TEMPO.CO, Depok - Hubungan dewan kesenian dengan birokrasi masih diwarnai dengan berbagai ketegangan di sejumlah daerah. Sebagian birokrat menganggap dewan kesenian merupakan subordinasi pemerintah. Padahal sesungguhnya dewan kesenian adalah mitra dari pemerintah. “Kerap kali keberadaan dewan kesenian di berbagai kota adalah keliru tafsir,” kata perupa Puguh Waruju dalam diskusi tentang peran kesenian dalam pembangunan kota di Depok, Sabtu sore, 14 Mei 2016.

Menurut Puguh, di berbagai daerah banyak sekali pihak yang kurang paham bahwa dewan kesenian memiliki posisi yang jelas dalam legalitas, mekanisme operasional, hingga perumusan program kerja dan penganggarannya. Ia mengkritik persepsi birokrasi bidang kebudayaan yang menempatkan dewan kesenian sebagai bawahan mereka.

“Dewan kesenian itu wadah berpikir merumuskan kajian yang dapat menjadi inspirasi dan masukan pada kebijakan pemerintah. Bukan mendapatkan jatah pementasan dan melaksanakan program Dinas Kebudayaan,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Kesenian Depok ini. Dewan kesenian, menurut Puguh, tugas utamanya adalah menyediakan diri untuk memantau setiap denyut nadi kehidupan seni-budaya, memberikan amatan, analisis, dan simpulan, masukan, pembinaan, dan mengajak para seniman untuk memikirkan berbagai hal dalam konteks kesenian dan kebudayaan.

Ketua Dewan Kesenian Jakarta Irawan Karseno, pembicara lain dalam diskusi yang diadakan Dewan Kesenian Depok dan Panggung Betawi Ngumpul itu, mendukung pendapat Puguh. Ia bercerita tentang Dewan Kesenian Jakarta yang merupakan dewan kesenian tertua yang dibentuk pada 1968 melalui peraturan gubernur. “Tugas Dewan Kesenian Jakarta menjadi penasihat gubernur dalam kebijakan-kebijakan kesenian dan kebudayaan,” kata Irawan.

Diskusi itu dihadiri puluhan seniman dan pengurus dewan kesenian, antara lain Dewan Kesenian Depok, Dewan Kesenian Tangerang Selatan, dan Dewan Kesenian Bogor. Hadir pula kalangan wakil rakyat dan birokrat bidang kebudayaan. Sekretaris Umum Dewan Kesenian Tangerang Selatan Andi Suandi mengusulkan agar diadakan sebuah pertemuan para pengurus dewan kesenian berbagai daerah untuk merumuskan posisi dan strateginya. “Kita bikin semacam pertemuan antar-pengurus dewan. Itu penting,” ujar Andi.

Menanggapi hal itu, Dewan Kesenian Depok menyatakan siap menjadi fasilitator pertemuan itu. “Kami siap menjadi tuan rumah,” kata Ketua Harian Dewan Kesenian Depok Asrizal Nur. Hal itu disetujui Nuroji, Ketua Umum Dewan Kesenian Depok yang baru terpilih dalam musyawarah luar biasa organisasi tersebut pada April 2016. “Siap,” ujarnya. Adapun Irawan menginformasikan bahwa pihaknya sedang menginisiasi Forum Komunikasi Dewan Kesenian Daerah. “Forum itu untuk dewan kesenian provinsi. Kini sudah ada 24 dewan kesenian provinsi yang bergabung.”

Diskusi itu bagian dari rangkaian Gelar Budaya Depok pada Sabtu pagi hingga Minggu dinihari, 15 Mei 2016, di Warung Betawi Ngoempoel, Depok. Acara itu menampilkan beragam atraksi seni, seperti pameran lukisan, baca puisi, tari, musik tradisi, lenong, silat, pameran kuliner, bazar buku, aneka lomba, dan wayang.

Ada pula pidato kebudayaan oleh kritikus sastra, Maman S. Mahaya, Sabtu malam. Dalam pidatonya, Maman menyayangkan banyak seniman nasional yang tinggal di Depok tidak dimaksimalkan perannya. Ia mengatakan selama ini para seniman Depok itu lebih banyak berkiprah mewakili Jakarta dan Indonesia di berbagai forum kesenian. “Nama Depok seolah-olah tanggal dan dimasukkan saku celana,” ujar akademikus Universitas Indonesia ini.

MUSTAFA ISMAIL