Perempuan bernama asli Dewi Murya Agung itu, hanya berharap pemerintah bersedia berpikir ulang sebelum mengambil ketetapan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi menjadi Undang-Undang. Pasalnya, kata artis kelahiran Jember 18 Desember 1985 itu, Indonesia adalah negara multi ras, multi budaya, dan multi agama.
"Kita ini satu kesatuan, banyak ras, suku dan agama. Jangan sampai (pengesahan RUU itu) merusak persatuan dan kesatuan," ujar artis yang terkenal dengan goyang gergajinya itu di Jakarta, Rabu (15/10).
Kendati tak secara tegas mengaku setuju atas RUU itu, Dewi yang pada tahun ini membintangi tiga film sekaligus yaitu 'Tali Pocong Perawan', 'Mati Kemaren', dan 'Kutunggu Jandamu' itu, mengaku tak mempermasalahkan bila RUU itu disyahkan. "Kalau mau disyahkan tidak masalah selama membawa dampak positif bagi masyarakat," tutur mantan istri penyanyi dangdut Saiful Jamil itu.
Bagi Dewi, saat ini masih banyak persoalan yang jauh lebih penting ketimbang persoalan pornografi yang perlu mendapatkan penanganan serius dari pemerintah. Lantas ia pun menyebut persoalan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil yang semakin melorot. "Persoalan itulah yang jauh lebih penting," jelasnya.
Oleh karena itu, ia minta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah bersikap bijak sebelum membuat keputusan. Karena cara pandang dari masing-masing pihak dalam menyikapi pengertian porno juga berbeda-beda. Sehingga, katanya, perdebatan soal itu juga bakal tidak ada habisnya. Lantaran itulah, lebih baik memperhatikan persoalan yang jauh lebih penting dihadapi bangsa ini.
Seperti diketahui, Dewi yang kerap berpenampilan seksi saat tampil di panggung itu, sepanjang tahun ini menghadapi penolakan untuk manggung di sejumlah daerah. Tercatat, Pemerintah Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Depok, dan beberapa bupati menyatakan mencekal Dewi untuk manggung di daerahnya pada 2008 ini. Alasan mereka, karena goyangan Dewi dinilai terlalu vulgar.
Yang terang, Dewi mengaku ingin menjadi seorang warga negara yang baik, sehingga dirinya akan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dan telah menjadi kesepakatan. Sebab, itulah perwujudan nilai-nilai demokrasi, katanya. Terlebih, sebutnya, aturan tentang pornografi itu bukan semata-mata diperuntukkan bagi dirinya saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Arif Arianto
