Di Depan Istana Presiden Yogya, 14 Band Metal Gelar Konser Desak Jokowi Netral

Minggu, 4 Februari 2024 20:38 WIB

Sebuah konser pecinta musik metal bertajuk Voltage digelar meriah di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret Titik Nol Kilometer atau persis di seberang depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Sabtu malam 3 Februari 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sebuah konser pecinta musik metal bertajuk Voltage digelar meriah di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret Titik Nol Kilometer atau persis di seberang Istana Kepresidenan Gedung Agung Sabtu malam, 3 Februari 2024. Konser ini diramaikan tak kurang 14 band dari komunitas metal mulai aliran heavy metal, trash metal, rock, death metal, juga black metal.

14 Band Metal Suarakan Kegelisahan Situasi Politik

Sebut saja seperti Horush, Propaganda, KramOtak, LVPJR, Ready To Fight, dan Abnormal Risk. Ada juga aksi dari Murder 27, Rotten Pig, Death Artery, Right Way, Brutus, SVRJ, Demodex, Mati Enom, dan NKO. Konser yang dihadiri ribuan pecinta musik metal di depan istana itu menjadi wadah para musisi untuk menyuarakan kegelisahan atas situasi politik menjelang Pemilu Presiden 2024 yang akan berlangsung 14 Februari mendatang.

Mereka mendesak pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersikap netral dan mampu bersikap layaknya negarawan yang bisa menjaga kondusifitas dan tak berpihak pada salah satu pasangan capres- cawapres. "Dari konser musik di seberang istana ini kami ingin mengedukasi masyarakat yang menonton juga pemerintah di sana, bahwa manusia pada dasarnya bebas berekspresi," kata Nana Yushendra, panitia penyelenggara konser musik itu, kemarin.

Sebuah konser pecinta musik metal bertajuk Voltage digelar meriah di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret Titik Nol Kilometer atau persis di seberang depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Sabtu malam 3 Februari 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono.

Nana yang juga dari komunitas Metal Head Jogja itu mengatakan meski para musisi yang terlibat bukanlah partisan alias tidak ada yang terafiliasi partai tertentu, namun dari konser itu mereka sebagai warga juga tak bisa menutup mata. Mereka mengatai kegaduhan situasi politik yang jadi sorotan dan keresahan publik saat ini.

Advertising
Advertising

"Maka kami ingin mengingatkan pemerintah agar berdemokrasilah dengan baik, dengarkan suara masyarakat," kata Nana yang dalam menggelar konser di seberang istana itu tak kesulitan mendapatkan izin dari aparat.

Komunitas Musik Metal Lihat Demokrasi Dipermainkan

Menurut Nana, sejak mulai kasus di Mahkamah Konstitusi, komunitas musik metal ini melihat demokrasi seperti dipemainkan. "Mengapa sekarang pejabat, menteri-menteri pemerintah juga ikut kampanye, kan seharusnya netral," kata Nana.

Selaku komunitas musik metal, Nana menyerukan agar situasi kembali menjadi kondusif. Penyelenggara negara bisa menjaga perannya dalam menjaga kebersamaan masyarakat. Bukan malah menjadi sumber perpecahan karena berpihak pada salah satu pasangan capres-cawapres.

"Dari konser ini kami mengajak masyarakat dan semua aparatur negara sama sama mengambil peran menciptakan situasi yang lebih nyaman, dalam melaksanakan Pemilu," ujar dia. "Mari jaga semangat reformasi, di mana setelah 1998, kebebasan berekspresi bisa kembali hidup dan pemerintah bisa menjadi pengayom semua."

Pilihan Editor: Mengenal Istilah Polisi Skena dan Alasan Mereka Dianggap Menyebalkan

Berita terkait

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

11 menit lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

52 menit lalu

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?

Baca Selengkapnya

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

1 jam lalu

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

1 jam lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

1 jam lalu

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

2 jam lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pria Coba Dekati Presiden Jokowi sebelum Dihentikan Paspampres, Mau Curhat?

2 jam lalu

Kronologi Pria Coba Dekati Presiden Jokowi sebelum Dihentikan Paspampres, Mau Curhat?

Seorang pria berambut cepak mencoba mendekati Presiden Jokowi, yang sedang bicara kepada wartawan, dari arah belakang.

Baca Selengkapnya

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

2 jam lalu

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

Seorang pria di Konawe, Sultra, secara mendadak menghampiri Jokowi dari belakang. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan: Perumusan Iuran Sistem Kelas Rawat Inap Standar Harus Libatkan Masyarakat

2 jam lalu

BPJS Kesehatan: Perumusan Iuran Sistem Kelas Rawat Inap Standar Harus Libatkan Masyarakat

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyebut pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam menetapkan besaran iuran untuk sistem KRIS

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

3 jam lalu

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus pembagian kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Nilai iuran yang baru belum ditentukan.

Baca Selengkapnya