Dokter Tirta Nilai Kerumunan Sambut Jokowi di NTT: Hukum Tak Perlu Ditegakkan

Reporter

Tempo.co

Rabu, 24 Februari 2021 23:52 WIB

Dokter Tirta Mandira Hudhi saat akan disuntik vaksin COVID-19 oleh petugas kesehatan di Puskesmas Ngemplak 2, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis, 14 Januari 2021. Dokter Tirta juga menanyangkan secara live di Instagram saat divaksinisai. Instagram/@dr.tirta

TEMPO.CO, Jakarta - Dokter Tirta menjadi perbincangan hangat di Twitter gara-gara pernyataannya yang dianggap berat sebelah saat menanggapi kerumunan sambut Jokowi di NTT. Ia mencuitkan pendapatnya dalam video TikTok lalu diunggah akun Twitternya pada Rabu, 24 Februari 2021.

"Dokter Tirta bagaimana komentarnya mengenai kerumunan akibat antusiasme warga di NTT menemui Pak Presiden Joko Widodo. Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejatinya simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa," katanya pada kalimat pembuka.

Menurut Tirta, terlalu banyak kerumunan yang hadir, membuat Jokowi tidak bisa membubarkan kerumunan. Bahkan, kata dia, di salah satu video, sedannya dikerumuni orang banyak.

Baca juga: Tuai Perdebatan, 3 Saran Dokter Tirta untuk Pelaku Sinetron

"Kedua, Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka untuk datang," ucapnya. "Tapi antusias, nah hal ini seharusnya menjadi refleksi bagi tim protokoler untuk berhati-hati mengatur agenda bapak di lapangan. Jadi ya, kembali untuk penerapan sanksi kerumunan, menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan," katanya.

Advertising
Advertising

Dokter Tirta memberikan keterangan saat memperkenalkan kolaborasinya bersama Holywings, di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020. Dalam proses pembuatan merchandise, dokter Tirta dan Holywings turut menggandeng pekerja UMKM yang usahanya terdampak pandemi Covid-19. TEMPO/Nurdiansah

Pendapat dokter, influencer, dan pengusaha inilah yang memancing keriuhan di linimasa di Twitter. Netizen menguraikan bahwa presiden bukan merupakan salah satu simbol negara.

"Menurut UU No. 24 Tahun 2009, presiden tidak termasuk simbol negara, Mas Bro, jadi gak valid pernyataanmu. Dan seyogyanya presiden sebagai pemimpin negara, memberikan contoh yang baik untuk warganegara. Dan Mas Bron sebagai public figure harus lebih adil dalam berpendapat," balas @DenyF9. Pengguna Twitter ini menjelaskan, empat simbol negara adalah bendara Merah Putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan Lagu Indonesia Raya.

Baca juga: Liverpool Kalah, Dokter Tirta Lampiaskan Kekesalan dengan Jawab Hater di TikTok

"Tandanya, Dok, kampanye beliau yang jaga jarak gak berhasil, wong pas beliau datang aja gak pada jaga jarak jadinya. Itu fakta. Yang saya tahu ya, jalan presiden itu akan disterilkan oleh Paspampres bahkan beberapa jam sebelum tiba, itu kondisi normal, apalagi Covid," balas @rezarinaldy.

Ada juga yang mencoba menjelaskan kepada Tirta, bahwa hadiah yang dibagi Jokowi itu sudah dipersiapkan sebelumnya. "Dia sudah mempersiapkan hadian yang akan dilempar luar jendela. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa tidak ada undangan ke rakyat untuk berkumpul di tepi jalan. Pikir, Dok! Pikir," cuit @ichalaz.

Sebelumnya, Dokter Tirta menanggapi netizen lain bahwa Jokowi secara langsung mengundang rakyat. "Terus kenapa Bapak bagi-bagi bingkisan segala," tulis @HettyPraba.

Saat itulah, Dokter Tirta menyahut pertanyaa itu. "Pak Jokowi ngajak nggak? Udah cek video sedan beliau dicegat? Coba dijawab dulu yang ini," katanya ballik menantang. Ia terus meyakinkan bahwa penegakan hukum tak perlu dilakukan untuk kasus kerumunan sambut Jokowi di NTT tersebut.


Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya