Tanthowi dan Helmy Yahya Tetap Solid

Reporter

Editor

Senin, 18 Agustus 2008 14:41 WIB

TEMPO Interaktif, Palembang: Menjelang pemilihan Gubernur Sumatera Selatan, dua artis bersaudara kandung yang juga presenter kondang Thantowi Yahya dan Helmi Yahya menjadi santapan pemberitaan lokal dan nasional. Keduanya dikesankan sedang bertarung di arena politik.

Thantowi Yahya yang kader Golkar mendukung penuh calon Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang juga menjadi rival adiknya, Helmy Yahya, yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan untuk posisi Wakil Gubernur berpasangan dengan Syahrial Oesman.

"Kami tetap solid sebagai saudara. Siapa yang tidak bangga adiknya menjadi calon Wagub, hanya kakak yang gila yang tidak bangga," kata Tanthowi bersama Helmy Yahya di Palembang hari ini.

Menurut Tanthowi, dirinya tetap membangun hubungan dan komunikasi dengan adiknya. Dia juga mengatakan bahwa yang terjadi saat ini hanya pilihan keyakinan politik semata.

"Sebagai kader Golkar saya akan mendukung semua kebijakan partai, baik pada pemilukada, pemilu dan sebagainya," katanya. Karena Partai Golkar sudah menunjuk Alex Noerdin sebagai calon Gubernur Sumsel, maka dirinya harus mendukung kebijakan partai tersebut.

Selain itu, keputusannya untuk mendukung Partai Golkar sudah ditetapkan sebelum Helmy maju menjadi calon Gubernur Sumsel priode 2008-2013. Apalagi, saat ini dirinya merupakan caleg dari Sumsel II untuk DPR RI, dengan nomor 1.

Sementara itu, sang adik Helmi Yahya mengatakan bahwa abangnya merupakan mentor sekaligus gurunya. Sulit baginya untuk melupakan Tanthowi, namun dia juga memahami pilihan politik sang abang. "Saya dua minggu ini akan fokus ke persoalan kampanye kami, tentu saya akan maju terus," katanya.

Dia juga meminta masyarakat untuk tidak melihat hubungan dirinya dengan Tanthowi pecah dan tidak akur. Diakui oleh Tanthowi bapaknya sendiri adalah tokoh dari PPP. "Jadi di keluarga besar kami ada Golkar, PDI Perjuangan dan PPP, itu demokrasi," ujarnya.

ARIF ARDIANSYAH

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya