Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejarah Mural di Indonesia dari Merdeka Ataoe Mati hingga 404 Not Found

Reporter

image-gnews
Mural bertuliskan
Mural bertuliskan " Tuhan, Aku Lapar " terpampang di Jalan Arya Wangsakara, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang yang viral. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ramai dibicarakan soal mural yang bertuliskan 404: Not Found di wajah Presiden Jokowi sebagai bentuk kritik sosial. Mural sendiri merupakan seni urban yang memanfaatkan tembok atau dinding sebagai medianya.

Selain sebagai seni murni, mural biasanya mengandung pesan dari masyarakat urban melalui gaya bahasa visual yang mereka sajikan. Secara umum, bentuk protes melalui seni telah dimulai sejak awal abad ke-20 dan telah berkembang hingga sekarang.

Dalam sebuah Jurnal yang dimuat di Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika berjudul Street Art Sebagai Komunikasi Politik: Seni, Protes, dan Memori Politik, Gede Indra Pramana dan Azhar Irfansyah menyebut mural atau grafiti merupakan salah satu praktik seni jalanan yang mengisi ruang publik. Karya-karya seni grafiti yang awalnya tumbuh di tembok-tembok kota ini kemudian menjadi ikon protes terhadap situasi sosial dan politik di Indonesia.

Salah satu bentuk protes terhadap ketidakadilan yang menggunakan mural adalah sketsa wajah Munir, sosok pembela Hak Asasi Manusia yang meninggal akibat diracun di dalam pesawat, karya seniman Antitank di Yogyakarta. Mural ini menjadi ikonik sebagai simbol perlawanan masyarakat sipil di Indonesia.

Tidak mudah untuk menelusuri sejarah protes menggunakan seni atau Seni aktivis karena banyak variasinya. Berdasarkan data, sejarah mencatat banyak kasus seni protes yang ditemukan pada awal 1900-an, seperti Guernica karya Picasso pada tahun 1937, yang beberapa dekade terakhir telah banyak mempengaruhi seniman mengadopsi seni protes sebagai gaya untuk menyampaikan pesan kepada publik.

Reed, T.V melalui tulisan The art of protest : culture and activism from the civil rights movement to the streets of Seattle yang diterbitkan Minneapolis, University of Minnesota Press, pada 2005, berpendapat seni aktivis penting untuk membentuk dimensi budaya dan pemahaman tentang pentingnya kekuatan politik, ekonomi, dan sosial dalam gerakan dan tindakan perubahan sosial.

Suzanne Lacy, dalam tulisannya Mapping the Terrain: New Genre Public Art, yang diterbitkan Bay Press Inc pada 1995 menyebutkan seni aktivis berawal dari iklim artistik dan politik tertentu. Menurutnya seni protes adalah media yang dapat diakses oleh semua kelas sosial ekonomi dan merupakan alat inovatif untuk memperluas struktur peluang.

Di Indonesia, kemunculan mural dapat ditemukan paling tidak sejak periode revolusi. Mural-mural ini dapat ditemukan di dinding-dinding kota wilayah Republik Indonesia yang sedang bergejolak, seperti tulisan-tulisan di gerbong kereta yang berisi seruan upaya propaganda mendukung kemerdekaan. Secara mencolok, seni protes ini menutupi dinding-dinding kota yang porak-poranda akibat perang yang berkecamuk selama aksi melawan Belanda.

Gede Indra Pramana dan Azhar Irfansyah, dalam jurnalnya menyebut jejak mural dalam sejarah panjang perjalanan Republik, dapat dilacak kehadirannya melalui coretan besar di gerbong kereta pada periode revolusi 1945-1949, “Merdeka Ataoe Mati,” yang tertulis besar-besar sebagai peringatan kedatangan kembali tentara NICA yang mengancam kemerdekaan Indonesia. Kemudian, ketertarikan kembali atas mural tidak dapat dilepaskan dari konteks runtuhnya Orde Baru, yang berkuasa di Indonesia selama lebih kurang 32 tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejak runtuhnya Orde Baru, yang menandai dimulainya periode keterbukaan politik, muncul berbagai individu dan kelompok yang merespons era keterbukaan ini melalui karya-karya seni. Di antaranya Lembaga Kebudayaan Kerakyatan Taring Padi, dan Apotik Komik, dua kolektif seniman yang ada di Yogyakarta. Pada 1999, Taring Padi dan Apotik Komik menyelenggarakan pameran seni rupa publik bertajuk “Sakit Berlanjut” yang diselenggarakan di Malioboro, Yogyakarta.

Karya Taring Padi menegaskan aspek kolektivitas dengan pesan yang blak-blakan dan cenderung provokatif. Mereka memasang poster mural tepat di depan kantor DPRD Yogyakarta, menggambarkan sekerumunan babi yang mengenakan topi baja dan sepatu lars militer, dikerangkeng dalam sebuah usungan. Beberapa figur manusia bercaping, berkopiah, dan ada pula yang mengenakan baju kaus bertulisan “Persatuan Buruh Becak”.

Di tengah kerumunan tersebut, muncul sosok berpakaian hitam dengan balon teks berbunyi, “Koalisi rakyat sipil demokratis. Hapuskan 38 kursi gratis di MPR DPR”. Teks lain semakin memperkuat unsur propaganda dari teks ini: “Demokrasi sejati adalah tanpa militer.”

Sementara Apotik Komik berekspresi dengan menggunakan gaya visualisasi komik yang cenderung tidak konvensional. Mereka membentuk figur-figur manusia yang sudah diideformasi dari bahan karton yang digambari dengan tinta cina, sehingga menghasilkan figur yang terkesan aneh.

Individu-individu Apotik Komik inilah kemudian yang membawa mural di tembok-tembok kota Yogyakarta. “Peristiwa-peristiwa ini boleh jadi menandai napas seni publik yang muncul pada dekade-dekade berikutnya”, sebut Gede Indra Pramana dan Azhar Irfansyah dalam jurnalnya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga: Didatangi Polisi, Pembuat Mural Tuhan Aku Lapar di Tangerang Tertekan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Istana: Permintaan Maaf Presiden Jokowi Itu Bentuk Kerendahan Hati

35 menit lalu

Presiden Jokowi meninjau Bendungan Temef saat peresmian di Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 2 Oktober 2024. Bendungan Temef yang diresmikan Presiden Jokowi tersebut mampu menyediakan air baku dengan kapasitas 131 liter per detik untuk masyarakat di dua Kabupaten, Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. ANTARA/Mega Tokan
Istana: Permintaan Maaf Presiden Jokowi Itu Bentuk Kerendahan Hati

Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengklaim apologia Presiden Jokowi sebagai komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.


Terpopuler: Deflasi Berturut-turut Bikin Cemas, Kelanjutan Prakerja dan Iuran Tapera di Era Prabowo

1 jam lalu

Suasana pusat perbelanjaan di Jakarta, 3 September 2024. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat secara bulanan Indonesia mengalami deflasi 0,03 persen pada Agustus 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Deflasi Berturut-turut Bikin Cemas, Kelanjutan Prakerja dan Iuran Tapera di Era Prabowo

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 3 Oktober 2024, dimulai dari perbedaan respons pengusaha dan pemerintah terhadap deflasi berturut-turut.


Kata Moeldoko Soal Keberlanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo

10 jam lalu

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko saat menyampaikan keterangan di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Andi Firdaus
Kata Moeldoko Soal Keberlanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo

Moeldoko menyatakan akan kembali menekuni proyek baterai untuk kendaraan listrik setelah masa jabatannya di KSP berakhir.


Soal Iuran Tapera di Era Prabowo, BP Tapera: Belum Tahu Tahun Depan atau Kapan, Kita Harus Siapkan Dulu

10 jam lalu

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho saat memberikan keterangan pers di Kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Menanggapi adanya pemberitaan di media terkait BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Dapat Pengembalian Dana Tapera Rp 567,5 Miliar, seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK dan dilaporkan kepada BPK serta telah dinyatakan selesai oleh BPK. TEMPO/Subekti
Soal Iuran Tapera di Era Prabowo, BP Tapera: Belum Tahu Tahun Depan atau Kapan, Kita Harus Siapkan Dulu

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan lembaganya belum menarik iuran dari ASN untuk program Tapera.


Ketua DPD Sultan Najamudin Akui Sempat Dihubungi Jokowi: Beliau Titip Pesan agar Guyub

13 jam lalu

Ketua DPD RI 2024-2029 Sultan B Najamuddin saat mengikuti  sidang pemilihan dan penetapan Pimpinan DPD RI 2024-2029 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Pemilihan Pimpinan DPD RI periode 2024-2029 memunculkan dua paket Calon Pimpinan yaitu Calon Ketua La Nyalla Mattalitti dengan Calon Wakil Ketua Nono Sampono, Andi Muhammad Ihsan, dan Elviana dan Calon Ketua Sultan B Najamuddin dengan Calon Wakil Ketua: GKR Hemas, Yorrys, Tamsil Linrung. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua DPD Sultan Najamudin Akui Sempat Dihubungi Jokowi: Beliau Titip Pesan agar Guyub

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, mengatakan bahwa dirinya dihubungi oleh Presiden Joko Widodo usai dilantik


Istana sebut Belum Ada Tanggal Pasti Penyerahan Nama Capim KPK ke DPR

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terima nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Oktober 2024. Istimewa
Istana sebut Belum Ada Tanggal Pasti Penyerahan Nama Capim KPK ke DPR

Istana mengatakan belum ada waktu yang pasti soal pengiriman nama Capim KPK dan calon anggota Dewas ke DPR oleh Presiden Jokowi.


Jokowi Pindah ke Solo: Belum Ada Rencana Penyambutan hingga Ikut Pilkada

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timor, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Pindah ke Solo: Belum Ada Rencana Penyambutan hingga Ikut Pilkada

Jokowi telah mengajukan pindah domisili ke Solo sejak September 2024


Pakar Hukum Soroti 4 UU Instan di Era Jokowi, Dibuat Tergesa-gesa dan Abaikan Partisipasi Publik

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang didukung Jokowi di antaranya,  kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA
Pakar Hukum Soroti 4 UU Instan di Era Jokowi, Dibuat Tergesa-gesa dan Abaikan Partisipasi Publik

Pakar hukum Bivitri Susanti menyoroti empat UU di era Presiden Jokowi yang dbuat secara instan dan mengabaikan partisipasi publik.


Retno Marsudi Sampaikan Pesan Perpisahan usai 10 Tahun Menjabat sebagai Menteri Luar Negeri

15 jam lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat wawancara dengan Tempo di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Retno Marsudi Sampaikan Pesan Perpisahan usai 10 Tahun Menjabat sebagai Menteri Luar Negeri

Retno Marsudi menyampaikan pesan perpisahan dan permohonan maaf usai menjadi menteri luar negeri selama 10 tahun.


Istana: Tak Masalah Jokowi atau Prabowo yang Serahkan Nama Capim KPK ke DPR

15 jam lalu

Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Purwono, saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Istana: Tak Masalah Jokowi atau Prabowo yang Serahkan Nama Capim KPK ke DPR

Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan, proses penyerahan nama Capim KPK dan Calon Dewas ke DPR sifatnya hanya administratif.