TEMPO.CO, Bandung - Forum Dongeng Nasional membuat petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Tujuannya agar pemerintah menetapkan 28 November sebagai Hari Dongeng Nasional.

Petisi yang meminta dukungan publik itu disampaikan lewat situs web Change.org. Staf Bagian Komunikasi Change.org, Dhenok Pratiwi, mengatakan petisi itu mulai ditampilkan pada 22 November 2015. Sampai Sabtu pagi, pendukung petisi tercatat 1.700 orang lebih.

Forum tersebut merupakan kumpulan para pendongeng serta komunitas pendidikan yang tergabung dalam Forum Dongeng Nasional. Dongeng mereka nilai penting karena Indonesia punya banyak cerita rakyat yang menyertai budaya bertutur. Dongeng juga diyakini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan anak.

Kegunaan lain dongeng di antaranya meningkatkan keterampilan bicara anak karena akan banyak mengenal kosakata, mengembangkan kemampuan berbahasa anak, meningkatkan minat baca, dan merangsang imajinasi serta kreativitas. Dongeng pun berfaedah untuk memperkenalkan nilai-nilai moral, ide baru, budaya lain, relaksasi, dan mempererat hubungan anak dengan orang tua.

Tanggal 28 November dipilih sebagai Hari Dongeng Nasional untuk menghargai mendiang Suyadi, yang lahir pada tanggal tersebut. Pemeran tokoh Pak Raden dalam serial cerita boneka Si Unyil yang dulu ditayangkan di Televisi Republik Indonesia (TVRI) itu wafat pada 30 Oktober 2015 pada usia 82 tahun.

Pada Sabtu, 28 November 2015, para pendongeng serta komunitas pendidikan menggelar deklarasi Hari Dongeng Nasional secara serentak pukul 10.00 di sejumlah kota, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar, Lampung, Bali, dan Bogor.

Panitia acara tersebut di Bandung, Deta Ratna Kristanti, mengatakan, apa pun sikap pemerintah terhadap petisi itu, mereka akan tetap mendongeng. “Hari Dongeng Nasional itu hanya pengingat bagi siapa pun untuk mendongeng dan fungsinya bagi anak,” katanya kepada Tempo.

Hal serupa dikemukakan Andi Yudha Asfandiyar, pendongeng dari rumah kreatif Picu Pacu Kreativitas di Bandung. “Kalau pemerintah resmi menetapkan, itu bagus. Kalau tidak, ya masyarakat tetap bergerak mendongeng,” tuturnya.

ANWAR SISWADI