TEMPO.CO, Jakarta - "Where are you, Mr. President? Where are you Mr. President? Where are you Mr. President?". Diiringi gitar, lagu itu dilantunkan secara emosional oleh Elfonda Mekel alias Once, dalam aksi masyarakat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi, di Bundaran Hotel Indonesia, Ahad, 7 Oktober 2012.
Pencipta lagu itu adalah Abdi Negara, gitaris Slank, yang siang tadi ikut berpartisipasi dalam aksi bertajuk "Di Mana SBY?". Menurut Abdi, ia tergelitik mengarang lagu tersebut setelah melihat banyak kawannya di situs microblogging Twitter mempertanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kisruh KPK-Polri.
"Semuanya menanyakan di mana SBY? Di mana Presiden kita? Itu jadi inspirasi saya membuat lagu berjudul "Where Are You Mr. President?," kata dia saat ditemui di sela acara.
Menurut Abdi, melalui lagu tersebut, ia ingin menyampaikan pada Presiden bahwa rakyat butuh pemimpin yang tegas dalam memberantas korupsi. Ia menilai selama ini KPK sudah berusaha sekuat tenaga memberangus korupsi, namun masih terganjal rintangan yang sebenarnya bisa dicarikan solusinya oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden.
Hubungan yang memanas antara KPK dengan Polri belakangan dianggap Abdi bisa mereda jika SBY memberi pernyataan yang jelas. "Saya pikir ini masalah kepemimpinan. Apabila dia (Presiden) berada di pihak KPK, seharusnya dia bersuara dalam hal ini," ujar Abdi.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali, menyayangkan lambannya Presiden dalam menyelesaikan konflik KPK-Polri. Ia menilai lagu pedangdut Ayu Tingting yang berjudul "Salah Alamat" pas digunakan untuk menyindir kekurangtanggapan Presiden. "Dia bilang dia mendukung pemberantasan korupsi, tapi sampai saat ini dia sendiri tidak jelas 'berada' di posisi mana," ujarnya.
ISMA SAVITRI
Baca juga:
Dukung #SAVEKPK
Presiden Akan Beri Pernyataan Soal Simulator SIM
Polisi Berdalih Korban Novel Baru Menuntut
Djoko Suyanto Siap Pertemukan KPK-Polisi
Novel: Saya Sudah Menyangka Bakal Dikriminalisasi
Infografis: Yang Tersandung Simulator
Infografis: Lima Keganjilan Langkah Polisi
Berita terkait
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
4 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
5 jam lalu
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
6 jam lalu
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca SelengkapnyaSoal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
7 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.
Baca SelengkapnyaLaporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
8 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem
16 jam lalu
Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.
Baca SelengkapnyaPengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho
18 jam lalu
Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?
Baca SelengkapnyaLaporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK
18 jam lalu
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaAlbertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum
18 jam lalu
"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup
19 jam lalu
Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.
Baca Selengkapnya