Vokalis grup band Setia Band Charly Van Houten. ANTARA/Teresia May
TEMPO.CO, Garut - Upaya vokalis Setia Band, Charly Van Houten maju sebagai calon bupati Garut gagal. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut menyatakan empat dari 20 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati gugur. Empat pasangan ini maju dari jalur perseorangan.
Salah satunya, Charly Van Houten yang berpasangan dengan Muhtarom. Selain itu, Uus Kudus - Abdul Rohman, Nandang - Ahmad Juansyah dan pasangan Wati Krisnawati - Erri Syafrudin. "Mereka tidak mampu batas persyaratan tiga persen dukungan suara," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Garut, Aja Rowikarim, Rabu, 3 Juli 2013.
Menurut dia, empat pasangan itu tidak menyerahkan kekurangan berkas dukungan. Selain itu, penyerahan berkas dukungan juga masih kurang dari batas yang ditentukan atau dua kali lipat dari kekurangan hasil verifikasi tahap awal. Sementara satu pasangan batal karena wakilnya yakni Abdul Rohman, mengundurkan diri dari pencalonan. "Sisanya 10 pasangan dari perseorangan akan diumumkan nanti 6 Juli apakah berkas dukungannya lolos atau tidak," ujar Aja.
Aja menuturkan komisi pemilihan telah memulai tahapan bagi para bakal calon diantaranya pemeriksaan kesehatan dan psikotes di RSUD dr Slamet Garut. Hasil pemeriksaan ini akan diumumkan pada 22 Juli mendatang. Sementara bagi 10 calon dari jalur perseorangan akan menempuh tahapan verifikasi data diri.
Pada verifikasi ijazah, banyak bakal calon yang memiliki ijazah yang harus diperbaiki. Contoh, ijazahnya dari luar Garut tetapi dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Garut. Ada juga yang tidak punya ijazah karena hilang. Bakal calon dari partai politik dan jalur perseorangan yang memiliki masalah ijazahnya, diberi waktu perbaikan sampai 6 Juli 2013. "Ijazah harus jelas legalitasnya dan harus dilegalisasi di sekolah atau daerah sekolah asalnya. Jika ijazah dinyatakan hilang, bakal calon harus memiliki surat pengganti ijazah," ujar Aja. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakl Bupati Garut ini direnakan digelar pada 8 September 2013 mendatang.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
