Komika Orasi di Depan Gedung DPR Tolak Revisi UU Pilkada, Ini Kata Mereka Soal Putusan MK

Jumat, 23 Agustus 2024 10:10 WIB

Komika Bintang Emon dan ribuan orang dari berbagai latar belakng artis, buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil berkumpul di depan komples parlemen DPR RI untuk mengawal putusan MK dan menuntut DPR mengikuti putusan MK soal ambang ambang batas syarat pencalonan kepala daerah di depan gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi unjuk rasa terhadap penolakan langkah DPR yang menganulir Putusan MK atau Mahkamah Konstitusi diikuti oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lain, termasuk komika. Tidak berdiam diri menyaksikan runtuhnya konstitusi, beberapa komika ikut meramaikan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR sebagai bentuk pengawalan terhadap Putusan MK dalam Pilkada 2024. Adapun, komika yang hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut, antara lain Arie Kriting, Mamat Alkatiri, dan Bintang Emon.

Selain melakukan unjuk rasa menolak RUU Pilkada, beberapa komika juga berorasi bersama elemen dari Partai Buruh dan mahasiswa. Berikut adalah pendapat beberapa komika tersebut dalam berorasi terhadap langkah DPR yang menganulir putusan MK, yaitu:

Arie Kriting

Arie Kriting mengungkapkan keresahannya lantaran DPR tidak mewakili suara rakyat. Padahal, Arie berharap DPR menyampaikan aspirasi rakyat untuk kemajuan negara.

“Kami hadir disini karena ingin menunjukkan solidaritas karena kami sudah capek, karena kami selama ini punya harapan tipis-tipis, tetapi ternyata wakil kita di DPR tidak mewakili suara rakyat,” tegas Arie, pada 22 Agustus 2024, seperti diberitakan Antara.

Advertising
Advertising

Bintang Emon

Bintang Emon yang berorasi dalam unjuk rasa tersebut menekankan, kedatangannya tidak untuk mewakili siapa pun. Ia menghadiri aksi tersebut bukan atas nama perseorangan, organisasi masyarakat (ormas), atau partai. Ia hadir karena kemarahan akibat langkah DPR.

“Kita dikumpulkan disini karena kemarahan kita,” kata Bintang.

Bintang juga menyampaikan, banyak keputusan para anggota DPR yang tidak masuk akal dan tidak berpihak kepada rakyat. Akibatnya, saat ini menjadi waktu yang tepat rakyat untuk melawan DPR. Bintang juga menuntut agar Indonesia memiliki pemimpin yang baik dari hasil kompetisi baik.

“Berikan kami kompetisi yang baik agar kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik,” kata Bintang.

Mamat Alkatiri

Komika asal Fakfak Papua, Mamat Alkatiri turut melakukan orasi yang memperingatkan masyarakat agar tidak dipecah belah oleh para anggota DPR. Mamat juga melihat, sampai saat ini, anggota DPR memecah persatuan rakyat melalui agenda yang hanya berpihak kepada golongan tertentu.

“Saya cuma minta kita jangan lagi mau dipecah belah oleh mereka (anggota DPR). Kita tinggalkan goa yang ada pada diri kita. Kita bersatu karena mereka takut kita bersatu. Jadi, teman-teman datang ke sini atas inspirasi sendiri, atas dasar konten, atau apa pun. Mereka takut kita jadi banyak,” ujar Mamat, seperti dalam video yang dibagikan akun X @GeryFrachman.

Unjuk rasa komika, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain akibat Badan Legislasi (Baleg) DPR menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikeluarkan pada 20 Agustus 2024. Putusan MK tersebut tertuang dalam Nomor MK 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas Pilkada akan ditentukan perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 setiap daerah.

Selain itu, MK juga mengeluarkan putusan 70/PUU-XXII/2024 yang menetapkan batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun saat penetapan calon oleh KPU. Namun, pada 21 Agustus 2024, Baleg DPR menggelar rapat membahas RUU Pilkada, tetapi menolak dua putusan MK tersebut.

RACHEL FARAHDIBA R | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Pilihan Editor: Pesohor Turut Aksi Kawal Putusanb MK, Siapa Lagi Selain Reza Rahadian?

Berita terkait

Respons KPU Soal Pendaftaran Masinton-Mahmud di Pilkada Tapanuli Tengah

8 jam lalu

Respons KPU Soal Pendaftaran Masinton-Mahmud di Pilkada Tapanuli Tengah

Keputusan akhir soal kelolosan Masinton-Mahmud di Pilkada Tapanuli Tengah akan diumumkan pada 22 September 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

8 jam lalu

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyutujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganeraan Indonesia, bagi dua atlet sepak bola, Eliano Johannes Rejinders dan Mees Victor Joseph Hilgres.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

8 jam lalu

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi soal tes wawancara seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang dilakukan secara tertutup.

Baca Selengkapnya

Saat KPU Jabar Berharap Tak Ada Isu SARA dan Politisasi Agama pada Pilkada 2024

9 jam lalu

Saat KPU Jabar Berharap Tak Ada Isu SARA dan Politisasi Agama pada Pilkada 2024

KPU berharap tidak ada isu-isu yang mendiskriminasi ciptaan Tuhan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

11 jam lalu

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah dan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Baca Selengkapnya

KPU Rekrut 3 Juta Lebih Anggota KPPS di Pilkada 2024

12 jam lalu

KPU Rekrut 3 Juta Lebih Anggota KPPS di Pilkada 2024

Para anggota KPPS ini akan disebar di 435.089 TPS untuk melayani sekitar 203.290.554 pemilih.

Baca Selengkapnya

DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

12 jam lalu

DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

BMKG menjelaskan modifikasi cuaca tersebut akan dilakukan sebanyak 40 hari sepanjang tahun 2025 dengan total biaya Rp 22,09 miliar.

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Sementara di Pilkada 2024 Jadi 35, Sebelumnya 41 Daerah

13 jam lalu

Calon Tunggal Sementara di Pilkada 2024 Jadi 35, Sebelumnya 41 Daerah

Penerimaan 6 pasangan calon ini secara otomatis mengurangi daerah dengan calon tunggal. Semula dari 41 kini menjadi 35 daerah.

Baca Selengkapnya

Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

14 jam lalu

Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga kembali menggelar aksi terkait RUU PPRT di DPR, Jakarta pada Selasa, 17 September 2024.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pekerja Platform, Anggota DPR: Negara Memang Harus Hadir

19 jam lalu

Kemnaker Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pekerja Platform, Anggota DPR: Negara Memang Harus Hadir

pemerintah Indonesia perlu menjadikan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Platform yang diterbitkan Singapura sebagai benchmark atau pembanding untuk menerbitkan aturan serupa di tanah air

Baca Selengkapnya