Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ramai Diboikot, Raffi Ahmad Beri Alasan Tak Unggah Peringatan Darurat dan Turun Demo di DPR

image-gnews
Gibran, Zulhas, dan Raffi Ahmad sedang di Bandung Barat. Foto: Instagram.
Gibran, Zulhas, dan Raffi Ahmad sedang di Bandung Barat. Foto: Instagram.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Raffi Ahmad akhirnya angkat bicara soal dirinya yang tak ikut dalam demonstrasi menolak revisi UU Pilkada dan tidak mengunggah 'Peringatan Darurat' berlambang Garuda Pancasila di media sosial. Langkah Raffi ini menimbulkan berbagai kritik dari publik terutama warganet, yang menudingnya tak pro-rakyat dan berpihak pada kekuasaan. Seruan kebencian untuk memboikot hingga ancaman merusak bisnisnya pun ramai dibicarakan.

Sejak rapat DPR untuk revisi UU Pilkada pekan lalu, netizen ramai-ramai mengunggah 'Peringatan Darurat' di media sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap revisi tersebut. Namun, absennya Raffi dalam gerakan ini membuatnya menjadi sasaran hujatan karena selebritas lain sampai turun aksi di depan Gedung DPR pada 22 Agustus lalu. Selain itu, kehadirannya bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming dalam kegiatan di Bandung justru memperkuat sentimen publik.

Raffi Ahmad Klaim Tetap Suarakan Kepentingan Rakyat dengan Cara Berbeda

Dalam program FYP di Trans TV pada Rabu, 28 Agustus 2024, aktor dan presenter berdarah Sunda itu menjelaskan alasan dirinya tidak ikut serta dalam aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan dukungan terhadap rakyat. 

"Semua orang kan punya cara yang berbeda-beda. Bukan masalah pendukung pilpres, bukan pendukungnya 01, 02, 03. Bukan berarti nggak ikut demo atau tidak memposting tandanya tidak menyuarakan rakyat," ujar Raffi.

Raffi mengungkapkan bahwa saat aksi tersebut berlangsung, ia sedang berada di Bandung untuk urusan keluarga, tepatnya membantu adik iparnya, Ritchie Ismail atau Jeje Govinda, yang akan maju di Pilkada Bandung Barat. Selain itu, ia juga tengah mendampingi Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming dan Menteri Perdangan Zulkifli Hasan, dalam kegiatan blusukan.

“Aku lagi di Bandung untuk urusan kebetulan adik aku kan juga nyalon, sebagai keluarga ya aku bantu di sana. Kebetulan di sana lagi ada Mas Gibran, Pak Zulkifli Hasan, memang kebetulan saja. Tapi orang mikirnya jadi aneh-aneh," kata suami Nagita Slavina itu.

Alasan Tidak Mengunggah Peringatan Darurat

Terkait ketidakikutsertaannya dalam mengunggah ‘Peringatan Darurat’ di media sosial, Raffi menjelaskan bahwa ia memilih untuk tidak terburu-buru dalam menyatakan sikapnya di media sosial. Bagi Raffi, dukungan kepada rakyat tidak harus ditunjukkan dengan cara yang sama. 

"Kenapa gak ikut posting? Semua orang kan punya cara yang berbeda," ungkapnya menegaskan. Raffi juga mengatak  bahwa kehadirannya di Bandung bukan berarti dirinya abai terhadap isu-isu yang berkembang. Ia mengaku akan tetap berada di sisi rakyat dan menyuarakan kepentingan mereka dengan caranya sendiri. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Di sini aku atas nama rakyat, berdiri bersama rakyat. Ini aku juga posting (dukung putusan MK). Setiap orang punya cara berbeda," tutur Raffi. Namun, meski sudah memberikan klarifikasi, sentimen publik terhadap Raffi Ahmad masih cukup negatif. Banyak yang menganggap klarifikasinya hanya sebatas sikap untuk meredam kritik yang bergejolak.

Gerakan Peringatan Darurat

Gerakan ‘Peringatan Darurat’ dan aksi Demo Darurat Indonesia yang berlangsung di depan Gedung DPR pada 23 Agustus menjadi momen penting bagi gerakan yang mendukung aspirasi rakyat. Tidak hanya mahasiswa dan aktivis yang hadir, namun sejumlah selebritas dan seniman yang turut serta dalam protes tersebut. Mereka bersatu menentang revisi UU Pilkada yang dianggap tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Revisi UU Pilkada yang telah disahkan oleh DPR RI dipandang sebagai langkah untuk memperkuat kekuasaan oligarki. Sementara delapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan revisi ini, publik merespons dengan keras, menganggap bahwa perubahan tersebut hanya akan menguntungkan partai-partai besar yang mendukung kepentingan penguasa.

YOUTUBE | INSTAGRAM

Pilihan Editor: Raffi Ahmad Dirisak Tak Kawal Putusan MK, Berikut Deretan Selebritas Pro Rezim dan Pro Rakyat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bertemu dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Ridwan Kamil: Bukan Pertemuan Politik

3 jam lalu

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Senayan Park, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Ahad, 3 November 2024.
Bertemu dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Ridwan Kamil: Bukan Pertemuan Politik

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil, bertemu dengan utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.


Kunjungan Kerja Gibran Rakabuming di Solo, Tinjau Proyek Dana Hibah UEA 2024

1 hari lalu

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) dan pewakilan kedutaan Uni Emirat Arab (UEA) Sultan Obaid Al-Kaabi (kanan) meninjau fasilitas Rumah Sakit Kardiologi di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 2 November 2024. Kunjungan tersebut dalam rangka melihat progres dan kesiapan rumah sakit Kardiologi yang dibangun dari dana hibah UEA dan ditargetkan mulai beroperasi akhir tahun 2024. ANTARA/Mohammad Ayudha
Kunjungan Kerja Gibran Rakabuming di Solo, Tinjau Proyek Dana Hibah UEA 2024

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah lokasi proyek pembangunan yang mendapatkan kucuran dana hibah dari Uni Emirat Arab


Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

1 hari lalu

Puluhan komputer yang digunakan para tersangka pengelola judi online yang diduga dijalankan oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), berada di kawasan Galaksi Grand City, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 1 Oktober 2024. TEMPO/Dede Leni Mardianti.
Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

DPR menilai ada kelemahan dalam pengawasan internal di Kementerian Komdigi, dulu Kominfo, sehingga pegawainya justru melindungi situs judi online.


10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

1 hari lalu

Suasana Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

Belanja kementerian/lembaga atau K/L dalam APBN 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun.


Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

Pertemuan antara legislator Indonesia dan Korea Selatan membahas keberlanjutan hubungan kerja sama yang telah terjalin selama 51 tahun.


Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

2 hari lalu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, saat menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar rapat pimpinan DPR, di ruang rapat Badan Musyawarah, Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Ketua DPR, Puan Maharani, meminta agar pemerintah fokus membantu karyawan Sritex supaya tak ada PHK.


Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII DPR ini komisi yang baru.


MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

Wakil Ketua DPR Adies Kadir merespons permintaan MK untuk memisahkan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membuat UU baru.


Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

Anggota Komisi II DPR mengusulkan delapan UU politik agar dipertimbangkan untuk direvisi dengan metode omnibus law.


Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

2 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai menghadiri Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Komisi XII DPR. Berikut seputar DRP Pigai dengan DPR.