Pagelaran Wayang kulit dengan Dalang Ki Mantep Sudarsono. (TEMPO/Novi Kartika)
TEMPO.CO, Yogyakarta - Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Kabupaten Gunung Kidul mendesak Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat kebijakan pendistribusian paket pentas wayang agar lebih merata. Ketua Pepadi Gunung Kidul Heri Nugroho menuturkan, kebijakan pendistribuan perlu dibuat sebagai pendorong para dalang mendapat kuota sama dalam meningkatkan frekuensi tampil untuk promosi.
“Selama ini Pemerintah DIY tidak punya wilayah khusus meskipun selalu ada anggaran untuk paket pentas wayang. Yaitu APBD atau Dana Keistimewaan,” kata Heri kepada Tempo Selasa 25 Februari 2014. Menurut dia, tanpa alokasi khusus distribusi paket pagelaran wayang hanya jatuh ke dalang di Kota Yogyakarta.
Tahun ini Pepadi Gunung Kidul mendapat Rp 180 juta untuk menggelar sebanyak 36 pentas. Angka ini sama dengan tahun lalu. Biaya per paket pentas terpaksa harus ditekan agar lebih banyak dalang yang tampil. Dari biaya Rp 8 juta normalnya satu kali pentas, dipangkas menjadi Rp 5 juta. “Dari 120 dalang, yang tampil 36 dalang untuk tahun ini, lainnya kami persilakan mencari penghasilan sendiri,” kata dia.
Pepadi Gunung Kidul tak melarang dalang dipakai partai politik menjelang Pemilu 2014. “Kami tidak bisa melarang karena menyangkut matapencaharian," kata dia. (Baca: Pentas Wayang Kulit)
Kepala Seksi Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gunung Kidul Restu Rahardja mengantakan pemerintah sudah memperbanyak porsi pentas dalang di Gunung Kidul. “Bisa dibandingkan dengan kabupaten lain, Gunung Kidul paketnya terbanyak di DIY,” kata dia.
Bahkan dengan Dana Keistimewaan yang dicairkan pada 2013 lalu, pemerintah DIY turut menambah paket pentas di luar APBD kabupaten, yakni 14 paket. “Yang mengisi dalang dari Pepadi,” kata dia. Restu mengakui, selama ini paket pentas dari dana APBD DIY memang tak sampai mengalir ke Gunung Kidul.
Untuk memperbanyak paket pentas seni tradisi khususnya wayang di Gunung Kidul pemerintah setempat telah mengajukan anggaran dua kali lipat dari tahun sebelumnya. “Tahun ini kami ajukan Rp 20 miliar Dana Keistimewaan, baik untuk memperbanyak pentas serta pengadaan alat seperti gamelan,” kata dia.
