Profil Dandhy Dwi Laksono, Sutradara Film Dirty Vote Setelah Sexy Killer dan Pulau Plastik

Senin, 12 Februari 2024 09:15 WIB

Dandhy Dwi Laksono. Foto : Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Dirty Vote menampilkan tiga ahli hukum yang menguraikan bagaimana kecurangan menjelang Pemilu 2024 dapat terjadi untuk melanggengkan dinasti politik Jokowi.

Presiden Jokowi diduga mengerahkan lembaga negara untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran. Berbagai kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif diungkapkan oleh ahli hukum tata negara independen, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Adapun, sutradara film ini adalah Dandhy Dwi Laksono.

Selain kecurangan, Dandhy pun membongkar upaya penggunaan kekuasaan yang kuat melalui film ini. Dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu, penyalahgunaan kekuasaan dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo.

Profil Dandhy Dwi Laksono

Dandhy Dwi Laksono merupakan jurnalis di beberapa media cetak, radio, media online, dan televisi. Selain itu, ia juga pernah menulis beberapa buku, seperti Indonesia for Sale dan Jurnalisme Investigasi.

Advertising
Advertising

Nama Dandy lebih dikenal sebagai pendiri Watchdoc, rumah produksi audio visual yang didirikan bersama Andhy Panca Kurniawan pada 2011. Watchdoc cukup dikenal, terutama bagi penikmat video dokumenter. Dikutip dari laman resmi Watchdoc, sebanyak 125 episode dokumenter dan 540 feature televisi telah diproduksi oleh rumah produksi ini. Sebanyak 40 karya video komersial dan non-komersial yang diproduksinya pun memperoleh berbagai penghargaan.

Salah satu penghargaan yang diterima Watchdoc adalah Ramon Magsaysay Award 2021 kategori Emergent Leadership in Organisation. Watchdoc menjadi satu-satunya pemenang sebagai organisasi pada tahun tersebut dan satu-satunya organisasi dari yang selama ini pernah menerima kategori sama.

Pada film garapan Watchdoc, Dandy kerap mengangkat tema-tema lingkungan. Salah satunya berjudul Sexy Killers. Sama seperti Dirty Vote, Sexy Killers tayang ketika masa tenang Pemilu 2019. Film ini mengungkap keberadaan elite politik dan jenderal TNI di balik kepemilikan tambang batu bara dan operasional PLTU di tanah air.

Selain itu, dalam video dokumenter Watchdoc, Dandy juga sering mengangkat tema sosial. Salah satunya berjudul Jakarta Unfair yang bercerita tentang penggusuran oleh Pemerintah Jakarta tanpa solusi sepadan untuk korban gusuran.

Selain dikenal sebagai seorang jurnalis dan produser video, pemilik akun X @Dandy_Laksono ini juga dikenal sebagai aktivis yang cukup vokal pada isu-isu sosial. Melalui akun X pribadinya, ia sering mencuit tentang penyelesaian kasus aktivis HAM Munir yang tak kunjung tuntas. Bahkan, ia juga mengkritik sikap pemerintah Jokowi yang tidak responsif terhadap nasib petani Kendeng, Jawa Timur.

Sutradara Dirty Vote ini juga terlibat dalam Ekspedisi Indonesia Baru bersama rekan lintas generasi lain, yaitu Farid Gaban, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu.

Dandy bersama tim ini pernah melakukan ekspedisi dengan jarak 11 ribu kilometer, melintasi 26 provinsi dan 120 kota, serta melakukan 16 penyeberangan antar pulau. Tujuan ekspedisi ini untuk merekam imajinasi dan harapan warga tentang Indonesia, meneliti dan mencatat keragaman hayati, serta merangkai simpul komunitas sepanjang perjalanan.

RACHEL FARAHDIBA R | FAJAR PEBRIANTO | ANWAR SISWADI | ZACHARIAS WURAGIL | ADIL AL HASAN

Pilihan Editor: Apresiasi Dirty Vote, TPN Ganjar-Mahfud Bilang Baik untuk Pendidikan Politik dan Jangan Baper

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

2 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

3 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

8 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

10 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

10 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

17 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

18 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya