Lembaga Sensor Film Bukan Lagi Jagal Film  

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Rabu, 16 Maret 2016 20:23 WIB

Ketua Lembaga Sensor Film Ahmad Yani Basuki merekomendasikan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir Netflix. TEMPO/Pingit Aria

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Ahmad Yani Basuki mengatakan LSF bukan lagi "jagal film" karena proses penyensoran melibatkan diskusi dengan sineas atau pembuat iklan yang bersangkutan.

"Kami berdialog. Bila ada revisi, perbaikannya diserahkan kepada pembuat film atau iklan yang disensor," ujar Yani dalam konferensi pers Peringatan 100 Tahun Sensor Film Indonesia di Gedung Film Jakarta, Rabu, 16 Maret 2016.

Mengubah kesan "jagal film" adalah salah satu dari paradigma baru yang ingin didengungkan LSF dalam perayaan seabad berdirinya lembaga tersebut.

Ketua LSF periode 2015-2019 itu mengatakan pendekatan sensor film yang mengutamakan dialog dengan sineas telah dilakukan pada periode sebelumnya, tapi tidak seintensif sekarang. Rangkaian peringatan seabad Lembaga Sensor Film akan berlangsung selama hampir sepanjang tahun 2016 dengan puncak acara pada 28 Oktober.

Acara tersebut meliputi lomba penulisan 100 tahun sensor film untuk para blogger, diskusi kebijakan serta peraturan sensor film dari masa ke masa, lokakarya perkembangan cara sensor, pemutaran film dari era 1940-an hingga masa kini, dan puncaknya adalah peluncuran buku Bunga Rampai 100 Tahun Sensor Film di Indonesia.

ANTARA


Berita terkait

Hong Kong Siapkan Aturan Sensor Film Baru Dengan Dalih Keamanan Nasional

24 Agustus 2021

Hong Kong Siapkan Aturan Sensor Film Baru Dengan Dalih Keamanan Nasional

Pemerintah Hong Kong bersiap memperkuat dan melengkapi UU Keamanan Nasionalnya dengan aturan baru soal sensor film.

Baca Selengkapnya

Hong Kong Gunakan UU Keamanan Nasional untuk Sensor Film

12 Juni 2021

Hong Kong Gunakan UU Keamanan Nasional untuk Sensor Film

Pemerintah Hong Kong mengeluarkan kebijakan baru perihal sensor film yang mengacu pada UU Keamanan Nasional. Pekerja film khawatir.

Baca Selengkapnya

Cina Sensor Adegan LGBT di Film Bohemian Rhapsody

30 Maret 2019

Cina Sensor Adegan LGBT di Film Bohemian Rhapsody

Rasanya seluruh film Bohemian Rhapsody ini seakan-akan telah terpotong, padahal kenyataannya hanya memotong tiga menit.

Baca Selengkapnya

Daftar Penerima Anugerah lembaga Sensor Film 2018

20 Oktober 2018

Daftar Penerima Anugerah lembaga Sensor Film 2018

Anugerah Lembaga Sensor Film 2018 kembali digelar di tahun ini

Baca Selengkapnya

Anugerah Lembaga Sensor Film 2018 Digelar, Fokus Sensor Mandiri

19 Oktober 2018

Anugerah Lembaga Sensor Film 2018 Digelar, Fokus Sensor Mandiri

Lembaga Sensor Film kembali menggelar malam penganugerahan kepada sejumlah film, sinetron yang memenuhi persyaratan terutama sensor mandiri.

Baca Selengkapnya

Kebebasan Artistik, Film Paling Banyak Alami Ancaman

5 Mei 2017

Kebebasan Artistik, Film Paling Banyak Alami Ancaman

Para seniman di seluruh dunia masih belum bebas berekspresi
dengan karyanya. Masih jadi tantangan

Baca Selengkapnya

Duh, Pakistan Larang Pemutaran Film Terbaru Shah Rukh Khan  

8 Februari 2017

Duh, Pakistan Larang Pemutaran Film Terbaru Shah Rukh Khan  

Salah satu alasan pelarangan karena film Raees menampilkan "muslim sebagai penjahat dan teroris".

Baca Selengkapnya

AJI Kecam Aparat Tak Lindungi Pemutaran Film Pulau Buru  

17 Maret 2016

AJI Kecam Aparat Tak Lindungi Pemutaran Film Pulau Buru  

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam sikap Kepolisian Sektor Menteng, Jakarta Pusat, yang enggan menjamin keamanan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta.

Baca Selengkapnya

Persoalan Film Indonesia: Antara Slamet Rahardjo dan Ang Lee  

16 Februari 2016

Persoalan Film Indonesia: Antara Slamet Rahardjo dan Ang Lee  

Mulai sensor, tata edar, hingga keseluruhan Undang-Undang Perfilman.

Baca Selengkapnya

Soal Sensor Netflix, Menkominfo Janji Cari Solusi  

15 Januari 2016

Soal Sensor Netflix, Menkominfo Janji Cari Solusi  

Menkominfo Rudiantara berjanji mencari solusi untuk sensor film Netflix yang tidak merugikan masyarakat.

Baca Selengkapnya