Buat Film Dirty Vote, Zainal Arifin Mochtar: Seperti Bandung Bondowoso dan Tak Ada Bayaran

Selasa, 13 Februari 2024 19:54 WIB

Pakar hukum sekaligus Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar. Tempo/Pribadi Wicaksono.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Film dokumenter Dirty Vote yang tayang pada Ahad, 11 Februari 2024 dan viral, telah memicu pro-kontra di kalangan elit politik jelang Pemilu 2024. Namun di balik film yang disutradarai Dandhy Laksono dan dibintangi tiga ahli Hukum Tata Negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari itu, proses pembuatannya ternyata cukup cepat.

"Proses pembuatan film itu mungkin seperti cerita Bandung Bondowoso," ujar pakar hukum sekaligus Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar yang terlibat dalam film itu, Selasa, 13 Februari 2024.

Beda Pembuatan Dirty Vote dengan Bandung Bondowoso

Cerita Bandung Bondowoso, kata Zainal, terkenal karena harus membangun 1.000 candi dalam satu malam. Sedangkan untuk membuat film Dirty Vote, kata dia, persiapan dan pengerjaannya juga sangat singkat alias tak sampai sepekan.

Dimulai penyiapan materi pada 5 Januari, lalu proses syuting dan editing. "Jadi dua hari bahas substansi (materi), satu hari latihan karena kami bukan aktor dan aktris jadi latihan ngomong di depan kamera, terus satu hari langsung syuting dari pagi sampai malam," katanya. "Proses editing hanya 1,5 hari," imbuhnya.

Trailer film itu lalu baru bisa dipublikasikan pada 10 Februari 2024 atau masa akhir hari kampanye. "Kita akhirnya baru bisa menayangkan full tanggal 11 Februari atau saat masa tenang, karena tak terkejar kalau 10 Februari," kata Zainal.

Dituduh Black Campaign

Advertising
Advertising

Karena penayangan tanggal 11 itulah, film itu sempat dituduh bagian dari black campaign yang dilakukan pasangan capres- cawapres nomor urut 1, sesuai angka. "Padahal pemilihan tanggal itu (11 Februari) alasannya sederhana saja, karena tak cukup waktunya," kata Zainal.

Ia menjelaskan, perilisan film itu memang ditujukan sebelum Pemilu berlangsung. "Kalau kami tayangkan setelah Pemilu ya sudah tak ada gunanya, karena dalam film itu kami memaparkan sejumlah data kecurangan dan mengurai pelanggaran hukum pada Pemilu 2024," kata dia.

"Jadi kalau ditanya kenapa tayangnya pas hari tenang, ya kita tanyakan balik, lalu hari yang tepat itu hari yang mana? Kan bingung juga, jangan-jangan harus menghitung primbon dulu atau apa," katanya.

Zainal menegaskan tak ada bayaran dalam film ini. Bahkan mereka juga harus patungan untuk konsumsi. "Tidak ada bayar-bayaran, kita malah patungan beli makan," kata dia.

Pilihan Editor: 2 Hari Dirty Vote Tembus Lebih dari 16 Juta Penonton, Sudan Nonton Film Berdurasi 1 Jam 55 Menit 22 Detik Ini?

Berita terkait

Pasca Putusan MK, CLS FH UGM Mendesak Pembatasan Kekuasaan Presiden

23 hari lalu

Pasca Putusan MK, CLS FH UGM Mendesak Pembatasan Kekuasaan Presiden

"Rezim anaknya ini kan hanya melanjutkan apa yang terjadi," kata akademisi Zainal Arifin Mochtar soal nasib demokrasi pasca Putusan MK.

Baca Selengkapnya

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

24 hari lalu

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.

Baca Selengkapnya

Usai Putusan Sengketa Pilpres, Zainal Arifin Mochtar Sebut MK Punya Banyak PR

24 hari lalu

Usai Putusan Sengketa Pilpres, Zainal Arifin Mochtar Sebut MK Punya Banyak PR

Pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai MK punya banyak pekerjaan rumah alias PR pasca-putusan sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

Ketakutan Raisa Sebelum Bikin Film Dokumenter Harta Tahta Raisa

25 hari lalu

Ketakutan Raisa Sebelum Bikin Film Dokumenter Harta Tahta Raisa

Raisa mengungkapkan ketakutannya sebelum memutuskan untuk membuat film dokumenter berjudul Harta Tahta Raisa.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum UGM Nilai Ada 3 Kejanggalan Putusan MK soal Sengketa Pilpres

25 hari lalu

Pakar Hukum UGM Nilai Ada 3 Kejanggalan Putusan MK soal Sengketa Pilpres

MK sebelumnya telah menolak gugatan sengketa pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies dan Ganjar.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Bermusik Band Bon Jovi yang Rilis Film Dokumenter

28 hari lalu

Perjalanan Bermusik Band Bon Jovi yang Rilis Film Dokumenter

Film serial dokumenter Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story akan tayang perdana di layanan streaming Disney+ dan Hulu pada Jum'at, 26 April 2024.

Baca Selengkapnya

Film Dokumenter Celine Dion akan Tayang di Prime Video

29 hari lalu

Film Dokumenter Celine Dion akan Tayang di Prime Video

Film dokumenter I Am: Celine Dion akan tayang di Prime Video pada 25 Juni 2024

Baca Selengkapnya

Sinopsis Film Dokumenter Bon Jovi yang Akan Tayang 26 April 2024

29 hari lalu

Sinopsis Film Dokumenter Bon Jovi yang Akan Tayang 26 April 2024

Sinopsis film dokumenter Bon Jovi mengikuti sejarah Bon Jovi, menampilkan video pribadi, foto, dan musik yang terkait gambaran kehidupan Jon Bon Jovi

Baca Selengkapnya

Peluncuran Ulang Film The Beatles 'Let it Be' Didahului Perilisan Buku 'All You Need Is Love'

30 hari lalu

Peluncuran Ulang Film The Beatles 'Let it Be' Didahului Perilisan Buku 'All You Need Is Love'

Buku tentang The Beatles diluncurkan menjelang rilis ulang film Let It Be

Baca Selengkapnya

Soal Urgensi Kehadiran Jokowi pada Sidang Sengketa Pilpres di MK, Begini Kata Pakar Hukum

41 hari lalu

Soal Urgensi Kehadiran Jokowi pada Sidang Sengketa Pilpres di MK, Begini Kata Pakar Hukum

Pakar hukum tata negara Feri Amsari berpendapat bahwa keterangan Jokowi dalam sidang di MK merupakan hal penting. Beda dengan hakim MK Arief Hidayat.

Baca Selengkapnya