TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota dewan Nurul Arifin menyesalkan bentrokan berdarah antara Kesatuan Polisi Pamong Praja dengan warga Tanjung Priok yang menolak penggusuran makam Habib Hasan Alhaddad kemarin.
Ia menilai cara-cara Satpol PP yang digunakan untuk menghalau ratusan warga itu cenderung militeristik. "Itu hanya akan memunculkan perlawanan fisik dari warga. Seharusnya Satpol PP lebih humanis," kata Nurul, saat dihubungi Tempo di Jakarta, Kamis, (15/4).
Nurul melihat tragedi Tanjung Priok seharusnya bisa dihindari jika Satpol PP lebih memilih dialog ketimbang kekerasan. Menurut dia, perlawanan warga menolak gusur bukan semata-mata alasan ekonomi "Ada kultur dan keyakinan yang harus dipertimbangkan. Akan lebih baik kalau dibiarkan saja dan tidak diganggu. Apa ruginya juga buat Pelindo,"jelas anggota komisi II yang menangani bidang pertanahan.
Terkait bentrokan tersebut, komisinya telah bersepakat akan memanggil Gubernur DKI dan Wali Kota Jakarta Utara Jumat pekan depan. "Tadi komisi sudah rapat dan sepakat meminta penjelasan tragedi Priok." tutur Nurul. Di pertemuan nanti, Nurul berniat meminta Fauzi Bowo menyelesaikan sertifikasi tanah yang bermasalah terlebih dulu. "Bany ak yang tumpang tindih, ada yang punya dua sertifikat," ungkap Nurul.
MUSTHOLIH
