentator lebih enak, atau apa pun, tapi saya merasa agak terganggu dengan kata aktor seakan-akan apa yang kita sampaikan itu akting,” ujarnya.

Dandhy Laksono, Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar datang ke Bandung untuk berdiskusi seputar film Dirty Vote yang mulai ditayangkan di YouTube saat masa tenang menjelang Pemilu 14 Februari 2024. Diskusi gelaran bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, Lembaga Bantuan Hukum Pangayoman dan Bandung Bergerak di kampus Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung itu melibatkan puluhan mahasiswa, dosen, dan kalangan umum.

Tiga Alasan Zainal Arifin Mochtar Terlibat di Dirty Vote

Menurut Zainal, ada tiga alasan yang membuatnya terlibat dalam film Dirty Vote. Awalnya karena diajak Dandhy yang dinilainya punya garansi idealitas dalam menyampaikan sesuatu seperti lewat karya film. Alasan kedua karena mereka ingin menampilkan sesuatu yang baru lewat film sebagai sarana yang luar biasa.

“Walaupun sebenarnya film ini mengerjakan hal yang agak relatif mirip dengan kliping,menjahit berita-berita, realitas, data, yang dikompilasi disusun ulang untuk disajikan dengan baik,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Kemudian dalih yang terpenting adalah untuk menegur rezim dengan cara apa pun, di antaranya lewat film. Menurutnya ada nuansa otoritarianisme yang diputar kembali. “Apakah sama di era Suharto mungkin tidak, mungkin neo otoritarianisme,” kata Zainal. Karena itu, menurutnya, perjuangan masih berumur panjang.

Penonton Penasaran Pemilu Curang

Sementara Feri Amsari mengatakan, yang membuat film ini menarik karena penonton penasaran apakah Pemilu curang atau tidak. Sebagian besar penonton menurutnya baru sadar dan menikmati ilmu potik dan hukum tata negara.

“Misalnya terminologi politik gentong babi yang disampaikan Mbak Bibip (Bivitri), selama ini sudah dikerjakan dengan politik ini atas nama misi sosial yang kemudian kita sadari semua itu didekatkan dengan tanggal Pemilu,” kata dosen dan pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.

Publik menyukai sikap welas asih yang kurang lebih seperti politik balas budi dalam bentuk kasar dalam perpolitikan. Feri menyebut politik gentong babi itu lewat perekrutan pegawai sipil negara, dan kenaikan gajinya, termasuk lembaga yang terkait menjelang Pemilu.

“Film ini cukup serius, membicarakan nasib kita, kesadaran politik dan apa yang terjadi jauh lebih penting,” ujarnya. Mereka tidak peduli dengan beragam fitnah setelah penayangan film. Seperti ada yang menyebut para akademisi itu sebagai artis seperti Arya Saloka juga Amanda Manopo.

Pilihan Editor: Pemain Dirty Vote Dipolisikan, Zainal Arifin Mochtar: Yang Diam Saja Dilaporkan, Hadapi Saja

Berita terkait

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

9 hari lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Pasca Putusan MK, CLS FH UGM Mendesak Pembatasan Kekuasaan Presiden

21 hari lalu

Pasca Putusan MK, CLS FH UGM Mendesak Pembatasan Kekuasaan Presiden

"Rezim anaknya ini kan hanya melanjutkan apa yang terjadi," kata akademisi Zainal Arifin Mochtar soal nasib demokrasi pasca Putusan MK.

Baca Selengkapnya

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

23 hari lalu

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.

Baca Selengkapnya

Usai Putusan Sengketa Pilpres, Zainal Arifin Mochtar Sebut MK Punya Banyak PR

23 hari lalu

Usai Putusan Sengketa Pilpres, Zainal Arifin Mochtar Sebut MK Punya Banyak PR

Pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai MK punya banyak pekerjaan rumah alias PR pasca-putusan sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum UGM Nilai Ada 3 Kejanggalan Putusan MK soal Sengketa Pilpres

23 hari lalu

Pakar Hukum UGM Nilai Ada 3 Kejanggalan Putusan MK soal Sengketa Pilpres

MK sebelumnya telah menolak gugatan sengketa pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies dan Ganjar.

Baca Selengkapnya

Singgung Anwar Usman, Feri Amsari Heran Amicus Curiae Megawati Dianggap Konflik Kepentingan

27 hari lalu

Singgung Anwar Usman, Feri Amsari Heran Amicus Curiae Megawati Dianggap Konflik Kepentingan

Feri Amsari, mengklaim pengajuan Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan dari Megawati Soekarnoputri ke Mahkamah Konstitusi bukan konflik kepentingan.

Baca Selengkapnya

Soal Urgensi Kehadiran Jokowi pada Sidang Sengketa Pilpres di MK, Begini Kata Pakar Hukum

40 hari lalu

Soal Urgensi Kehadiran Jokowi pada Sidang Sengketa Pilpres di MK, Begini Kata Pakar Hukum

Pakar hukum tata negara Feri Amsari berpendapat bahwa keterangan Jokowi dalam sidang di MK merupakan hal penting. Beda dengan hakim MK Arief Hidayat.

Baca Selengkapnya

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

41 hari lalu

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

Siapa saja yang menyerukan Jokowi dihadirkan di sidang sengketa Pemilu 2024 yang digelar di MK? Berikut alasan mereka.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Keterangan Menteri Bisa Pengaruhi Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

43 hari lalu

Pakar Sebut Keterangan Menteri Bisa Pengaruhi Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Para menteri itu, kata dia, bisa memperkuat atau memperlemah dalil kecurangan TSM dalam gugatan sengketa hasil pilpres 2024 di MK.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Permintaan Jokowi Dihadirkan sebagai Saksi Sengketa PHPU Pilpres di MK

44 hari lalu

Pro-Kontra Permintaan Jokowi Dihadirkan sebagai Saksi Sengketa PHPU Pilpres di MK

Selain empat menterinya, Presiden Jokowi juga menjadi salah satu saksi yang ingin diajukan di sidang PHPU Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya