Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soleh Solihun Minta Jokowi Batalkan Tapera, Curhat Soal Gaji UMR dan Potensi PHK

Reporter

Editor

Marvela

image-gnews
Sutradara Soleh Solihun saat konferensi pers film Harta Tahta Raisa di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, 30 Mei 2024. Film Harta Tahta Raisa menyoroti perjalanan karier Raisa di industri musik Indonesia, yang dimulai dari kafe ke kafe hingga sukses menggelar konser solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta bertajuk Raisa Live in Concert GBK pada 25 Februari 2023 lalu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sutradara Soleh Solihun saat konferensi pers film Harta Tahta Raisa di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, 30 Mei 2024. Film Harta Tahta Raisa menyoroti perjalanan karier Raisa di industri musik Indonesia, yang dimulai dari kafe ke kafe hingga sukses menggelar konser solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta bertajuk Raisa Live in Concert GBK pada 25 Februari 2023 lalu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komika sekaligus aktor, Soleh Solihun kembali menyoroti kebijakan pemerintah mengenai iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kali ini, dia membuat video dan meminta supaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut karena dirasa terlalu membebani para pekerja.

Dalam video yang diunggah di X tersebut, Soleh Solihun me-mention akun X milik Jokowi. "Yang terhormat pak @jokowi," tulisnya disertai dengan video berdurasi 1 menit 28 detik.

"Halo Pak Presiden dan para pejabat yang bikin PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera, tolong dong dipikirkan lagi, dibatalin lah itu PP-nya. Kan udah banyak ahli yang ngomong soal kenapa Tapera tidak sebaiknya dijalankan," kata Soleh Solihun dalam video yang diunggah pada Rabu, 5 Juni 2024.

Soleh Solihun Merasa Pemotongan Gaji UMR Sangat Membebani

Jokowi memberlakukan iuran wajib Tapera bagi pegawai swasta melalui penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 pada 20 Mei 2024. Isi PP Tapera yang diteken Jokowi membuat gaji pekerja baik PNS maupun swasta, akan dipotong 3 persen untuk simpanan Tapera mulai Mei 2027. Kepesertaan Tapera wajib bagi karyawan dan pekerja mandiri yang telah berusia 20 tahun atau sudah menikah saat mendaftar.

Soleh Solihun yang pernah menerima gaji UMR (Upah Minimum Regional) menilai pemotongan untuk Tapera ini sangat membebani karyawan. "Pak, saya 7,5 tahun pernah merasakan penghasilan se-UMR atau sedikit di atas UMR. Itu beda 100 ribu atau 200 ribu atau 50 ribu per bulan, kerasa. Ini tiba-tiba ditambah lagi ada tabungan," kata mantan jurnalis tersebut. "Tabungan tapi wajib tapi nabung tapi wajib."

Soleh Solihun Singgung Soal Potensi PHK

Tidak hanya sampai di situ, Soleh Solihun juga melihat besarnya potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang dilakukan oleh perusahaan jika Tapera tetap dijalankan. Hal tersebut karena simpanan bagi pekerja ditanggung bersama oleh pengusaha sebesar 0,5 persen dan karyawan sebesar 2,5 persen dari gaji.

"Kantor harus bayar 0,5 persen. Wah, kalau kantornya tiba-tiba bilang kebanyakan pengeluaran, harus di PHK karyawannya, ah, pusing Pak," kata Soleh Solihun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pelawak yang juga seorang sutradara ini paham betul bahwa Tapera didasarkan pada prinsip gotong royong, di mana membantu menyediakan dana jangka panjang yang berkelanjutan supaya pesertanya bisa memiliki rumah yang layak. Namun, menurutnya konsep tersebut kurang tepat.

"Tolong lah Pak, saya tahu niat Bapak ini baik, untuk memberi perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, gotong royong. Ya, baik itu Pak, niatnya mulia gotong royong, tapi gotong royong biasanya juga panggung Agustusan, bersihin selokan, itu gotong royong," katanya. 

Sekali lagi Soleh Solihun berharap supaya Tapera bisa dikaji ulang agar masyarakat tidak merasa dirugikan. "Tolong lah ya Pak, niat mulia ini kalau cara-caranya lebih banyak merugikan orang, kayaknya harus dipikirkan lagi deh, ya Pak ya, please," kata Soleh Solihun kemudian mengakhiri videonya dengan pose jari hati.

Sebelumnya, Soleh Solihun menjadi sorotan ketika dia mencoba menghitung Tapera. Hasilnya, butuh 100 tahun bagi karyawan yang mendapat gaji Rp 10 juta untuk bisa memiliki rumah seharga Rp 360 juta. "Kalo gaji 10 juta per bulan dipotong tapera 3% = 300 ribu/bulan 1 tahun = 3,6 juta. 100 tahun menabung akhirnya bisa deh dapet rumah yang harganya 360 juta. ngitungnya gitu gak sih?" tulisnya di X pada Selasa, 28 Mei 2024.

Pilihan Editor: Alasan Soleh Solihun Jadi Sutradara Film Dokumenter Raisa: Ada Ikatan Emosional

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi dan Prabowo Saksikan Sailing Pass 55 Kapal Perang TNI AL

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Brevet Kehormatan Hiu Kencana di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW - 992) Markas Komando Lintas Laut Militer, Jakarta Utara, Sabtu 28 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi dan Prabowo Saksikan Sailing Pass 55 Kapal Perang TNI AL

Jokowi dan Prabowo dengan penuh perhatian menyimak pameran tersebut dari geladak KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW - 992).


KSAL Ungkap Pesan Jokowi agar Utamakan Pembuatan Kapal Dalam Negeri

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga dari kiri) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyaksikan parade alutsista TNI Angkatan Laut di Teluk Jakarta, Sabtu, 28 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
KSAL Ungkap Pesan Jokowi agar Utamakan Pembuatan Kapal Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista), khususnya armada kapal selam, di dalam negeri.


Jokowi Anugerahkan Samkaryanugraha ke Satuan KRI Nanggala-402 yang Tenggelam

15 jam lalu

Presiden Jokowi menerima penghargaan Brevet Kehormatan Hiu Kencana di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW - 992) Markas Komando Lintas Laut Militer, Jakarta Utara, Sabtu 28 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Anugerahkan Samkaryanugraha ke Satuan KRI Nanggala-402 yang Tenggelam

Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Samkaryanugraha kepada KRI Nanggala-402 yang tenggelam pada 21 April 2021.


Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK

16 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, seusai menghadiri acara penandatanganan antara KPK - Kemenpan RB, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 27 September 2024. KPK bersama Kemenpan RB resmi menandatangani nota kesepahaman (MOU) dalam upaya pencegahan dan monitoring tindak pidana korupsi pada penyelenggara pemerintahan, melalui penguatan kebijakan dan regulasi serta transformasi digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan SDM aparatur negara, reformasi birokrasi, pendidikan antikorupsi dan penguatan peran serta masyarakat. TEMPO/Imam Sukamto
Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK

Kemenpan RB bersama KPK melakukan MoU sebagai upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan lebih kredibel, serta berdampak.


KSAL Ungkap Pertimbangan Sematkan Jokowi Brevet Hiu Kencana

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Brevet Kehormatan Hiu Kencana di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW - 992) Markas Komando Lintas Laut Militer, Jakarta Utara, Sabtu 28 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
KSAL Ungkap Pertimbangan Sematkan Jokowi Brevet Hiu Kencana

Presiden Jokowi dianggap sudah banyak sekali membantu TNI, khususnya Angkatan Laut dan satuan kapal selam.


Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengajak para pimpinan lembaga negara untuk mengunjungi sejumlah infrastruktur penting di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser, Kalimantan Timur, Sabtu, 17 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

Presiden Jokowi menekankan bahwa keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara telah mengikuti aturan yang berlaku.


Momen Jokowi dan Prabowo Saksikan Parade Alutsista TNI AL di Teluk Jakarta

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga dari kiri) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyaksikan parade alutsista TNI Angkatan Laut di Teluk Jakarta, Sabtu, 28 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Momen Jokowi dan Prabowo Saksikan Parade Alutsista TNI AL di Teluk Jakarta

Presiden Jokowi menyaksikan parade alutsista dari geladak KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW - 992).


Presiden Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana di KRI RJW-992

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Brevet Kehormatan Hiu Kencana di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW - 992) Markas Komando Lintas Laut Militer, Jakarta Utara, Sabtu 28 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Presiden Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana di KRI RJW-992

Brevet Kehormatan Hiu Kencana yang diterima Jokowi adalah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI Angkatan Laut, khususnya Satuan Kapal Selam.


Klaim Jokowi Pemindahan IKN Kehendak Rakyat, Berikut Serba-serbi Masalah IKN

22 jam lalu

Presiden Joko Widodo (depan) bersama Menteri PUPR yang juga Plt Kepala Ototiratas IKN Basuki Hadimuljono (kedua kanan) dan Wakil Menteri ATR yang juga Wakil Kepala Otoritas IKN Raja Juli Antoni (kanan) serta sejumlah influencer media sosial mengendarai motor melewati Jalan Tol IKN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu 28 Juli 2024. Presiden Joko Widodo menyusuri Tol IKN seksi 3A hingga 5A menggunakan sepeda motor sebelum meresmikan Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari Tol IKN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Klaim Jokowi Pemindahan IKN Kehendak Rakyat, Berikut Serba-serbi Masalah IKN

Jokowi klaim bahwa pemindahan ibu kota negara dan pembangunan IKN merupakan kehendak rakyat. Apa saja masalah yang melingkupi IKN?


Dilaporkan ke Bareskrim Soal Fufufafa, Roy Suryo Minta Pasukan Bawah Tanah Jokowi Belajar Lambang Negara

1 hari lalu

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, dari Partai Demokrat yang bertarung dalam Pemilu 2019 di daerah pemilihan DI Yogyakarta, diperkirakan gagal menembus Senayan. Roy Suryo sebelumnya pada Pemilu 2014, juga gagal masuk ke parlemen. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Dilaporkan ke Bareskrim Soal Fufufafa, Roy Suryo Minta Pasukan Bawah Tanah Jokowi Belajar Lambang Negara

Roy Suryo dilaporkan oleh Pasukan Bawah Tanah Jokowi ke Bareskrim karena menyebut akun Fufufafa adalah Gibran.