Joko Anwar Ajak Masyarakat Tanda Tangani Petisi Dukung KPK

Reporter

Tempo.co

Selasa, 17 September 2019 14:57 WIB

Sutradara Joko Anwar berpose menirukan lakon Gundala saat perilisan poster film Gundala di Jakarta, 28 Mei 2019. Film Gundala akan tayang serentak di bioskop pada 29 Agustus 2019 mendatang. Tempo/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Joko Anwar membuat petisi dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Ajakan ini diungkapkannya melalui surat petisi di Change.org. Setelah mengirim surat ajakan menandatangani petisi ini, sutradara film Gundala ini mengabarkannya di akun Twitternya pada Selasa, 17 September 2019.

"Terima kasih teman-teman yang udah tanda tangan petisi untuk dukung KPK," cuitnya di akun Twitternya, Selasa, 17 Seotember 2019.

Pada petisi tersebUt, Joko Anwar menerangkan, masa depan KPK makin muram. Ia memulai ajakan petisi dengan menyatakan waktu semakin ketat setelah pemerintah dan DPR akan mengesahkan revisi UU KPK pada Selasa ini, sebelum masa jabatan mereka habis di akhir bulan ini.

Joko menuturkan bahayanya jika RUU KPK ini disahkan menjadi undang-undang, “Mulai dari penyadapan dibatasi, status penyidik dan penyelidik KPK, KPK bakal diawasi Dewan Pengawas harus koordinasi dengan lembaga lain, dan banyak kewenangan KPK lainnya yang dipangkas.”

Ia menekankan, undang-undang ini akan mengebiri kewenangan lembaga anti rasuah sebagai lembaga pemberantas korupsi. “Pemerintah dan DPR kompak pengen jadiin KPK cuman sebagai Komisi Pencegahan Korupsi, nggak lagi PEMBERANTASAN, soalnya kewenangan KPK untuk tangkap koruptor kelas kakap bakalan dihilangkan,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Joko mengakui banyak yang sinis mempertanyakan apakah KPK menyamakan diri sebagai Tuhan sehingga menolai diawasi. Menurut dia, mengawasi KPK bisa dengan cara lain. Mereka selama ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tersangka korupsi pun bisa melakukan praperadilan jika hendak protes.

Tapi, kata Joko, kalau revisi UU KPK disahkan, KPK akan diawasi sama Dewan Pengawas yang orang-orangnya juga dipilih DPR. Padahal kebanyakan koruptor yang ditangkap KPK itu kebanyakan anggota DPR. “Jeruk makan jeruk dong brooo,” katanya.

Joko Anwar juga menyorot soal isu Taliban di dalam tubuh KPK yang kerap digunakan untuk menghancurkan lembaga ini. “KPK tuh gak cuma dituduh Taliban, tapi juga komunis, atheis sampai anarkis,” katanya seraya mengatakan percaya bahwa netizen tidak gampang termakan isu.

Para pengguna Twitter pun bereaksi atas ajakan Joko ini. “Sempat kaget pagi-pagi dapat email dari Bang Joko,” kata Geny Anggara.

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

4 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

15 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

16 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

18 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

18 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

19 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

22 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Sutradara Film Parasyte: The Grey, Yeon Sang Ho Puji Serial Besutan Joko Anwar

1 hari lalu

Sutradara Film Parasyte: The Grey, Yeon Sang Ho Puji Serial Besutan Joko Anwar

Sutradara film Train to Busan itu juga mengatakan, besutan Joko Anwar itu memiliki format yang belum pernah ia lihat sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya