TEMPO.CO, Jakarta - Kabar makam almarhum Uje akan dibongkar karena tidak memenuhi peraturan daerah ditepis oleh Jonatahan Pasodung, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, tidak ada istilah pembongkaran untuk makam yang belum lama dipugar tersebut.
"Memang kakak almarhum menolak pembongkaran. Tapi jangan dikesankan ada pembongkaran, kita nggak bongkar, tidak pernah melakukan pembongkaran makam dan mayat," kata Jonathan saat ditemui di kantornya, Jumat 27 September 2013.
Menurut Jonathan, dinas pemakaman hanya mensosialisasi perda dan menyesuaikannya dengan apa yang seharusnya ada di lapangan. "Kita hanya menyesuaikan, melakukan penyesuaian bahwa inilah peraturannya," ujar dia.
Perda no. 3 tahun 2007 mengatur seperti apa seharusnya makam yang ada di seluruh taman pemakaman umum di Jakarta. Pengaturan lahan pemakaman diupayakan dapat menjadikan area pemakaman menjadi daerah multifungsi sebagai ruang terbuka hijau dan daerah resapan air.
"Dulu namanya pemakaman, sekarang menjadi Taman Pemakaman Umum. Karena fungsinya tidak hanya itu saja, maka dibuat peraturannya. Dengan harapan pemakaman jadi enak dipandang," kata dia.
Menurut Jonathan, selama mengurusi proses perbaikan pemakaman ini, pihaknya hanya akan berkordinasi dengan pihak ahli waris. Untuk menyelesaikan masalah makam Uje sesuai dengan Perda No.3 tahun 2007, Jonathan akan langsung menghubungi ahli waris dari almarhum Uje.
"Kalau soal pemugaran kan katanya ada pihak luar yang buat, saya tidak mau ikut campur untuk itu. Saya hanya akan berkomunikasi dengan pihak ahli warisnya saja," katanya.
